Koordinator Pengawasan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Bidang Investigasi perwakilan BPKP Provinsi Papua, Mujianto mengaku, BPKP menemukan banyak indikasi penyalahgunaan Dana Desa di Papua.
“Untuk tahun ini kami sangat terbatas dalam pengelolaan anggaran karena sudah terbagi dalam 3 Daerah Otonomi Baru. Dulu leluasa tapi saat ini cukup kesulitan sehingga jika terjadi musibah, pihak BPBD hanya bisa melakukan penanganan semampunya,” kata Willem Manderi di kantornya belum lama ini.
"Salah satu komitmen dan dorongan kita dalam memberikan pendampingan kepada KPK di 139 Kampung di Kabupaten Jayapura pada tahun ini, bagi KPK yang menerima DD langsung menandatangani pakta integritas. Hal ini demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di kampung dan DPMK ada disitu secara intensif mendampingi ,"ungkapnya, Senin (8/5)kemarin.
Pasca pemekaran kata Yonas, pemerintah tidak lagi mentransfer dana melalui provinsi induk melainkan langsung ke provinsi yang telah dimekarkan dan kondisi ini mau tidak mau telah terjadi gejolak, karena ketidaksiapan dari provinsi induk dengan pemotongan anggaran yang cukup signifikan.
Plt Kepala Dinas DPMK Kabupaten Jayawijaya, Lepinus Gombo, Spd, Msi menyatakan, pihaknya telah meminta kepada 328 kampung untuk masukkan laporan pertanggungjawaban dan realisasi penggunaan dana desa secara kolektif, Tahun 2022, sebab laporan itu harus secara utuh dalam 1 tahun anggaran.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra mengatakan, seluruh dana yang masuk ke kampung atau desa di tahun 2022 ini sudah tersalurkan ke-139 kampung di Kabupaten.
Sekretaris DPMK Kabupaten Jayawijaya, Lepinus Gombo menyatakan, setiap kampung wajib mengganggarkan program stunting, ketahanan pangan dan penanganan covid di kampung.
Dijelaskan, besarnya dana BOS yang tidak dicairkan tersebut karena ada sejumlah sekolah yang tidak operasional maka dana BOS-nya memang tidak bisa dicairkan.
Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SIP, MH meneyrahkan Dokumen Pelaksnaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2022 kepada masing-masing Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua, Senin (14/2) kemarin.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Turbey Onny Dageubun, SPi,MM mengungkapkan, dana Otsus akan dialokasikan sebesar Rp 6 miliar lebih untuk pengembangan kawasan wisata seperti pembangunan fasilitas penujang wisata pantai, sementara kurang lebih sebesar Rp 3 miliar untuk kegiatan non fisik.
