Hal ini buntut unggahan akun Instagram @Timikafolks yang menyoroti hal tersebut lewat unggahannya yang mana pada halaman pertama, bertuliskan “Petugas Kebersihan Kota Keluhkan Klinik di Timika Banyak yg Buang Sampah Medisnya Sembarangan. Bahkan Ada Jarum Suntik Telanjang Berbekas Darah Yang Dibuang Begitu Saja”.
Menurutnya, harga Bapok selama bulan Ramadan, biasanya terjadi kenaikan harga disebabkan semakin membludaknya tingkat permintaan dan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan ini agar harga tetap stabil.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menyatakan penghormatan dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada masyarakat, siang ini adalah ibadah syukur merajut dari seraterima jabatan dan pidato yang disampaikan di DPRK Jayawijaya, bukan berarti ini syukuran dengan masyarakat sudah selesai, namun pesta rakyat tetap akan dilakuan usai saya memimpin rapat dengan pimpinan OPD.
"Mudah-mudahan dengan pelantikan ini menjadi semangat baru untuk Kota Jayapura. Saya berharap keduanya sama-sama menjalankan roda pemerintahan dan membawa kemajuan bagi kota Jayapura demi kesejahteraan masyarakat. Kami Legislatif siap mengawal dan mendorong program inovatif untuk kemajuan Kota Jayapura," tegas Theos dalam sambutannya.
Hanya saja, Pemkot Jayapura dalam hal ini instansi terkait dinilai masih setengah hati dalam melaksanakan Perda ini, terbukti masih minimnya sosialisasi, termasuk eksekusi Perda ini di tengah masyarakat. Dimana banyak masyarakat masih belum mengetahui terkait dengan Perda tersebut.
Sekretaris DPRK Jayawijaya Nikson Wetipo, S,IP, M.Kp menyatakan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih tiba di Wamena maka akan dilakukukan serah terima jabatan di Kantor DPRK Jayawijaya dimana serat terima tersebut dilakukan dari PJ Buoati Jayawijaya sebelumnya kepada bupati definitif yang disaksikan Anggota DPRK Jayawijaya.
Menurut Mat sapaan akrab Ketua DPRK Kabupaten Sarmi itu, pertemuan tersebut dalam rangka menyampaikan aspirasi yang sudah tertuang dalam Perda terkait pembangunan berbasis keberpihakan kepada wilayah adat, agar perusahaan yang ada di Kabupaten Sarmi bisa membuka industri Somel supaya bisa serap tenaga kerja lokal.
Menurut Ronius Yigibalom, kegiatan serah terima jabatan tersebut seharusnya dilaksanakan di Lanny Jaya bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lanny Jaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lanny Jaya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lanny Jaya, dan masyarakat Lanny Jaya.
Seorang pria kelahiran 15 Juli 1990 di Kampung Nangke, Distrik Pantai Timur Bagian Barat Sarmi itu saat ini menjabat sebagai Ketua DPRK Kabupaten Sarmi priode 2024-2029 dari partai Nasdem. Satu catatan menarik yang diciptakan adalah ia menjadi anggota DPRK termudah saat ini di Provinsi Papua.
Setelah hampir tiga tahun lebih Kota Jayapura dipimpin oleh pelaksana tugas maupun penjabat Walikota, kini Kota Jayapura telah memiliki pemimpin definitif. Dengan adanya wali kota dan wakil wali kota definitif dengan sejumlah kewenangannya saat ini, tentunya diharapkan ada kebijakan pembangunan bisa lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat di Kota Jayapura.
Dewan kembali meminta Pemerintah Kota Jayapura harus mengambil langkah tegas untuk menindak para pedagang ini. Menurut Yusran Yunus, para pedagang yang menjual di pinggir jalan tersebut sangat menganggu aktivitas lalulintas masyarakat lain serta tatanan kota jadi terlihat semerawut dan kotor. Sehingga membuat area jalan tersebut semakin sempit.
Menurut Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan, pembatalan pertama yang rencananya akan dilakukan pada Bulan Oktober 2024 lalu, namun karena ada proses gugatan yang diajukan oleh beberapa anggota yang tidak lolos di PTUN Jayapura.
