Dari total DPT Tahun 2024 untuk Pilkada Biak Numfor ini tersebar pemilih laki-laki sebanyak 48.705 sedangkan untuk pemilih perempuan sebanyak 51.169. Hasil rekapitulasi ini kemudian diserahkan kepada bidang data KPU Biak Numfor untuk dibawa ke KPU Provinsi di Jayapura.
Pasangan Calon dengan nomor urut Satu (1) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Markus Octovianus Mansnembra-Jimmy Carter Kapisa. Sedangkan pasangan calon yang memperoleh nomor urut 2 adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Herry Ario Naap-Kerry Yarangga, dan pasangan calon bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut tiga (3) adalah Saint Benhur Mansnandifu-Yohan Anthon Kho.
Ketua KPU Jayawijaya Silas Hubi menyatakan terimakasih kepada rekan-rekan komisioner Jayawijaya yang bekerja keras sejak awal sampai hari ini pleno pencabutan nomor urut pasangan calon yang telah dilalui dan semua boleh berjalan dengan baik, aman. ke empat paslon yang sudah ditetapkan nomor undian akan bertarung dalam Pilkada di Jayawijaya.
Hasilnya, nomor urut 1 berhasil diperoleh pasangan Darius Gewilong Gebze-Petrus Safan, nomor urut 2 diperoleh pasangan Nikolas Kondomo-Baidin Kurita. Lalu nokor urut 3 diperoleh pasangan Romanus Mbaraka-Albertus Muyak. Sedangkan Nomor urut 4 diperoleh pasangan Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa.
Menjelang pesta demokrasi pemilihan kepada daerah, baik walikota, bupati dan gubernur, nampak sejumlah media printing di Jayapura telah menyiapkan diri.
“Untuk itu saya sahkan nomor urut Paslon, untuk nomor urut satu Johannes Rettob - Emanuel Kemong, nomor urut dua Maximus Tipagau - Peggi Patrisia Pattipi dan nomor urut tiga Alexander Omaleng - Yusuf Rombe,” ungkap Dete saat membacakan pengesahan nomor urut.
Rapat pleno pengundian nomor urut yang dibuka Ketua KPU Merauke Rosina Kebubun didampingi 4 komisioner lainnya dilaksanakan di halaman Kantor KPU Merauke di bawah tenda yang telah dipasang sebelumnya.
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga menyatakan penetapan DPT ini agak sedikit lambat karena Kabupaten Yalimo tidak memplenokan data yang ada dalam aplikasi sidali, sehingga KPU Papua Pegunungan diminta oleh LO dari dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Bawaslu Papua Pegunungan untuk mencocokan data tersebut.
Untuk zona masih menyesuaikan dengan KPU Provinsi karena antisipasi tidak berbenturan dengan jadwal Kampanye dari Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua."Karena pilkada ini serentak, jadi zona kita masih menunggu jadwal Provinsi," ujarnya.
Koordinator Relawan Jangkar BTM-YES, Itje Hamadi, mengatakan pembagian bunga bentuk pernyataan sikap Perempuan Tobati dari 14 Kampung di Kota Jayapura untuk mendukung BTM-YES di Pilkada Papua.
Dari kekecewaan itulah ia menyatakan tidak memberikan dukungan kepada sosok pilihan DPP Golkar dan memilih memberikan dukungan kepada kandidat lain. Dikatakan Partai Golkar secara struktur memiliki kekuatan lebih dibidang pengkaderan. Hal itu dapat dilihat pada pemilu Legislatif dan Presiden 2024 kemarin. Golkar Papua berhasil menjadi partai pemenang baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Terkait kasus ini, Akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Uncen, Yakobus Richard mengatakan dokumen masing-masing Paslon sifatnya sangat teknis. Namun hal-hal seperti ini bisa mempengaruhi proses Pilkda itu sendiri.
Penetapan ini juga dilakukan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Adapun ketiga Paslon yang ditetapkan yakni Alexsander Omaleng - Yusuf Rombe (AIYE), Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi (MP3) dan Johannes Rettob - Emanuel Kemong (JOEL).
