Seruan penolakan disampaikan para kepala suku, ondoafi dan masyarakat adat di depan halaman Kantor Gubernur Papua, Kamis (27/7). Tidak hanya itu, mereka juga memasang spanduk di pelataran Kantor Gubernur dengan berbagai tulisan.
“Kan sama-sama dilindungi, aparat menjalankan tugasnya mengamankan dan wartawan juga menjalankan tugasnya meliput. Semua ada undang-undang yang mengatur. Jadi tidak bisa merasa lebih hebat atau bisa seenaknya menekan pihak-pihak lain,” cecar George Awi pada wawancara, Jumat (14/7).
"Urutan pertama itu Kabupaten Jayapura, kemudian kota Jayapura. Itu tertinggi di Papua untuk urusan palang memalang. Ini berdasarkan data dari intel,"kata Hengky Yokhu di Kota Jayapura, Sabtu (24/6).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Keerom, Elchi Meho, diikuti 10 orang peserta dengan pemateri dari rumah kreatif Jari-Jari Keriting, Ifia-Fia, Arso XI, Asuhan Aziz Marasabessy dan Fatma Ramandey.
Bahasa ibu atau bahasa daerah adalah jati diri dari setiap orang Sentani dan upaya pelestarian sudah sangat mendesak, karena begitu banyak anak-anak yang jarang menggunakan Bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan orang tua juga tidak mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anaknya.
Ikatan Keluarga Besar Suku Mee Wilayah Lapago minta agar pihak kamanan segera memanggil Kepala Suku Wate untuk menjelaskan tentang penjualan tanah yang mengakibatkan konflik di Tapo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Ketua tim peduli pembangunan wilayah adat Walesi, Ismail Wetapo menyatakan, lima kepala suku besar dan kepala wilayah adat Walesi menegaskan, pembangunanan kantor gubenur telah diterima secara resmi sehingga harus segera dilakukan.
"Masalah ini sudah terjadi berulang ulang dan tidak ada toleransi buat para pelaku yang membuat keonaran, untuk para korban kami siap akan membantu apabila ada kerusakan kerusakan dengan kendaraannya," ujarnya.
Adapun tujuan kedatangan kedua suku tersebut, untuk mengadakan musyawarah kepada tua tua adat di kampung tersebut. Terkait permasalahan (Pemalakan) yang sering mereka hadapi selama ini.
Ketua Umum IKT Provinsi Papua, Edie Rante Tasak mengatakan, lahirnya ketua terpilih tersebut merupakan keinginan dari masyarakat Toraja di Kota Jayapura. Dia meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Amos Randalinggi kepengurusan organisasi dapat berjalan lebih baik dan selalu mendukung program pemerintah ke depan.