Ketua Komisi D DPRK Jayapura, Deli Lusyana Watak menyampaikan bahwa untuk mengurangi penyebaran dari penyakit itu pemerintah seharusnya bersinergi untuk rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan dampak dari virus tersebut.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika sementara, Iwan Anwar pun menyoroti kondisi yang diakibatkan oleh Galian C tersebut. Iwan dalam kesempatan ini menyoroti Instruksi Bupati Mimika Nomor 5 Tahun 2021 tentang larangan melakukan penggalian material mineral bukan logam dan batuan (Galian C) di dalam kota Timika yang masih aktif beroperasi.
Ketua Komisi D DPRK Jayapura Deli Lusyana Watak mengatakan dalam monitoring tersebut ia dan beberapa anggota komisi lainnya menemukan adanya proyek pembangunan laboratorium di SMA N 4 Jayapura yang dilaporkan telah 100 persen pembangunannya, namun kenyataan masih ada beberapa bagian tertentu yang belum selesai.
Instruksi tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika yang menetapkan kawasan peruntukan pembangunan kawasan untuk pertambangan Galian C hanya di kali Iwaka.
Anggota DPRK Jayawijaya Welemese Hilapok meminta kepada pansel DPRK Jayawijaya yang telah melakukan melakukan seleksi tertulis dan wawancara yang telah usai kemarin untuk lebih memprioritaskan peserta yang tidak pernah terlibat dalam partai politik namun lebih kepada masyarakat.
Yusran berharap dari sektor pariwisata dapat menyumbangkan PAD dengan cara menaikkan harga paket pariwisata. Karena itu, politikus PKS itu berharap Dinas Pariwisata lebih kreatif dan bekerja keras dalam mengelola pariwisata yang ada di Kota Jayapura dengan begitu wisatawan banyak yang datang.
Arifin menyatakan, saat ini kondisi bahu jalan baru otonom, di poros jalan Skyline-Tanah Hitam sudah hampir penuh dengan pedagang. Sehingga membuat area jalan tersebut semakin sempit. Selain keberadaan pedagang yang menumpuk, kondisi jalan semakin sempit ketika pada sisi jalan lainnya digunakan tempat parkir. Sehingga ruang untuk lalu lintas kendaraan semakin terbatas.
Hal ini penting dilakukan sehingga pendapatan yang diperoleh dari retribusi sampah dapat digunakan untuk membantu kerja-kerja pihak DLHK di lapangan. "Misalnya untuk menambah armada pengangkut sampah atau lainnya. Karena sampah di Kota Jayapura masih menjadi persoalan yang cukup sulit diatasi," kata Max kepada Cenderawasih Pos belum lama ini.
Yusran mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, ia berharap Pemkot Jayapura harus lebih kreatif dalam menata dan mengelola aset dan potensi yang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
‘’Tapi, kalaupun ada rencana menggelar syukuran, sebaiknya dilakukan secara sederhana. Karena sudah ada pidato Presiden untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifat seremoni. Tapi, kalaupun tetap dilaksanakan itu dilakukan sesederhana saja,’’ kata Bernadus Ndiken ditemui seusai memimpin rapat kerja DPRK Merauke terkait dengan refocusing anggaran.
Ketua Sementara DPRK Jayawijaya Lucky Wuka menyatakan setelah Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya terpilih di tetapkan di KPU Provinsi Papua Pegunungan yang mengambil alih KPU Kabupaten Jayawijaya, maka dihari yang sama DPRK Jayawijaya juga melakukan penetapan dalam sidang paripurna.
Tujuh OPD itu disebut Fajar adalah, BPKD Kota Jayapura, Dinas PUPR Kota Jayapura, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi, Dinas Pemberdaya Masyarakat Kampung, Badan Pertanahan kota Jayapura, Kepala distrik Heram dan beberapa pihaknya lainnya.
Dengan kondisi tersebut, Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung mengatakan terkait dengan kondisi pasar Pharaa Sentani DPR Kabupaten Jayapura juga telah melihat kondisi pelaku-pelaku usaha yang ada di Pasar Pharaa.
