Dalam akta tersebut, berkas permohonan BTM-CK telah tercatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3). Sesuai Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, pemohon diberi waktu tiga hari kerja untuk melengkapi berka
AKBP Umar juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini telah mendukung pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas di Kabupaten Jayapura.
Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, mengungkapkan proses penyerahan dilakukan dihari yang sama namun waktu yang berbeda. Pertama dilakukan terhadap tersangka Anus Asso yang tiba di Bandara Wamena
Ia menerangkan, sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa peserta pemilihan kepala daerah dapat mengajukan sengketa/pembatalan SK penghitungan perolehan suara paling lambat ti
Agus Fatoni mengatakan, sidak tersebut untuk memastikan stok dan harga beras yang ada di Papua. “Ini sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri agar kami kepala daerah bisa memantau langsung kondisi harga beras dan juga s
Ia menegaskan, proses demokrasi harus diikuti dengan sikap dewasa dan penerimaan hasil sesuai aturan hukum yang berlaku. Agus mengatakan, setelah pleno penetapan hasil PSU oleh KPU Papua, tahapan berikutnya akan bergantu
Penetapan itu disampaikan oleh Kasatgas Humas ODC, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, Jumat (22/8). Siprianus Weya, yang diketahui sebagai anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya, diamankan bersama lima r
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang telah berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses tahapan
Masih ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencari keadilan. BTM - CK tidak menerima hasil pleno yang menyebut hasil 255.683 suara dan 259.817 suara. Dan Jumat (22/8) siang kemarin paslon ini akhirnya muncul ke publik mem
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto menyampaikan, perencanaan sesuai usulan kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kemampuan yang memiliki fasilitas.
Dengan adanya sikap keberatan itu, maka kemenangan Mari-Yo bergantung pada putusan MK sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berwenang memutus sengketa hasil Pemilu. Terkait ini, Guru Besar Sosiologi Universitas Cender
"Kita semua menyadari bahwa tantangan gizi di Papua, khususnya stunting, masih menjadi pekerjaan besar yang memerlukan kerja bersama," kata Setiyo Wahyudi dalam sambutannya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setyo Wahyudi, mengatakan pemanfaatan pangan lokal menjadi kunci agar program percepatan penyediaan makanan bergizi dapat berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Asisten II Setda Papua, Setiyo Wahyudi menyampaikan, oleh karena itu, kehadiran Pokja MBG menjadi penting sebagai wada koordinasi lintas sektor untuk memastikar program MBG berjalan terarah, terintegrasi dar tepat sasara
Contohnya saja praktik-praktik politik uang, ketidaknetralan penyelenggara negara dalam hal ini ASN, TNI-Polri, kepala daerah, kepala kampung dan dugaan pelanggaran lainnya. Dari banyaknya pelanggaran ini menurut Kepala
Penetapan ini dibacakan pukul 22.40 WIT. Namun, hasil ini ternyata mendapat penolakan dari saksi kubu BTM-CK. Mereka menolak menandatangani berita acara hasil penetapan. Mereka juga menyampaikan catatan kejadian khusus d
Ia mengaku banyak pemberitaan yang muncul di media mainstream yang mengabarkan adanya dugaan kuat pelanggaran netralitas penyelenggara negara. Demikian pula adanya PSU lagi di 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan i
Plt Kepala DP3AKB Provinsi Papua Josefient B. Wandosa mengatakan pihaknya terus melakukan advokasi dan sosialisasi kepada kabupaten dan kota terkait pentingnya kebijakan yang berpihak pada anak.
Insiden tersebut melibatkan penangkapan mahasiswa Papua dan dugaan penggunaan kata-kata bernada rasis oleh aparat. Kronologis terjadinya tindakan rasime ini, diawali pada 17 Agustus 2019, dimana terjadi penangkapan sejum
“Uang ini (Rp10 miliar) dari salah satu saksi dalam perkara PON Papua Tahun 2021 dengan inisial YW,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Papua, Nixon Nikolaus Nilla Mahuse, menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, dalam keter
Ia mengatakan, tugas pemerintah daerah terus melakukan inovasi, terobosan-terobosan agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Yang paling penting adalah, menggunakan anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya da
Aksi tersebut dilakukan lantaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan kurang tegasnya Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Papua dalam mengawasi jalannya PSU.
Dia menjelaskan karena saat ini Papua tidak lagi mengangkat senjata melawan penjajah, tetapi mengangkat gagasan, karya dan pelayanan untuk melawan kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan dan perpecahan.