Penertiban Baliho ini dilakukan berdasarkan aturan Pemilukada 2024. Dimana sebelum masa kampanye, Paslon tidak diperkenankan memasangkan alat praga baik berupa sosialisasi tapi juga kampanye yang dipasang di tempat umum yang ada di Kota Jayapura.
Dalam surat yang dikeluarkan oleh KPU Biak Numfor no 110 Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, telah menetapkan tiga pasangan calon yang sebelumnya telah melakukan proses pendaftaran di KPU Biak Numfor.
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga, menyatakan yang akan bertugas dalam pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 mendatang di Kabupaten Tolikara yang meliputi 46 Distrik merupakan 230 orang PPD yang telah dilantik dan mengikuti bimtek yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua pegunungan pada 21 September kemarin
Doa lintas agama ini dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi pemuda hingga organisasi keagamaan serta wakil dari bakal pasangan calon Alexander Omaleng - Yusuf Rombe (AIYE) dan Peggi Patrisia Pattipi dari pasangan calon Maximus Tipagau - Peggi Patrisia Pattipi (MP3).
Ketua KPU Kabupaten Jayapura Efra Jerianto Tunya mengungkapkan, Pengumuman penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura dilakukan secara tertutup oleh masing-masing KPU daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024, termasuk di KPU Kabupaten Jayapura.
Kordinator aksi, Jhordi Darun membacakan lima tuntutannya yakni Pertama, mempertanyakan KPU mengapa menerima berkas perbaikan tanggal 19 September 2024 padahal telah, 11 hari melewati batas waktu perbaikan dokumen yang harusnya paling lama tanggal 8 September.
Selain mendukung program Presiden terpilih, program tersebut juga bagian dari perintah Partai PDIP kepada masing-masing kader, baik di pusat maupun tingkat daerah. Hal inipun menjadi visi misi BTM-YES di Pilkada Papua. "Program ini kita namakan program makan sehat bergizi ala kitorang," jelasnya.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun didampingi 4 komisioner dan Sekretaris KPU Merauke saat menggelar jumpa pers seusai rapat pleno penetapan tersebut mengungkapkan, bahwa setelah melakukan rapat pleno tertutup, pihaknya telah menetapkan 4 Bapaslon menjadi Paslon bupati dan wakil bupati Merauke periode 2024-2029.
Ketua KPU Kota Jayapura, Martapina Anggai mengatakan dari hasil verifikasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura memenhui syarat pendaftaran. Dengan begitu semuanya resmi menjadi calon walikota dan wakil walikota Jayapura.
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga menyatakan jika pihaknya telah memutuskan jika dua bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, telah ditetapkan menjadi calon yakni pasangan Pasangan Befa Yigibalom - Natan Pahabol dan Jhon Tabo - Ones Pahabol.
Ini berdasarkan pemantauan yang dilakukan ALDP pada Pemilu lalu dan berpotensi akan terjadi di Pilkada mendatang, diantaranya penghitungan surat suara dilakukan secara tertutup maupun penghitungan dilakukan di tempat yang berbeda dengan tempat pemungutan suara.
Berdasarkan laporan KPU Papua terkait pendaftaran pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati serta wali kota dan wakil walikota se-Provinsi Papua tahun 2024, terdapat 34 pasangan calon yang bertarung di Pilkada November mendatang.
Jika disandingkan dengan DPT pada Pemilu Presiden dan Legislatif pada Februari 2024 kemarin yang jumlahnya hanya 258.082, maka DPT Pilkada ini mengalami penambahan sebanyak 31.369 orang.
Dikatakan bahwa belajar dari pengalaman pemilihan presiden dan legislatif pada Februari lalu Kota Jayapura menjadi salah satu daerah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat, terutama pihak penyelenggara terkait dengan pelaksanaan Pemilu yang dianggap bermasalah.
Menurut Pardede, anggota Satlantas Polda Papua yang terlibat dalam Satgas Operasi Mantap Praja Cartenz 2024 sebanyak 51 personel dengan demikian saat ini pihaknya hanya melakukan pelayan langsung kepada masyarakat seperti mengurus surat-surat kendaraan bermotor seperti pembuatan SIM, STNK dan BPKB dan patroli rutin.