Menyikapi masalah tersebut, Lusyana mengaku telah menerima jawaban dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura terkait dengan kendala-kendala yang dialami mitranya itu dalam penyaluran dana Bosda tahun anggaran 2024. "Tinggal nanti kami sharing lagi dengan orang tua murid yang datang ke kantor dewan," tandasnya.
Diketahui rapat tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit di Kota Jayapura sehingga masyarakat menjadi tenang dan nyaman dengan pelayanan yang ada.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Jayapura, akui banyak aspirasi yang telah ditampung dari masyarakat. Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung mengatakan, hasil reses pertama telah disampaikan pada rapat paripurna. Diharapkan, pihak eksekutif dari Kabupaten Jayapura bisa memperhatikan semua aspirasi yang telah disampaikan oleh rakyat.
"Kita akan buat skala prioritas dari laporan yang dilaporkan, karena anggaran yang ditetapkan terlalu besar, kita harus menyesuaikan dengan anggaran APBD yang ada, jika dilihat dari jumlah yang diajukan, pastinya tidak sesuai dengan anggaran APBD kita, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Menurut politisi Partai Demokrat itu, pemuda Papua memiliki peran penting dalam keluarga, gereja, masyarakat, serta bangsa dan negara. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar generasi muda menjaga kehidupan mereka dengan baik serta menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri.
Pemerintah dianggap lemah dan tidak mampu menangani persoalan sosial satu ini meski mengklaim sebagai pemilik lahan. Alhasil muncul argumen jika pihak pemalang memiliki backupan yang kuat termasuk diduga ada juga dari institusi kepolisian.
Dalam surat Pj Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Gate Tebay ada sembilan nama anggota DPRK yang dilantik yakni Abrian Katagame, Adolina Magal, Anton Alom, Ester Tsenawatme, Luther Beanal, Yoseph Erakipia, Frederikus Kemaku, Fredewina Matirani, Dominggus Kapiyau.
Dikatakan, dirinya pernah menjabat sebagai Sekwan, kemudian Sekda dan kini diamanahkan sebagai Pj. Bupati Jayawijaya, berbagai dinamika telah dilalui bersama terutama dengan anggota DPRK yang lama, banyak pula kritik dan masukan akan tetapi semua bertujuan baik untuk layanan public yang lebih baik.
Dari pelantikan ini nama Lucky Wuka ditunjuk menjadi Ketua Sementara DPRK Jayawijaya. Pj. Bupati Jayawijaya Thony M. Mayor saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri mengatakan, setiap anggota DPRD dipilih melalui pemilu yang pencalonannya melalui partai politik dan itu menjadikan anggota DPRK memiliki ikatan kuat kepanjangan tangan dari Parpol.
Ini karena hasil seleksi belum memenuhi kuota. Sekretaris Pansel DPRP Papua Pegunungan Adrianus Huby mengatana 87 nama sudah aman hanya saja ada Lanny Jaya yang belum penuhi kuota persyaratan sesuai amanat PP 106 ayat 1 tengang kewenangan otonomi khusus dan kelembagaan.
Menurutnya, hukuman berat tersebut penting agar bisa memberikan efek jera. Bukan hanya kepada pelaku saja, tetapi juga bagi yang lain, sehingga akan berpikir berkali-kali kalau mau melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
Kondisi lampu yang padam dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas serta tindakan kejahatan lainnya seperti Penjambretan hingga begal. Menurutnya pemerintah harus meresponnya dengan serius.
Kondisi ini lantas dikomentasi Wakil ketua l DPRK Jayapura Max Karubaba. Ia meminta Polresta Jayapura Kota segera mengambil tindakan cepat. Ini karena pemalangan sangat merugikan warga Kota Jayapura.
"Yaitu untuk mencalonkan DPRK, harus lembaga atau organisasi adat yang diakui oleh pemerintah, yang artinya lembaga adat yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan harus diakui pemerintah pusat maupun daerah," katanya kepada Cenderawasih Pos,
Bahkan diduga ada oknum ASN yang menjual kembali Bansos tersebut kepada masyarakat. Adapun keluhan ini disampaikan oleh masyarakat saat kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kota Jayapura, Deli Lusyana Watak. Deli mengaku dari agenda kelilingnya ke lima distrik ternyata ada keluhan warga terkait belum menerima Bansos PKH.