Tersisah satu Kabupaten yaitu Biak Numfor yang saat ini sementara melakukan rekapitulasi di tingkat KPU Papua. Kondisi ini memungkinkan persaingan antar Paslon nomor urut 01, Benhur Tomi Mano-Constan Karma (BTM-CK), dan
Penegasan ini disampaikan Kejati Papua melalui Asisten Pidana Khusus Kejati Papua, Nixon Nikolaus Nilla Mahuse untuk menjawab keraguan publik bahwa perkara tersebut dipengaruhi kepentingan tertentu.
Penyerahan remisi umum dan remisi dasawarsa ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Abepura, Kota Jayapura, Minggu (17/8). Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, dalam sambutannya menyebut, pemb
Diakuinya bahwa rangkaian kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Ia pun mengajak masyarakat Papua untuk bersama-sama bersyukur atas kemerdekaan ini. "Mari mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan positif, kegia
Methodius menilai situasi dan kondisi persidangan di Indonesia secara khusus di Papua cukup banyak kasus di pengadilan yang menuai pro dan kontra. Hal itu menyebabkan masyarakat pencari keadilan merasa dirugikan atas put
Upacara ini menjadi upacara tertinggi di Indonesia karena diselenggarakan di Lembah Kuning (Yellow Valley) yang berada di ketinggian 4.280 MDPL, yang menjadi tempat singgah para pendaki sebelum naik ke puncak Nemangkawi
"HUT ke-80 RI adalah momentum sakral bagi seluruh bangsa. Karena itu, PLN tidak hanya menyalurkan listrik, tapi juga menyalurkan semangat kebangsaan. Kami berdiri tegak bersama rakyat, memastikan setiap detik upacara ber
Diketahui PSU tersebut dilakukan KPU untuk kedua kalinya di ketiga TPS itu, pasca terbukti terjadi pelanggaran dalam PSU pemilihan gubernur (Pilgub) dan wakil gubernur (Wagub) Papua pada, 6 Agustus 2025 lalu.
Aries menempuh pendidikan doktor selama empat tahun, sejak tahun 2021 hingga 2025. Adapun judul disertasinya adalah “Model Ekonomi Hijau Melalui Hilirisasi Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam Mendukung Tujuan Pemb
"Apa yang menjadi temuan BPK RI sudah banyak yang dikembalikan oleh OPD terkait. Sebagian besar masalah yang ditemukan sebelumnya sudah diselesaikan," ujarnya, usai rapat pleno Pansus TLHP bersama anggota yang digelar di
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pleno tersebut. Ia mengakui bahwa kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung adalah putra terbaik Papua.
Konflik antara aparat keamanan dan kelompok sipil bersenjata adalah pemicu utamanya. Dan rakyat tak berdosa yang menjadi korbannya. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) yang dipimpin pembela Hak Asasi Manu
Dengan lima daerah yang baru menyelesaikan rekapitulasi tingkat provinsi, maka untuk pleno ditingkat provinsi besar kemungkinan akan molor atau tak sesuai dengan jadwal. “Sabtu (16/8), KPU Papua belum bisa menetapkan pas
Ia pun menjelaskan sejumlah rangkaian kegiatan dalam melumpuhkan anggota OPM tersebut antara lain. Pada 8 Agustus 2025 di Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya Satuan tugas melakukan penyisiran di Kampung Biak, diduga l
Bahkan, data-data perolehan suara kerap disebarkan melalui media sosial. Padahal, saat ini KPU Provinsi Papua sedang melaksanakan rapat pleno di tingkat provinsi, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan
Dialog ini membahas peran masyarakat adat dalam menjaga lingkungan sebagai sumber kehidupan, terutama melindungi tanah, hutan, dan sumber daya alam dari praktik jual-beli bebas.
Tim Hukum menyatakan memiliki 17 catatan dugaan bukti pelanggaran yang dilakukan oknum aparat keamanan selama penyelenggaraan PSU. Ada dugaan aparat ikut terlibat secara terstruktur dan sistematis dalam PSU. Bukti ini ju
Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dan pilihan adalah hal yang wajar dalam sebuah pesta demokrasi. Ia berharap perbedaan ini tidak lantas menjadi pemicu perpecahan di masyarakat.