Ketua KPU Kabupaten Puncak, Nataluis Tabuni mengakui bahwa keempat pasangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak maju sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Puncak pada Pilkada Puncak 2024, telah melakukan penarikan nomor urut.
“Jangan seperti macan ompong yang terlihat sibuk pada moment tertentu. MRP harus menjadi leading sektor dalam menjembatani aspirasi suksesnya kepemimpinan di tanah Papua. Mendorong lahirnya produk-produk regulasi yang berpihak kepada OAP,” kata Yakobus
Rosina mengungkapkan, sebagai daerah otonomi baru penyelenggara dihadapkan dengan sebuiah tantangan besar. Karena pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan setelah menjadi provinsi.
Hal ini ditegaskan Soflon Walilo untuk mengklarifikasi isu yang berkembang di masyarakat terkait pencalonan kakaknya yakni Aleks Walilo, sebagai calon Bupati Yalimo berpasangan dengan calon Wakil Bupati Yalimo Ahim Helakombo, yang diisukan bakal mempengaruhi netralitasnya sebagai Ketua KPU Yalimo.
Diapun menjelaskan tahapan yang sedang berlansung menjelang penetapan adalah menerima tanggalan masyarakat terhadap visi misi dan berkas pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.
Rapat pleno yang dihadiri PJ Sekda Papua Selatan dan para Muspida Provinsi Papua Selatan itu dibuka langsung Ketua KPU Papua Selatan Theresia Mahuze, SH didampingi 4 komisioner dan Sekretaris KPU Papsel. Hadir pula Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Selatan, KPU dan Bawaslu 4 Kabupaten cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan.
Imbauan tersebut juga ditekankan kepada bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2024-2029, partai pengusung beserta masing-masing pendukung. Kapolres mengungkapkan, hal ini bertujuan agar seluruh proses Pilkada di Mimika berjalan aman dan kodusif.
Sesepuh Ikemal Papua, Elisa Benoni Titahena mengatakan mendukung BTM-YES didasari dengan dengan berbagai alasan. Salah satunya karena melihat rekam jejak dari keduannya. Dimana menurut warga Maluku, pasangan BTM-YES telah terbukti menjadi seorang pemimpin dimana keduanya masing masing telah menjabat sebagai kepala daerah baik bupati maupun walikota.
Asisten II Setda Jayawijaya Lekius Yikwa mengatakan jelang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, banyak grup-grup whatsApp yang dibuat dan tidak menutup kemungkinan berbagai informasi menyingung antara lawan calon dipublis di sana.
‘’Kampanye ini dimulai 25 September-23 November 2024. Sesuai dengan surat edaran Mendagri bahwa 7 hari sebelum masa kampanye dimulai, sudah harus mengurus atau mengajukan cuti tersebut,’’ katanya.
Steve menjelaskan, dalam Undang-undang maupun PKPU. Visi misi calon harus singkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD). “Visi misi masing masing pasangan calon harus sejalan dengan apa yang disusun dalam RPJMD untuk 25 tahun kedepan,” kata Steve.
Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin melalui Kordinator Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Humas, Yanita Kebelen mengatakan, sejauh ini Bawaslu Provinsi Papua telah berikan imbauan kepada pasangan bakal calon untuk lebih memperhatikan spanduk dan alat peraga kampanye lainnya.
Tak tanggung - tanggung, yang dilaporkan terkait dugaan dokumen palsu yang dilaporkan saat mendaftar Agustus lalu. Dugaan pemalsuan dokumen itu berkaitan dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih yang dikeluarkan langsung oleh Pengadilan Negeri Jayapura pada 20 Agustus 2024 lalu.
Motor-motor ini akan digunakan untuk mengawal pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur selama berlangsungnya proses Pilkada. Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja Cartenz (OMPC) II 2024, Kompol Nurjanah, pada Rabu (18/9) menjelaskan bahwa selain bantuan kendaraan, Polda Papua juga mengirimkan sejumlah personel dari Direktorat Lalu Lintas.
Karena itu, dia berharap belajar dari pengalaman tersebut, maka seluruh pihak-pihak terkait juga harus mengevaluasi diri. Hal itu juga harus menjadi catatan supaya tidak perlu melakukan kesalahan yang sama.