Terkait ini Ketua Komisi D DPRK Jayapura, Deli Lusyana Watak tegas mengecam dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang pemuda berinisial berusia 25 tahun terhadap dua anak di bawah umur di Hamadi, Distrik Jayapura Selatan.
Mereka yang terpilih masing-masing 1. Bapak Adolof A. Wersemetawar perwakilan dari Suku Sobey, 2. Bapak Yance Onimeri Perwakilan dari suku Armati. 3. Bapak Julkifli D. Yambai perwakilan dari suku Rumbuai, 4. bapak Onesias F. Tiris perwakilan dari suku Manirem dan 5. Ibu Salomina Cawem perwakilan dari suku Isirawa, sekaligus perwakilan perempuan .
Kritikan tersebut datang dari berbagai pihak mulai dari calon anggota yang mengikuti tahapan seleksi dari awal hingga akhir maupun yang terhenti di tengah-tengah proses yang sedang berlangsung. Mereka mengeluhkan dan mengkritik kinerja panitia seleksi yang dinilai sarat kepentingan dan juga tidak objektif dan tidak profesional.
Sekretaris Pansel Yohanes Ulukyanan ditemui media ini mengungkapkan, dari 58 orang yang telah mendaftarkan diri ke Pansel, setelah dilakukan penelitian administrasi, sebanyak 14 diantaranya dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat aministrasi. Sedangkan 44 diantaranya dinyatakan memenuhi syarat.
Pj. Bupati Puncak Jaya Yopi Murib,SE.,MM mengungkapkan bahwa pendapatan asli pendapatan daerah sebesar Rp 1.690.679.829.587,00-, belanja daerah sebesar Rp. 1.689.679.829.587,00-, pembiayaan daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 0 rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1.000.000.000,- pembiayaan daerah ini merupakan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Papua.
Theos mengatakan DPRK Jayapura siap mendukung penuh pelaksanaan program nasional pemberian makan siang bergizi gratis kepada siswa-siswi SD dan SMP hingga SMA di kota setempat seperti yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
"Kami sambut dengan baik, ini adalah langkah awal, kita berharap jadwal yang ditetapkan DPR Kabupaten Jayapura, jauh lebih baik, Kata kuncinya, semua orang harus disiplin, harus komit dengan jadwal yang ada agar tidak terjadi pergeseran," katanya kepada Cenderawasih Pos
Dandim menjelaskan, 7 sekolah yang menjadi sasaran pemberian MBG tersebut adalah TK Kartika di Kodim 1707/Merauke sebanyak 131 siswa, SD YPPOK Budi Mulia 523 siswa, SD YPK Ermasu 266 siswa, SD Inpres Seringgu 432 siswa, SMPN Buti 284 siswa, SMKN I Merauke834 siswa dan Pondok Pesantren Al-Muinawaroh Merauke 668 siswa.
Plh Sekda Kota Jayapura yang juga Ketua Pansel DPRK, Evert N Merauje menjelaskan bahwa saat ini ada gugatan yang dilakukan oleh 4 orang di PTUN Jayapura. "Untuk tahapan selanjutnya kita masih menunggu apa hasil Putusan PTUN yang digugat oleh 4 orang ini," ujar Evert N Meraudje saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos usai apel pagi di halaman kantor walikota
Bahkan paling banyak dari Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, ada peserta yang gugur pada seleksi awal, namun tiba-tiba muncul pada hasil hasil seleksi adminitrasi. Atas temuan itu mereka mengajukan laporan di Polda Papua dan Ombudsman. Laporan tersebut terkait dugaan mal administrasi yang dilakukan oleh Timsel DPRK Papua.
"Khusus di Dapil saya di Jayapura Selatan. Dari lima kelurahan besok saya rencana di tiga kelurahan yang sudah kita ditentukan," jelasnya. "Yang jelas di kelurahan Argapura, Hamadi dan Ardipura," tandasnya.