Terkait dengan surat edaran itu, Pemprov Papua menetapkan libur resmi dan cuti bersama di Provinsi Papua. Minggu, 17 Agustus 2025 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin, 18 Agustus 2025 cuti bersama hari Kemerdekaan Repub
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, didampingi Wakil Ketua III, H. Supriadi Laling. Turut hadir sejumlah anggota DPR Papua, Pj. Sekda Pemprov Papua Suzana Wanggai, serta jajaran Forum Koord
“Melalui penilaian kinerja ini, kita ingin melihat sejauh mana berbagai kabupaten/kota di Papua telah melaksanakan program-program yang telah dirancang untuk mengurangi angka stunting secara signifikan,” kata Setiyo, kep
Ia mengatakan, kasus stunting di Papua naik turun. Beberapa kabupaten sebelumnya sudah menunjukkan tren penurunan angka stunting, seperti Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen.
"Ada enam dekan yang akan dilakukan pergantian di lingkungan Universitas Cenderawasih. Proses pergantian sementara proses. Pergantian dilakukan karena keenam dekan itu telah selesai masa jabatannya di tahun 2025 ini," je
Ketua KPU Papua, Diana Dorthea Simbiak menyampaikan, PSU ulang tersebut berdasarkan rekomendasi Pandis kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang diklarifikasi oleh panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara
Sedangkan untuk beberapa wilayah lainnya masih dalam tahapan penyelesaian rekapitulasi tingkat kabupaten/kota. “Untuk beberapa wilayah lainnya, kota dan beberapa kabupaten masih dalam tahapan penyelesaian rekapitulasi di
Meski HUT RI kali ini berdekatan waktunya dengan pleno rekapitulasi suara PSU Pilgub Papua di KPU Provinsi Papua, namun kepolisian memastikan hanya akan menerapkan pola pengamanan rutin yang dilakukan setiap tahun, terma
Ketua Tim Hukum BTM-CK, Baharudin Farowowan, mengatakan, pelanggaran yang ditemukan mencakup campur tangan dalam proses rekapitulasi, hingga ancaman terhadap petugas pemilu. Bukti-buktinya, kata dia, sedang dilengkapi ol
Mengusung tema Papua Bersatu, Indonesia Maju: Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu, acara dihadiri langsung Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) M. Herindra, Menteri Koperasi Bu
“Dapur MBG jangan memberi makanan yang tidak sehat seperti sosis, mie dan nuget kepada anak-anak, ini menjadi perhatian daripada penangung jawab dapur-dapur yang ada, apalagi orang-orang gizi,” katanya kepada wartawan, u
Menurutnya, hal ini menandakan masyarakat tidak lagi menghendaki adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid II. “PSU ini adalah pertarungan harga mati, yang diharapkan jauh dari aspek pelanggaran Pemilu yang sifatnya ters
Tiga TPS tersebut yakni TPS 27 dan 28 di Kelurahan Entrop, dan TPS 06 di Kelurahan Ardipura. Ketiganya diindikasikan melakukan pelanggaran dalam pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pi
Mambay mengatakan, Papua tidak terlepas dari ancaman bencana. Ini mengingat letak geografis dan kondisi lingkungannya. Di sisi lain, degradasi lingkungan turut meningkatkan risiko banjir, kebakaran hutan dan longsor.