Dikatakan, dasar utama dirinya maju di periode kedua, karena melihat hasil survei dari berbagai lembaga survei yang menunjukkan namanya masih berada diurutan pertama dari semua bakal calon yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
Marman menjelaskan, ada 7 kategori penghargaan yang diberikan oleh Bawaslu RI atas pelaksanaan pengawasan dan penanganan perkara yang dilakukan oleh Bawaslu pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024. Ketujuh kategori itu diantaranya, kategori gakkumdu inovasi, gakkumdu soliditas, Gakkumdu komunikatif dan Gakkumdu otonomi baru.
Sementara terkait keterlibatan oknum ASN dalam Pilkada serentak 2024, Limbong mendorong peran Bawaslu untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan, sebagaimana ketentuan yang berlaku.
"Selama bertugas di Papua, saya sering berkolaborasi dengan Satbrimob. Tahun ini, sebagai Kepala Operasi Damai Cartenz, kita mendapat dukungan penuh dari 100 personel Satbrimob Polda Papua. Saya memberikan penghormatan karena Satbrimob Papua adalah pasukan yang luar biasa," ujar Brigjen Faizal.
Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun menegaskan kondisi ini tidak menuyulutkan semangat partai berlambang banteng untuk memperjuangkan kemenangan BTM-YB di Papua. Sebab sistem politik semacam ini, sudah bukan hal baru bagi mereka.
Kapolsek Jayapura Utara AKP Rudi Frisahn, S.H mengatakan, kegiatan Para-Para Numbay yang dilaksanakan oleh Aipda Yanes dan Aipda Wiwit ini merupakan sarana untuk menerima keluh kesah para warga terkait keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah Jayapura Utara sekaligus menjadi cooling system untuk menjamin situasi wilayah Jayapura Utara tetap damai dan sejuk selama tahapan Pilkada Serentak 2024.
Devisi Sosialisasi,Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU kabupaten Merauke Yanderzon Viktor Billik mengatakan, pendaftaran KPPS ini dimulai sejak 17-28 September 2024. Dimana, pendaftaran dilakukan secara manual dengan mendatangi tempat pendaftaran di PPS setempat.
Komisioner KPU Papua Pegunungan Devisi Teknis Melkianus Kambu menyatakan KPU RI sudah memberikan bimtek kepada KPU Provinsi se Indonesia terkait dengan kampanye, laporan dana kampanye, dan kampanye itu sendiri, sehingga yang saat ini disampaikan ini adalah laporan dana kampanye.
Koornas ini dihadiri gubernur, bupati, walikota, sekda dan bawaslu seluruh Indonesia baik provinsi, kabupaten dan provinsi. Rahmat Bagja membandingkan Pemilukada 2017 atau Pemilu 2024 kala itu perkara ASN tidak lebih 1.000 kasus. Namun pilkada 2020 yang hanya diselenggarakan di 170 daerah pelanggaran ASN lebih dari 1.000 kasus.
Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin menyebut peta kerawanan tersebut dikukur dari empat dimensi yakni isu sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi masyarakat.
Namun oknum Komisioner KPU ini merespon dengan sebuah pernyataan bahwa akan mengevaluasi PPD yang mempersoalkan honorer. Pernyataan inilah yang kemudian memantik amarah pengurus PPD dan PPS tersebut melakukan aksi. Pasalnya mereka menilai pernyataan tersebut tidak semestinya disampaikan oleh seorang pemimpin pada lembaga Pemilu.
Syarat calon yang dimaksud dalam PKPU No 8 Tahun 2024 tentang pencalonan itu, pada saat pendaftaran yang bersangkutan sudah harus mengajukan surat pernyataan bilamana pada saat penetapan ditetapkan sebagai calon.
Ketua KPU itu mengatakan apabila dari salah satu calon nantinya tidak memenuhi syarat maka, KPU akan memberikan surat kepada partai pengusung untuk segera mengantikan orang tersebut.
Para pemuda yang juga sebagian besar mahasiswa berharap besar Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai menang di Pilgub Papua 2024. Harapan itu terungkap Karena melihat pengalaman Benhur Tomi Mano di bidang pendidikan selama menjabat Walikota Jayapura dua periode.
