Disampaikan bahwa Hutan Papua adalah salah satu hutan hujan tropis terakhir yang masih utuh di Indonesia. Selama ratusan tahun telah berfungsi sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati serta memainkan peran penting dalam pengaturan iklim global. Namun, ancaman terhadap hutan Papua telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Dijelaskan oleh Ketua LBH Papua Pos Merauke, Teddy Wakum bahwa Jumat (13/9) lalu, Marga Moiwend dan Gebze selaku pemilik hak ulayat tanah dan hutan adat di Distrik Ilawayab, Kabupaten Merauke mendatangi Keuskupan Agung Merauke untuk menyerahkan surat yang di dalamnya berisi permohonan kepada Uskup Agung agar ikut bersuara atas penderitaan warga yang tanah dan hutannya sedang diserobot dan digusur paksa oleh pemerintah atas nama PSN.
Menurutnya, itu menjadi isu krusial dalam era otonomi khusus. Pihaknya kemudian mencoba melihat isu itu dan ini kemudian bisa menjadi latar belakang pemikiran pemerintah kota membuat perlindungan secara khusus kepada masyarakat adat dengan afirmasi positif.
George Awi menegaskan sebagai orang adat, dirinya mendukung seluruh pasangan calon, baik Walikota maupun Gubernur. Khusus BMD-Dipo, George Awi menilai figur Boy Markus Dawir sebagai anak adat Port Numbay tidak perlu diragukan, karena saat ini terpilih kembali menjadi anggota DPR Papua .
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat menyebut revisi tata ruang Provinsi Papua, sementara berproses dan cukup panjang setelah dilakukan sinkronisasi dengan Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 30 Maret 2023.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, pertemuan ini sifatnya hanya audiens saja, sekaligus silahturahmi antara Samuel Siriwa sebagai Pj Bupati Jayapura yang baru saja dilantik.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, kegiatan penyambutan secara adat ini sebuah penghargaan yang luar biasa bagi dirinya, yang menerima hingga menobatkan dirinya sebagai anak adat.
Aksi ini merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya menggelar aksi demo ke Kantor DPR Kabupaten Merauke beberapa waktu lalu. Aksi demo ini diawali dari Lingkaran Brawijaya (Libra) Merauke menuju Kantor Sementara Majelis Rakyat Papua Selatan di Jalan Raya Mandala dengan long march.
Ia mengatakan dari usulan tersebut, MRP terlebih dahulu akan melakukan klarifikasi keaslian atau faktual terhadap dokumen keaslian orang asli Papua (OAP) dari para calon kepala daerah nantinya. Kemudian kata Izak, dilanjutkan dengan pasal 20 ayat (2), juga diatur dalam Perdasi dan Perdasus.
Acara minang dan sejumlah sikap dan pernyataan dari masyarakat adat berlangsung di Kampung Paray, Distrik Biak Kota. Masyarakat adat yang terdiri dari Mananwir, Kereth, Bar dan Marga dari berbagai wilayah di Kabupaten Biak Numfor hadir di tempat itu.
