“Kami sudah sampaikan kepada kelompok-kelompok massa ini agar jangan sampai mengganggu lingkungan dan justru membuat ketidaknyamanan bagi orang lain. Kami juga meningkatkan patroli dan mencegah terjadinya hal – hal yang tak diinginkan,” kata Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon melalui ponselnya, Kamis (15/9) kemarin.
Saat di temui di Abepura, Ketua KNPI Provinsi Papua Benyamin Gurik, mengatakan Lukas Enembe bukan saja sebagai Gubernur Papua semata dalam pandangan masyarakat Papua, Lukas Enembe adalah kepala suku Besar bagi masyarakat dari berbagai latar belakang suku, Agama dan Ras yang ada di wilayah provinsi Papua.
Dr Anton Mote sendiri menjadi dokter pribadi Gubernur Papua Lukas Enembe sejak 10 tahun lalu. Ia menyebut jika Gubernur Papua mengalami beberapa jenis penyakit, salah satu adalah stroke, diabetes, tensi, jantung dan komplikasi ke ginjal.
Juru Bicara Gubernur Papua M Rifai Darus menyebut, Gubernur Papua paham betul bahwa apa yang menimpanya saat ini adalah proses kriminalisasi hukum dengan menjadikan KPK sebagai tembok paling depan untuk menghadapkan dengan kasus yang sekarang.
Karena untuk tarif angkutan umum saat ini sopir angkutan umum masih berpatokan tarif lama sesuai dalam pembelian BBM jenis bensin atau premium sedangkan BBM premium sudah tidak ada lagi. Sekarang hanya ada BBM pertalite dan harganya beda dengan bensin sehingga ini sangat merugikan sopir karena pemasukan berkurang akibat konsumsi BBM sudah naik harganya.
Pihaknya memastikan untuk proses deklarasi ini nantinya akan dihadiri oleh seluruh pengurus DPW NasDem Papua dan ketua-ketua maupun pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua.
Terkait dengan tarif angkot tersebut, Kadis Perhubungan Provinsi Papua D Wondanak T mengaku pihaknya sudah menindaklanjutinya sejak Februari lalu, dan Maret 2022 suratnya sudah masuk di Gubernur.
Dikatakannya, sepanjang tahun 2022 kurang lebih ada 50 kasus hoax yang menimpa Gubernur Papua. Salah satunya adalah berita hoax soal kematian Gubernur, hingga hoax tentang gerakan referendum.
Terkait dengan imbauan hoaks tersebut, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus, SH., MH., mengingatkan masyarakat untuk hati-hati dalam menyebar informasi. Rifai justru mempersilakan warga untuk mengunjungi akun-akun resmi milik Pemrov Papua untuk mendapatkan info yang benar dan aktual.
“Tetap menjaga komitmen menjadikan Papua sebagai tanah damai, dan yang terpenting selalu berdoa semoga tuhan yang maha kuasa melindungi dan memberkati kita,” kata Gubernur dalam talking point Gubernur Papua tentang Otsus dan pembentukan DOB disampaikan dalam Rakerda Pemerintah Provinsi Papua, Rabu (15/6).
