“Ada tambang rakyat di daerah itu, yang tadinya masyarakat mendulang dengan menggunakan alat manual namun kini sudah mulai menggunakan alat berat,” kata Soleiyan.
Menurutnya, pendekatan berbasis kearifan lokal dan konteks wilayah dapat memperkuat penerimaa dan dukungan masyarakat serta mengurangi potensi konflik sehingga implementasi strategi pembangunan menjadi lebih relevan dan efektif.
Menanggapi hal ini Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Pdt. Liypiyus Biniluk, mengatakan wilayah adat hanya berbicara administrasi. Sementara hak politik tidak ada aturan mengatur terkait itu.
Terkait hal ini, Frans Pekey pun mendapatkan doa dan dukungan dari tokoh adat, Ondoafi Kampung Tobati, agar dirinya maju dan terpilih sebagai Walikota Jayapura. Tak hanya itu, Kepala Kampung Tobati, Otniel Meraujde secara terang-terangan menyampaikan dukungannya di hadapan masyarakat yang hadir dalam peresmian sejumlah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Kampung Tobati.
Tokoh adat yang ada di Port Numbay, kata dia, harus bergandengan tangan untuk melakukan konsolidasi kepada semua masyarakat yang ada, baik warga orang asli Papua maupun pendatang yang mendiami Kota Jayapura. "Tugas kita sekarang merangkul masyarakat, jangan sampai berjalan pada pilihan yang lain," tegasnya.
Dalam kunjungannya, Wakapolres Asmat menyampaikan tujuan dari kegiatan tersebut, yang salah satunya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat Kampung Amborep yang sedang mempersiapkan pembangunan rumah adat Jew.
Dikatakan Max, dengan besarnya anggaran yang turun ke kampung, maka harus berdampak kepada masyarakat dan membawa perubahan sesuai dengan potensi potensi yang ada di kampung masing masing. “Baik itu potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya,” kata Max.
Total sebanyak 54 perempuan yang dilantik menjadi pengurus LP3A2 Provinsi Papua. Rumasukun meyakini bahwa Ormas LP3A2 tak hanya mengurusi perlindungan bagi perempuan dan anak ada, namun akan menjadi penolong bagi kaum pria yang bergerak di sektor pemerintahan, karena lebih tahu dari mana provinsi ini harus dibangun.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus, Ukkas, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Nenu Tabuni, dan Kepala Dinas Kebakaran dan penyelamatan, Penanggulangan bencana dan satpol PP, Victor Fun, Pemerintah Kabupaten Nabire yang diwakili oleh Kasatpol PP, Kapolres Nabire, AKBP Wahyudi Satriyo Bintoro, Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT), Kepala suku Mee dan Moni serta beberapa perwakilan tokoh pemuda dan Masyarakat.
Dominggus mengatakan, sementara nama Mimika yang kini kita kenal artinya suatu tempat, nama Mimika diambil dari kata Mimiaika yang artinya banjir sedang berjalan atau arus sedang berjalan.