Terkait itu, Komnas HAM Papua kata Frits, sudah memberi saran kepada Bawaslu Papua paling tidak Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk mengecek keberadaan yang bersangkutan. Apakah Hp yang bersangkutan hilang, atau yang b
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen, mengatakan hingga proses pleno di tingkat distrik yang hampir rampung, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Jayapura tetap terj
Anggota Bawaslu Papua, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas (Koordiv P2H), Yofrey Piryamta Kebelen mengatakan, sejak awal Bawaslu sudah menyampaikan ke KPU melalui surat imbauan untuk memastikan seluruh jajar
Petugas PPD Distrik Abepura saat mengangkat kotak suara ke dalam truk untuk dibawa ke KPU Kota Jayapura dengan pengawalan ketat aparat, Senin (11/8). (foto:Jimi/Cepos)
“Sejauh ini PPD yang sudah membacakan hasil pleno di tingkat kabupaten antara lain PPD Bonggo, PPD Bonggo Timur, PPD Pantai Timur, PPD Sarmi Selatan, PPD Sarmi Timur, PPD Sarmi, PPD Tor Atas, dan PPD Pantai Barat,” jelas
Beragam tulisan di spanduk itu di antaranya "Copot jabatan para penjahat demokrasi". Narasi ini menempelkan beberapa foto mulai dari Menteri Bahlil Lahadalia, Pj Gubernur Agus Fatoni dan juga Kapolda Papua, Irjend Pol Pa
Menurut Herald, rendahnya partisipasi lebih dipengaruhi oleh banyaknya warga yang sudah pindah domisili, bekerja, atau kuliah di luar Papua, namun tidak melapor ke Disdukcapil. Selain itu, terdapat pula warga yang telah
Ia menilai, PSU bukan hanya merugikan pasangan calon, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Apalagi, pelaksanaan PSU menggunakan dana APBD yang saat ini mengalami penyusutan akibat pemekaran daerah otonomi baru
Hanya saja jika melihat kondisi terkini nampaknya kedua Pasangan Calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur Papua justru masih saling mengklaim kemenangan lewat hasil penghitungan cepat atau quick count. Baik pasangan no
Guru Besar Sosiologi Universitas Cenderawasih (Uncen), Prof Dr Ave Lefaan MS, mengatakan bahwa kurang lebih dua tahun terakhir pembangunan di Papua berjalan kurang stabil. Hal ini, menurutnya, disebabkan karena pemerinta
“Prinsipnya KPU akan menindaklanjutinya. Namun menindaklanjuti ini ada dua yaitu menindaklanjuti untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, itulah yang sementara dilakukan oleh teman-teman di KPU Sarmi dan KPU Kabupaten
Dari kecepatan mengumpulkan data ini memunculkan harapan agar hal serupa juga bisa dilakukan ketika berbicara kemanusiaan atau hal lain yang berkaitan dengan data. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Cenderawasih (Uncen)
Kadiv Hukum KPU Papua, Fajar Irianto Kambon mengungkapkan, dari supervisi yang dilakukan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melihat masyarakat ikut mengawal proses rekap. Meski tak menampik bahwa terjadi dinamika, namun itu bi
"Memang benar tenaga pengajar di Sekolah Rakyat yang saat ini beroperasi di lima kota di Papua masih sangat terbatas sehingga diharapkan dapat segera dipenuhi," kata Kepala Dinas Pendidikan Papua Christian Sohilait
Menurut Fajar, penyelenggara wajib membuka ruang bagi publik yang ingin menyaksikan langsung jalannya proses rekapitulasi. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan proses pemilu berjala
Menurutnya, tim sedang mengidentifikasi pihak-pihak yang menjadi sasaran permintaan dukungan dana, termasuk kemungkinan adanya oknum pemerintah yang dimintai sokongan untuk menyuplai bahan makanan kepada KKB. "Ini yang s
“Dokumen ini memuat konsep pembangunan berkelanjutan yang diharapkan mampu meminimalkan potensi permasalahan lingkungan, ekonomi, dan sosial di masa mendatang,” kata Suzana kepada wartawan.
Dari temuan tersebut, berawal dari laporan Panwas Distrik (Pandis) Nimbokrang pada 5 Agustus 2025, saat logistik tiba di Kampung Berap. Penyelenggara di tingkat kampung (PPS) bersama KPPS, PTPS, PKD, Linmas, dan aparat k
Hal ini dilakukan setelah Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengunggah C hasil ke aplikasi Sirekap yang kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik.
Ia menegaskan bahwa PSU telah berlangsung secara terbuka, dan rakyat Papua telah menggunakan hak pilihnya. Menurutnya, hasil suara yang diperoleh oleh pasangan BTM-CK merupakan bentuk aspirasi murni rakyat tanpa ada peng
Beberapa diantaranya, hak suara dari kelompok yang secara objektif tidak dapat hadir di TPS asal, seperti mahasiswa yang sedang KKN, pekerja atau aparatur yang bertugas di luar domisili, pasien dan tenaga kesehatan di ru
"Jadi rekapitulasi itu adalah proses yang terbuka untuk umum dan publik juga untuk mengawal," kata Fajar kepada Cenderawasih Pos via telepon. Sehingga proses yang tengah berjalan ini dapat terwujud dengan baik. Untuk itu
Ia menyoroti bahwa hampir dua tahun terakhir, pemerintahan di Provinsi Papua berjalan tanpa kepastian karena hanya dipimpin oleh Penjabat Gubernur. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam membuat program baru karena dibat
Agus Fatoni menerangkan, dari total 1.154 jabatan, sebanyak 300 jabatan eselon III dan 854 jabatan eselon IV belum seluruhnya terisi. Pelantikan ini merupakan langkah awal untuk mengisi kekosongan tersebut, terutama sete
Kepala Divisi Hukum KPU Papua, Yohannes Fajar Irianto Kambon menjelaskan, setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan mengungah C hasil yang kemudian dilakukan rekap
Ia juga mengajak masyarakat Papua tetap mempertahankan situasi yang kondusif di lingkungan masing-masing. “Siapa pun yang terpilih, itulah yang sudah Tuhan tentukan. Jika sudah ketentuan Tuhan, maka kita semua harus mene
Adapun Dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut berada di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi. Anggota Bawaslu Papua, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Yofrey Piryamta Kebelen saat dikonfermasi membe
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) harusnya bisa bersikap, terlebih mantan Pj Gubernur Papua Tengah itu sedang berada di Papua dalam rangka pemantauan PSU.