Ketua Pansel DPRK Jayawijaya dari Jalur pengangkatan Lekius Yikwa, S.Pd menyatakan pihaknya telah menerima 158 syarat dan dokumen dari para calon yang mendaftar tingkat kabupaten selanjutnya sesuai dengan juadwal kalender kerja pansel yang dimulai dari sosialisasi 16 Desember lalu, dan untuk penyerahan ini dilakukan 10 Januari kemarin.
Dijelaskan, dari total 76 peserta yang mengikuti tahapan seleksi, kemudian Pansel menetapkan 33 nama. Dari seluruh nama tersebut, 11 calon terpilih terdiri dari 7 laki-laki dan 4 perempuan. Untuk keterwakilan perempuan telah mencapai 36,36 persen melebihi target awal sebesar 30 persen. “Keterwakilan perempuan menjadi perhatian serius kami dan ini adalah pencapaian yang sangat kami syukuri," ucapnya.
‘’Kami meminta agar pendaftaran ini ditunda atau Pansel memberikan kesempatan kepada seluruh orang adat Papua untuk mendaftar dan berkompetisi dalam proses rekruitmen ini,’’ kata seorang pendaftar dari Kabupaten Boven Digoel kepada Pansel yang dipimpin Ketuanya Drs Agustinus Joko Guritno.
Sekretaris DPRD Kabupaten Jayawijaya Nixon Wetipo, menyatakan pihaknya telah menyurati Pj Bupati Jayawijaya melalui Pj Sekda, selanjutnya dari pemerintah kabupaten Jayawijaya akan menyurat lagi ke KPU Kabupaten Jayawijaya untuk meminta data lengkap lengkap calon anggota DPRD Jayawijaya.
Menurutnya, DPRK Jayapura sebagai lembaga pengawasan diharapkan memberikan masukan-masukan yang baik atas pembangunan berkelanjutan di daerah itu.
“Pemerintah harus berjalan berdampingan dengan DPR sebagai lembaga pengawasan sehingga setiap program yang dikerjakan sesuai dengan arah yang ditujukan,” ujarnya.
Namun, hingga kini belum ada kabar terkait siapa saja representatif Orang Asli Papua (OAP) yang akan menjadi wakil rakyat jalur Otsus tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena semua proses seleksi telah selesai sejak lama.
Ketua Pansel, Albert Yoku mengatakan ada empat indikator penilaian dalam tahapan seleksi ini. Maliputi penilaian rekam jejak, ujian tertulis, penulisan makalah dan wawancara. "Penilaiannya tak gampang, tidak seperti yang kita bayangkan. Sebab, tidak hanya terkait nilai yang dicapai, tapi juga memeriksa rekam jejak para calon," kata Albert dalam keterangan persnya kepada wartawan.
"Yaitu dalam fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, kita berharap dari sisi legislasi banyak hal di Kabupaten Jayapura yang perlu dibuatkan perda, tentunya dengan kerjasama bersama kepala daerah terutama dalam rangka pelestarian lingkungan, " kata Siriwa kepada Cenderawasih Pos
Salah satunya anggota DPR yang satu ini, Max Karubaba. Lahir dan besar di kampung Argapura Vietnam di mana kampung ini disebutnya sebagai salah satu kampung yang identik dengan daerah "merah".
Dia menjelaskan terkait dengan workshop keluar daerah itu sebenarnya agenda rutin yang selalu dilakukan terutama untuk anggota DPR yang baru dilantik. Di mana kegiatan workshop itu akan dilangsungkan di Jakarta dengan pematerinya dari Kementerian Dalam Negeri.
Sidang dipimpin Ketua Sementara DPRK Piter Togodly dan Salomina Mabel dihadiri 20 anggota DPRD. Pembukaan sidang Ranperda tentang APBD Tahun 2025 ditandai penyerahan materi sidang dari Penjabat Bupati Manogar Sirait kepada Ketua DPRK sementara, Piter Togodly.
