Pemerintah Diminta Lebih Serius Tangani Banjir

JAYAPURA – Persoalan banjir di Kota Jayapura nampaknya jadi persoalan klasik dan seperti menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi siapapun kepala daerahnya. Hujan dengan itensitas tinggi berdurasi dua jam saja dipastikan muncul genangan dimana-mana.

Masyarakat di Kota Jayapura akhirnya seperti diajari untuk menerima situasi ini karena belum ada perubahan signifikan. Grand design yang menjadi peninggalan Belanda pernah memetakan persoalan ini. Terkait daerah mana saja yang bisa dibangun dan daerah mana yang tak boleh dibangun dengan alasan merupakan daerah resapan ataupun jalur air.

Namu  blue print hanya tinggal catatan. Pembangunan yang tak bisa dihentikan perlahan mengikis rambu-rambu tadi dan akhirnya masyarakat juga yang terdampak. Pemerintah juga tak luput, harus mengeluarkan anggaran lebih untuk menangani masalah menahun ini. Situasi ini kembali tersaji pada Senin (21/9) dimana Kota Jayapura diguyur hujan dan terjadi bajir dimana-mana.

Meski durasinya hanya 1 hari namun tak sedikit yang merasa dirugikan. Ini juga mendapat catatan dari Anggota Komisi IV DPR Papua bidang infrastruktur, Alberth Merauje. Alberth menilai banjir yang kembali terjadi di sejumlah titik seperti Pasar Youtefa, Organda, Entrop dan kawasan lainnya, menunjukkan belum optimalnya langkah pemerintah dalam mengantisipasi persoalan banjir yang terus berulang.

Menurutnya, sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan infrastruktur dan lingkungan, bukan justru terus menghadapi persoalan banjir setiap kali hujan deras turun.

“Dimana gubernur dan wali kota, mereka punya OPD. Kota Jayapura ini kok semakin ke sini menjadi wilayah rawan banjir. Malu kita sebagai ibu kota provinsi. Papua sebagai provinsi induk harusnya menjadi role model bagi kabupaten dan kota lain, tetapi yang terjadi setiap kali hujan selalu diterpa banjir,” tegas Alberth, Selasa (22/9).

JAYAPURA – Persoalan banjir di Kota Jayapura nampaknya jadi persoalan klasik dan seperti menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi siapapun kepala daerahnya. Hujan dengan itensitas tinggi berdurasi dua jam saja dipastikan muncul genangan dimana-mana.

Masyarakat di Kota Jayapura akhirnya seperti diajari untuk menerima situasi ini karena belum ada perubahan signifikan. Grand design yang menjadi peninggalan Belanda pernah memetakan persoalan ini. Terkait daerah mana saja yang bisa dibangun dan daerah mana yang tak boleh dibangun dengan alasan merupakan daerah resapan ataupun jalur air.

Namu  blue print hanya tinggal catatan. Pembangunan yang tak bisa dihentikan perlahan mengikis rambu-rambu tadi dan akhirnya masyarakat juga yang terdampak. Pemerintah juga tak luput, harus mengeluarkan anggaran lebih untuk menangani masalah menahun ini. Situasi ini kembali tersaji pada Senin (21/9) dimana Kota Jayapura diguyur hujan dan terjadi bajir dimana-mana.

Meski durasinya hanya 1 hari namun tak sedikit yang merasa dirugikan. Ini juga mendapat catatan dari Anggota Komisi IV DPR Papua bidang infrastruktur, Alberth Merauje. Alberth menilai banjir yang kembali terjadi di sejumlah titik seperti Pasar Youtefa, Organda, Entrop dan kawasan lainnya, menunjukkan belum optimalnya langkah pemerintah dalam mengantisipasi persoalan banjir yang terus berulang.

Menurutnya, sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan infrastruktur dan lingkungan, bukan justru terus menghadapi persoalan banjir setiap kali hujan deras turun.

“Dimana gubernur dan wali kota, mereka punya OPD. Kota Jayapura ini kok semakin ke sini menjadi wilayah rawan banjir. Malu kita sebagai ibu kota provinsi. Papua sebagai provinsi induk harusnya menjadi role model bagi kabupaten dan kota lain, tetapi yang terjadi setiap kali hujan selalu diterpa banjir,” tegas Alberth, Selasa (22/9).