Yang terlihat di lapangan justru masih banyak pelanggaran baik yang tak kasat mata hingga terang-terangan. Satu lembaga yang langsung berbicara adalah Komnas HAM Papua. Mereka tak menampik terjadi banyak pelanggaran bahk
Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Wakil Bupati Biak Numfor beserta pejabat terkait dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses penjaringan aspirasi merupakan sarana dialog terbuka antara masyarakat akar rumput dengan MRP. "Di sinilah suara mereka didengar, keluhan dicatat, d
Kedatangan personel Brimob disambut langsung oleh Kabag Ops Polres Keerom Kompol Agus Tianto, di halaman Mapolres Keerom. Personel BKO ini nantinya akan ditempatkan di titik strategis, yaitu di wilayah Polsek Senggi dan
“Kami tidak hadir langsung, namun dalam pertemuan sebelumnya kami sudah melakukan penguatan kelembagaan untuk memberikan pendampingan. Termasuk mengarahkan teman-teman di Bawaslu untuk berkoordinasi melakukan penertiban
Pj Gubernur juga mengingatkan bahwa proses PSU adalah momen penting untuk memperkuat demokrasi di Tanah Papua. Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga suasana kondusif yang selama ini sudah terjaga.
Mathius menuturkan, Partai NasDem merupakan partai besar di Papua, yang selama ini telah menunjukkan capaian signifikan dalam kancah politik lokal. Pada periode sebelumnya, NasDem berhasil menduduki peringkat pertama di
Bawaslu minta kepada para Paslon Pilgub Papua untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Tidak main-main, Bawaslu menegaskan akan memberikan sanksi jika terbukti ada Paslon melakukan pelanggaran selama masa tenang.
Plt. Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa posko ini sekaligus akan menjadi media center pasangan nomor urut 2 Mari-Yo.
Koordinator Penghubung KY Wilayah Papua, Methodius Kossay mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk untuk memberikan pemahaman publik soal peran strategis Penghubung KY dalam mewujudkan peradilan bersih. Selain itu ju
Kasatpol PP Kota Jayapura, Dionisius Deda menjelaskan bahwa pihaknya telah mengikuti pertemuan dengan KPU, Bawaslu dan sejumlah pihak terkait lainnya terkait beberapa hal termasuk menyikapi masa tenang jelang PSU Pilgub
Berdasarkan aturan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan bahwa pada masa hari tenang menjelang pemungutan suara ulang (PSU), seluruh alat peraga kampanye (APK) wajib sudah bersih dari ruang publik.
Wakapolda Papua, Brigjen Pol Faizal Rahmadani, menyatakan bahwa kerja sama dengan Komnas HAM merupakan langkah strategis guna memastikan pelaksanaan PSU berjalan aman dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi man
“Ribuan Panwas ini mulai bekerja sejak masuk masa tenang mulai tanggal 3, 4 dan 5 Agustus 2025. Kemudian pada saat pencoblosan pada, Rabu 6 Agustus 2025 dan setelah pemilihan yang dilanjutkan dengan rekapitulasi surat su
“Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan terpecah belah, dan semangat songsong kemerdekaan RI ke-80 tahun. Jangan lupa untuk semangat juga untuk menyongsong PSU tanggal 6 Agustus, semua datang ke TPS untuk menyalur
Yofrey menerangkan, selama masa tenang, menuju PSU pada, Rabu 6 Agustus 2025, pihaknya masih melakukan pengawasan. Hal tersebut ditegaskan Bawaslu untuk memastikan tidak adanya kampanye dan sejenisnya yang dilakukan oleh