Bahkan rakyatnya pun mengaku sangat mendukung atas upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Karena dengan demikian baik masyarakat maupun pihak-pihak yang merasa belum puas bisa mengetahui secara jelas terkait dengan pengangkatan anggota DPRK kota Jayapura itu.
PJ Sekda kota Jayapura, Evert Merauje mengatakan, calon anggota DPRK jalur pengangkatan yang meninggal dunia itu namanya akan tetap disebut pada saat pelantikan nanti. Setelah itu baru dilakukan pergantian antar waktu atau PAW.
Meskipun di sisi lain pelantikan terhadap anggota DPRK jalur pemilihan umum sudah dilaksanakan bahkan Tiga pimpinan DPRK tersebut juga sudah dilantik per hari Jumat 20 Desember 2024. Lantas Hal apa yang menyebabkan pelantikan terhadap 9 anggota DPRK jalur pengangkatan ini belum juga dilakukan oleh pemerintah.
Ketua DPRK sementara Yuli Rahman yang memimpin sidang pelantikan tersebut bersama Wakil Ketua Pares Lord Wenda mengatakan pelantikan unsur pimpinan defenitif tersebut merupakan agenda terakhir pimpinan sementara.
Pada sidang penutupan pembahasan dan penetapan APND 2025, Ketua DPRK Merauke Samuel Markus Mugujai meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran agar bekerja secara maksimal dalam rangka merealisasikan program kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBD 2025 sehingga penyelesaian program kegiatan tepat waktu dan tidak menjadi luncuran di tahun berikutnya.
Tapi juga, kata Agustinus, berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor : 200.1.1-359 tahun 2024. "Kami perlu sampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa proses pendaftaran para calon anggota DPR Papua Selatan dilakukan melalui masing-masing Lembaga Masyarakat Adat (LMA) daerah pengangkatan,"ujarnya.
Ketua Timsel DPRK Jayawijaya Lekius Yikwa S.Pd, MSi Pemkab Jayawijaya sudah resmi membentuk timsel untuk melakukan seleksi terhadap Anggota DPRD dari jalur pengangkatan dimana untuk kuotanya yaitu 8 kursi, sehingga dari jumlah itu keterwakilan perempuan dua orang sementara laki -laki enam orang.
Ketua DPRK Merauke Samuel Gumujai mengatakan, RAPBD Kabupaten Merauke tahun 2025 yang diajukan bupati untik dibahas dan ditetapkan di masa sidang ini terkesan terburu-buru dengan menyadari ditengah kesibukan bupati dan jajarannya maish menempatkan waktu untuk menyusun dan RAPBD 2025.
Terkait hal itu Pemkot Jayapura telah melakukan rapat persiapan baik di internal eksekutif dan juga dengan lembaga legislatif. "Kita langsung rapat intern dulu kemarin, kemudian di hari ini bersama dengan pimpinan DPR sementara dan pimpinan DPR terpilih untuk kita persiapkan waktu berkaitan dengan pelantikan," katanya.
Anggota Pansel DPRP Provinsi Papua Kordinator Wilayah Penggangkatan Keerom, Emma I Warpur menyampaikan bahwa dari hasil rapat pleno verifikasi dan validasi berkas peserta, untuk Kabupaten Keerom sebanyak 15 orang yang mendaftar dan 7 yang dinyatakan lolos pada tahap berikutnya.
Namun begitu untuk sektor pendapatan, Badan Anggaran DPRK Merauke meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan beberapa potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan serta terkiat dengan keberadaan objek pajak dan retribusi yang dapat dimaksimalkan untuk peningkatan PAD harus segera di inventarisasi dan dikelola dengan baik.
Dirinya berharap wakil rakyat yang baru diambil sumpah/janji dan dilantik ini, bisa membawa semangat baru bersama dengan pemerintah daerah sebagai mitra untuk memajukan Kabupaten Puncak ke arah yang lebih baik lagi.
"Kalau DPRK jalur Otsus belum dilantik tentunya kita belum bisa membayar gajinya, karena itu dana itu baru disimpan untuk tahun depan sekira Rp 2 miliar lebih dan ini saya pikir jadi kendala kami,"ucapnya.
Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, Pansel akhirnya menemukan 5 nama calon tetap dan calon terpilih DRPK Keerom. Untuk pengangkatan Distrik Skanto dan Distrik Arso suku Abrab, anggota tetap Ana Maria Borotian (98), sementara dua anggota terpilih Yosep Wabiager (96) dan Febrianus Tafor (94).
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pemerintah Provinsi Papua pegunungan pihaknya menunaikan sebuah tanggungjawab yang strategis, sebab sebagai daerah otonomi yang baru harus menyelesaikan 12 agenda roadmap dan salah satunya menyelesaikan satu proses seleksi anggota DPRP dari jalur pengangkatan untuk DPRP Papua Pegunungan.
“Jika sudah tidak ada gugatan atau pengaduan, hari ini juga saya bisa teken. Tetapi kita melihat perkembangan dari masyarakat, jika masyarakat sudah menerima semua prosesnya maka kita lakukan pelantikan,” sambungnya.
Ketua DPRK Merauke Samuel Markus Mugujay menyampaikan terima kasih kepada ketiga Partai Politik tersebut yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada ketiga anak negeri Papua untuk memimpin lembaga rakyat yang terhormat tersebut untuk 5 tahun kedepan.
Hal itu diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Jayapura Evert Merauje, setelah pihaknya memastikan tidak adanya gugatan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang merasa keberatan dengan hasil seleksi yang sudah dijalankan oleh Panitia Seleksi Kota Jayapura. Gugatan itu jika dilakukan harus dilaporkan ke PTUN Manado
Ketua sementara DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman mengatakan, internal partai politik berlambang partai beringin itu telah mengusulkan tiga nama yakni Yuli Rahman, Ahnad Sujana dan Refalino Ayomi.
Penjabat Bupati Puncak, Nenu Tabuni dalam pidato penutupan sidang paripurna DPRK Puncak, menyampaikan bahwa RAPBD Tahun 2025 terdiri dari pendapatan yang bersumber PAD, hibah, DBH, DAK dan Otsus.
"Dari keterangannya, mereka datang untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan hasil pengumuman anggota DPRK 2024,"kata Kasatpol PP Kota Jayapura, Dionisius Deda, saat ditemui usai aksi itu berlangsung di kantor walikota Jayapura.
Adapun nama-nama yang diumumkan ini telah dituangkan dalam bentuk SK Pansel. SK tersebut telah diserahkan kepada PJ Gubernur Papua pekan kemarin. "Jumat (15/11) kemarin kami sudah serahkan sembilan nama DPRK Kota Jayapura ke Pj Gubernur," ujarnya saat ditemui Cendrawasih pos
Diakui, jika nama nama yang telah lulus tes wawancara, nanti yang diberikan itu kalau semua memenuhi unsur bisa dilanjutkan, namun jika tidak memenuhi unsur maka akan dipertanyakan, sehingga nama nama yang nanti diserahkan juga tetap dilakukan verifikasi terlebih dahulu supaya untuk memastikan tidak ada masalah untuk kedepannya.
Pembentukan alat kelengkapan ini sesuai dengan tata tertib DPRK Merauke, dimana DPRK Merauke masih berpatokan pada jumlah anggota 30 orang. Dimana untuk membentuk sebuah fraksi, parpol yang lolos ke DPRK Merauke minimal mempunyai 3 kursi.
Mereka datang untuk mengevaluasi persoalan yang terjadi sehubungan dengan pengangkatan anggota DPRK jalur pengangkatan di Kota Jayapura. Di mana sampai saat ini belum dilantik meskipun anggota DPRK jalur pemilihan sudah dilantik beberapa waktu lalu.
"Untuk proses seleksi anggota DPRK Jayapura jalur pegangan Otsus masih berproses dan hampir final, kita harapkan dalam proses selanjutnya ini benar-benar bisa berjalan dengan tertib, lancar dan aman, tidak ada halangan, kendala apapun, semua bisa mendukungnya dengan baik, supaya kalau tidak ada masalah maupun kendala tidak ada yang komplain tentu bisa dilakukan pelantikan,"pintanya
Dia mengatakan yang datang ke Jayapura itu kemungkinan besar Wakil Menteri Dalam Negeri atau Dirjennya langsung. Dia menerangkan keterlibatan Kemendagri dalam menyelesaikan persoalan pengangkatan DPRK di Kota Jayapura itu terkait dengan penafsiran pasal-pasal dalam peraturan Gubernur Papua.