Berkas hasil pertimbangan dan persetujuan syarat calon kepala daerah tersebut diserahkan oleh Ketua MRP, Nerlince Wamuar Rollo, didampingi, Wakil Ketua I Pdt. Robert Josias Horik, Wakil Ketua II, Max Abner Ferdinan Ohee, dan Ketua Pansus Pilkada 2024, Izak R Hikoyabi. Para pimpinan juga didampingi sejumlah anggota MRP lainnya.
Max mengatakan bahwa Majelis Rakyat Papua telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur orang asli Papua ini adalah salah satu syarat utama bagi calon-calon untuk lolos mencalonkan diri.
Dalam keterangannya dia meminta dan mengajak RT RW di tingkat Kelurahan dan kampung untuk berperan aktif memastikan pemutakhiran data pemilih tetap yang dikeluarkan oleh KPU Kota Jayapura disesuaikan dengan data warga yang ada di masing-masing wilayah.
Dengan track record bisa terpilih menjadi anggota DPRP selama itu, diyakini ada banyak pengalaman yang bisa digunakan untuk memimpin Jayapura. Sinyal ini sendiri sejatinya bukan sekali, pasalnya BTM pernah beberapa kali bertemu BMD dan menyatakan secara diplomatis bahwa yang punya kota adalah BMD.
Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze, SH, kepada wartawan mengungkapkan bahwa setiap proses tahapan Pilkada serentak 2024 ini berpotensi mendapat gugatan dari para peserta Pilkada sehingga pihaknya memandang perlu untuk mengundang sejumlah pihak yang berkompeten di bidangnya, salah satunya Hakim Mahkamah Kostitusi Daniel Yusmic Foekh.
Menurut Siriwa, pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura menjadi atensi khusus dirinya yang ditunjuk sebagai Pj Bupati Jayapura, sehingga pesta demokrasi Pilkada serentak 2024 Pemkab Jayapura sudah siap dan berkomitmen mewujudkan Pilkada damai, lancar dan bermartabat.
Kabidkeu Polda Papua, Kombes Pol Irawan Banuaji, dalam sambutannya menjelaskan bahwa tujuan dari Rakernis ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Polda Papua pada tahun anggaran 2024.
Beberapa persyaratan yang harus disiapkan meliputi, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP) sejumlah 1 lembar, fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat, surat pernyataan bermeterai, surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan.
Terkait dengan surat pengunduran diri ini, lanjut Theresia Mahuze, pihaknya akan segera memproses terkait dengan pengunduran diri anggota DPR Provinsi Papua Selatan terpilih yang mengundurkan diri karena maju dalam Pilkada Kabupaten Merauke.
Juru Bicara pasangan Mari-Yo, Steve Mara mengatakan silaturahmi ini sekaligus menegaskan bahwa Paslon Mari-Yo hadir untuk segala suku bangsa yang ada di Papua tanpa membeda bedakan.
Doa lintas agama ini dihadiri, Pl Sekda Z.L Mailoa, perwakilan tokoh-tokoh Agama, Perwakilan TNI/Polri, sejumlah Pimpinan OPD. Juga dihadiri Ketua FKUB Biak Pdt Michael Kapisa, S.Th, dan Kepala Kantor Kemenag Rolland S. Abidondifu, S.Si.
Menurutnya saat ini tahapan menjelang pemilihan kepala daerah serentak itu sudah mulai dilakukan oleh pihak penyelenggara dan juga pihak terkait, mulai dari pemerintah dan juga pihak keamanan. Karena itu butuh dukungan dari masyarakat Kota Jayapura untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya memilih calon pemimpin berdasarkan hati nurani.
Kunker Gubernur Limbong dan jajarannya ini untuk memastikan kesiapan Pemda setempat dalam pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang, serta memantau langsung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya program strategis prioritas nasional dan daerah.
Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan sampai nanti penetapan DPT pihaknya masih menerima masukan. Masukan tersebut bisa dari berbagai pihak tak hanya lembaga negara tetapi juga masyarakat.
