Bahkan niatan ini menurut Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumboirussy telah dibicarakan secara internal terkait dukungan apa yang harus diberikan oleh Papua untuk tiga provinsi baru tersebut.
Gubernur Papua, Lukas Enembe diwakili oleh Sekda, Ridwan Rumasukun memberi penjelasan konkrit bahwa laporan pertanggungjawaban ini merupakan wujud kinerja pemerintah tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Papya tahun 2019 – 2023.
Apresiasi ini diberikan secara lisan dari hampir seluruh anggota MRP karena menganggap baru kali ini pimpinan dan sebagian anggota DPRP datang dan berkoordinasi sekaligus berkonsultasi terkait regulasi yang tengah dibahas.
Jumlah penduduk menjadi acuan dimana jika terjadi penurunan penduduk maka dipastikan jumlah kursi juga akan menurun dengan sendirinya. Dengan adanya tiga provinsi baru di Papua maka besar kemungkinan kursi di DPRP juga akan berkurang.
“Saya minta maaf tidak bisa langsung menerima karena saya sudah dijadwalkan harus menemani kunjungan DPR RI,” kata Johny Banua menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos di Arso Kota, Kabupaten Keerom, Jumat (15/7).
Jika menilik pada jadwal maka paripurna ini seharusnya digelar pada pukul 10.00 WIT namun karena tak cukup kuorum akhirnya baru bisa dilakukan mendekati pukul 13.00 WIT. Begitu juga dengan agenda mendengarkan pendapat fraksi yang dijadwalkan pukul 16.00 WIT, sempat tertunda dan baru dimulai pukul 18.00 WIT.
Hanya disini palu telah diketok dan pemerintah pusat juga tengah menyiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk tiga provinsi baru. Yang perlu disikapi usai penetapan tersebut menurut Johny Banua Rouw adalah menyiapkan apa yang akan dihadapi seiring lahirnya provinsi baru. Sebab akan ada banyak peluang yang muncul dan itu patut direspon.
DPR Papua sampai menyiapkan 52 halaman catatan yang didalamnya berisi catatan yang diselipkan rekomendasi dari DPRP sendiri. Meski demikian hasil semua ini bertujuan agar ada sistem pengelolaan program dan anggaran yang lebih terukur dan berpihak pada rakyat.
“Saya pikir terlalu banyak balai di Papua ini. Tidak enaknya lagi semua dihandle pemerintah pusat. Ada Balai Wilayah Sungai, Balai Jalan dan Jembatan kita jarang mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan selama ini,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya pekan kemarin
Pengesahan dan penetapan raperdasi dan raperdasus non APBD itu diputuskan setelah mayoritas fraksi - fraksi dan kelompok khusus di DPR Papua menyetujui rancangan tersebut. Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy.