Dia menjelaskan proses seleksi anggota DPRK jalur adat atau pengangkatan dimana ketika terpilih sesuai kuota masing-masing daerah akan dilaporkan ke bupati/wali kota kemudian akan ditinjau kembali atau me-review.
“Sengaja saya kumpulkan disini (kantor gubernur) yang dipimpin Pdt Alberth Yoku. Saya bilang bekerjalah dengan hati dan hindari conflict of interest,” ujar gubernur Ramses Limbong. Dalam pertemuan itu, Ramses juga mengingatkan agar Pansel DPRP bekerja hanya untuk masyarakat sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku.
“Dari nama-nama tersebut, nantinya kita teruskan keputusannya dari menteri dalam hal ini pemerintah pusat,” kata Ramses. Sebelumnya, Kemendagri melantik 42 anggota Pansel DPRP di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Anggota Pansel DPRK Puncak, Yato Murib menjelaskan pihaknya sejak dilantik Oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah, 27 September lalu, mereka sudah tiga kali melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov Papua Tengah, terkait persiapan perekruran anggota DPRK Puncak.
Ketua Panitia Seleksi DPRK Jalur Pengangkatan Kota Jayapura, Evert Merauje menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah dimintai penjelasan oleh Penjabat Gubernur Papua, terkait dengan teknis aturan dan mekanisme pengangkatan anggota DPRK jalur pengangkatan itu.
DPRK sendiri seharusnya dilantik bersamaan dengan anggota DPRD jalur partai politik. Namun karena dianggap masih perlu koreksi dan masukan akhirnya proses pelantikan tak dilakukan bersama - sama. Dalam pembahasan, Kesbangpol Kota Jayapura, Raimunus Mote menjelaskan proses pengangkatan DPRK Kota Jayapura sesungguhnya telah sesuai dengan peraturan.
Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan Sucahyo Agung Dwi Ariyanto, SIP, M.Si, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Merauke yang berisiatif memberikan pembekalan dna penyuluhan anti korupsi dan gratifikasi bagi para anggota DPRK Merauke yang memulai tugasnya sebagai wakil rakyat di Kabupaten Merauke.
Ke-30 anggota DPR Merauke yang dilantik tersebut Taufik Latarissa, Sarah Ariani Guswara, Hilarius Fransiskus Yoseph Ulukyanan, Domarsan Pasaribu, Aris Tandibua, Gerson Alfian Fangky Silubun, Pujiono dan Saraida. Kemudian, Yasin, Yacky Rewolter Yonatan Noya, Maria Salome Kenden, Berman Dalam Pasaribu dan Ramli.
LMA cukup menyayangkan lantaran ada hal - hal yang seharusnya dilakukan bersama oleh DPRK jalur pengangkatan dan DPRK jalur politik. "Kami pertanyakan saja, mengapa tidak dilakukan bersamaan. Padahal dari aturan yang kami baca seharusnya dilantik sama - sama," kata Ketua LMA Port Numbay, George Awi
Dia meminta para Bupati/Walikota agar melakukan Supervisi dan Asistensi dalam setiap tahapan seleksi yang meliputi pengusulan calon anggota DPRK dilakukan oleh pimpinan suku, subsuku, atau kesatuan adat serta budaya kepada Pansel. Hal itupun dilakukan setelah melakukan musyawarah adat dengan melampirkan dokumen persyaratan calon termasuk berita acara kusyawarah adat.
Nenu Tabuni Tabuni juga berharap Pansel DPRK jalur pengangkatan, harus menggelar segala tahapan seleksi di Kabupaten Puncak dan tidak boleh dilakukan di luar Kabupaten Puncak. Karena yang direkrut adalah masyarakat asal Kabupaten Puncak, yang ada di 25 distrik di Kabupaten Puncak.