Menurut penjelasan Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir, untuk kandidat yang terpilih sebagai DPR periode 2024-2029, bila ikut di Pilkada 2024, maka konsekuensinya mereka harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Adapun kandidat calon Walikota Jayapura yang berlatar belakang ASN adalah Frans Pekei dan pasangannya, Mansur. Lalu paslon yang berlatar belakang anggota legislatif, antara lain Abisai Rollo anggota DPRD Kota Jayapura, Boy Markus Dawir, Darwis Massi dan Joni Banua Rouw masing masing anggota DPR Papua periode 2019-2024. Dua sosok wakil lainnya yakni Rustan Saru dan Dipo Wibowo di luar dari birokrasi pemerintah.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyebut pelanggaran HAM juga terjadi di Pemilu Februari lalu. Dimana banyak warga terutama kelompok marginal dan rentan yang tidak dapat menyalurkan hak suaranya. Itu disebut menjadi bagian dari unsur melanggar HAM.
"Kami turun sesuai data dari Kota Jatapura, Biak Numfor, Kepualuan Yapen dan Mappi," kata Nerlince. MRP telah melakukan ferivikasi vaktual dari kedua bacalon dengan berbagai pertimbangan. Untuk itu berharap, apa yang nantinya dilakukan diperuntukan untuk bersama-sama menjaga dan melindungi hak kesulungan orang asli Papua.
Menurut Nurjanah, menjelang penetapan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan pihaknya telah memperketat pengamanan di Kantor komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawas pemilu (bawaslu) setempat. "Sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 202 penetapan akan berlangsung pada 22 September 2024," ujarnya.
Ketua Bawaslu Papua, Hardin menjelaskan data usia dibawah 17 tahun dan di atas 79 tahun sebanyak 4.893 jiwa. dimana data usia dibawah 17 tahun tersebut terdapat pemilih dengan usia 0 tahun, bahkan ada sejumlah pemilih yang terdata dengan usia -2 tahun.
Dalam forum yang dihadiri langsung oleh Ketua DPD Papua PDI-Perjuangan yang menjadi satu-satunya partai yang mendukung pasangan calon BTM-Yes ini, turut hadir sejumlah Pimpinanan Organisasi Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, dari wilayah adat Tabi dan Saireri.
Ketua MRP Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi menyatakan uji kelayakan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh MRP Papua Pegunungan, hanya saja dalam kegiatan ini pihaknya memberikan pandangan karena banyak keraguan dari masyarakat maka MRP Papua Pegunungan melakukan cara seperti memberikan ruang bagi pada para bakal calon untuk melakukan pemaparan visi dan misi dengan bahasa ibu.
“Intinya akan tetap diselesaikan khusunya untuk NPHD masalah keamanan,” tegas Ramses. Namun dari 8 kabupaten dan 1 kota sebelumnya diberitakan jika Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom yang masih "nunggak".
Marman menjelaskan bahwa jika pertemuan yang dilakukan para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan dan atau bupati dan wakil bupati di 4 kabupaten cakupan provinsi Papua Selatan mengajak masyarakat untuk memilih dia, kemudian menyampaikan program dan visi misinya maka itu sudah bentuk kampanye dan belum dapat dilakukan.
Fajar Kambon menjelaskan bahwa terkait pemberitaan tersebut sejatinya merupakan wilayah hukum pihak penyidik yang bukan ranahnya KPU meskipun ada dugaan yang mengarah bahwa ada peserta Pilkada yang tersangkut kasus korupsi.
Pertama komitment terhadap pelaksanaan UU No.2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus). Berkaitan dengan UU Otsus banyak hal yang menjadi penting dipikirkan pemimpin yang akan datang, beberapa diantaranya seperti hak proporsional OAP untuk segala kebijakan.
Komisioner KPU Papua Pegunungan Devisi Teknis Melkianus Kambu menyatakan KPU pada prinsipnya hanya menerima hasil yang disampaikan oleh tim dokter, dan kalau tim dokter menyatakan calon itu memenuhi syarat maka tetap akan menerima dan mempersiapkan penetapan sebagai calon pada 22 september nanti.
