Suku Moni yang terlibat dalam pertikaian antarwarga di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, pada Sabtu, 27 April 2024 sepakat siap berdamai dengan suku Mee sebagai saudara pada Minggu, (28/4) kemarin.
Agustinus Anggaibak mengatakan, hadirnya UU Otsus di Tanah Papua sesungguhnya memiliki manfaat yang baik bagi orang asli Papua (OAP). Namun, kekhususan itu sering tidak berjalan.
Charles menjelaskan, berdasarkan laporan dari pengelola kapal, bahwa pada rabu dini hari sekitar pukul 03.00 satu orang ABK KM. Papua Jaya 02 atas nama Muhammad Royani (43) diduga terjatuh dan tenggelam di perairan Timika saat hendak buang air besar (BAB).
Ribka Haluk bercerita pengalamannya saat mendampingi Khofifah Indar Parawansa ke Kabupaten Tolikara saat menjabat sebagai Menteri Sosial RI pada 17 Juli 2015 silam. Saat itu Khofifah mengunjungi Kabupaten Tolikara untuk melihat daerah tersebut pasca terjadinya konflik.
"Dalam memperjuangkan Hak-hak Dasar orang asli papua yang belum terakomodir dalam Undang-undang otonomi Khusus dipandang perlu melakukan penyamaan persepsi, untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan perubahan dan diperjuangkan secara bersama-sama ke Pemerintah Pusat," ungkap Ketua MRP Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak di Mimika, Kamis (25/4) kemarin.
Jika dihitung-hitung, pemilihan kepala daerah di Mimika biasanya menarik. Ada yang maju melalui partai politik, ada juga yang maju secara independen. Tentunya, persiapan yang harus dilakukan juga benar-benar matang agar bisa memikat hati masyarakat untuk memilih.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, Yohana Paliling dalam sebuah kegiatan peningkatan kapasitas para Pamong Inovasi Daerah melalui bimbingan teknis yang digelar Bappeda Mimika di Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, Selasa (23/4/2204) kemarin.
Seperti diketahui, ada empat orang pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika yang maju sebagai peserta yang mengikuti seleksi terbuka Sekda definitif sebelumnya telah lolos seleksi administratif beberapa waktu lalu.
"Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan filosofi otonomi daerah, dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945," ungkap Tito Karnavian.
Karena jalur yang terputus sangat vital, maka Pemprov Papua Tengah langsung berkoordinasi dengan Satuan Kerja PUPR Nabire Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nabire untuk mengatasi jalan yang putus tersebut. Langkah awal yang dilakukan adalah mengirim sejumlah alat berat ke lokasi longsor.