Rosina kebubun, dalam verifikasi ini pihaknya melibatkan tim sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen perbaikan yang dimasukan tersebut.
Konstentan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mendaftar resmi ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Puncak, ada empat pasangan calon. Dari empat pasangan calon tersebut, empat diantaranya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Puncak. Bahkan dua diantaranya merupakan pimpinan OPD.
Sekretaris Komisi A, Yoan Alfredo Wanbitman mengatakan rakor tersebut untuk memastikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang dikerjakan Pantarlih selama ini. Dari raker tersebut beberapa hal yang dipertegas Komisi A kepada Komisioner KPU salah satunya, terkait DPT pada pemilu 2024 yang telah meninggal dunia, namun sampai saat ini masih terdata sebagai DPS.
Brigjen Ludi menyatakan bahwa netralitas TNI dan Polri dalam setiap perhelatan pesta demokrasi, baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada, adalah harga mati yang harus dipegang oleh seluruh prajurit TNI, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Terkait dengan pleno verifikasi semua dokumen dari para calon, Steve mengatakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Termasuk pengumuman hasil kesehatan yang sudah diterima KPU dari pihak RSUD Jayapura empat hari lalu.
Personel Polisi Wanita (Polwan) Polres Biak Numfor diminta untuk aktif untuk tergerak menjadi srikandi-srikandi yang turut proaktif dalam kegiatan yang mampu membawa harum nama bhayangkara dan Polri, dengan turut mendukung pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada Serentak di Biak 2024.
Abdullah menjelaskan tahapan verifikasi aktual ini dilakukan mulai 6-8 September kemarin, adapun proses di dalamnya meliputi, perbaikan data identitas ataupun syarat berkas adminitrasi yang diinput Paslon kedalam aplikasi Silon.
Hal ini diungkapkan Pj Bupati lantaran beredar isu di tengah-tengah masyarakat bahwa kehadirannya di Mimika adalah sebagai titipan dari orang-orang tertentu untuk memenangkan salah satu Bacalon.
"Daerah yang pelaksanaan Pilkadanya hanya terdiri dari satu pasang calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen, secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni tahun 2025," katanya.
Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan George Ausi menyatakan tanggungjawab dalam demokrasi adalah tanggungjawab seluruh anak bangsa, dalam proses pengawasan bawaslu harus bersama seluruh stekholder, karena tanggungjawab penyelenggaraan pilkada bukan hanya kepada penyelenggara semata dalam hal ini KPU dan Bawaslu saja namun semua memiliki tanggungjawab yang sama untuk mensukseskan pesta demokrasi
Sekretaris KPU Provinsi Pappua Selatan Jimmy Winata saat membuka rapat koordinasi penyelesaian data ganda, invalid dan anomali tersebut menyatakan bahwa daftar pemilih sementara telah ditetapkan beberapa waktu lalu. Nah, dalam proses ini juga ditemukan data-data yang belum valid 100 persen dan ada juga yang ganda.
Dalam keterangannya, Bripka Rosma menegaskan bahwa Polda Papua telah mengambil tindakan proaktif untuk memperkuat pengamanan di kantor Bawaslu, yang berperan penting dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu.
Gubernur juga ingatkan soal pengkotak-kotakan di lingkungan organisasi. “Suatu organisasi jika sudah terjadi pengkotak-kotakan di unit terkecil, saya yakin organisasi itu tidak akan jalan, akibatnya tidak membawa impact pada pelayanan kita ke masyarakat,” ucapnya.
Kemudian untuk syarat kedua adalah pendaftaran calon, yakni Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura masing masing harus menyerahkan rekam jejak kehidupan maupun kekayaan harta bendanya dan ini dilaporkan kepada KPK, semua harus ditanda tangani termasuk rekening pribadi harus dilaporkan.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa berpesan kepada Kepala Kampung Ifale Lukas Mokay, SE, M.Pd., yang telah dilantik dan diambil sumpah, bisa bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kampung dan selama delapan tahun memimpin di kampung harus ada perubahan yang nyata dari berbagai sector, sehingga Kampung Ifale bisa menjadi contoh kampung yang berhasil di Kabupaten Jayapura dengan kepemimpinan Lukas Mokay.
