Untuk itu ia minta agar, pemerintah perlu melakukan upaya pencegahan berupa pembersihan sungai dan drainase secara berkala, bukan hanya bertindak setelah banjir terjadi.
“Untuk apa anggaran digelontorkam setiap tahun kalau tidak digunakan secara maksimal. Kemudian uang retribusi sampah dari masyarakat itu harus digunakan secara baik,” tegasnya.
Ia juga berharap persoalan banjir yang kembali melanda Kota Jayapura menjadi bahan evaluasi serius pemerintah, sehingga penanganannya tidak berhenti pada respons darurat setiap kali hujan deras turun. “Ini ibu kota provinsi pemerintah harus hadir dan menunjukkan komitmennya mengurus rakyat,” pungkas Alberth.
Lebih lanjut, Alberth meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kota memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Balai Wilayah Sungai dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, untuk menangani persoalan banjir secara terpadu. Ia menilai banjir tidak dapat dibebankan kepada satu instansi karena berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari drainase, sungai, jalan, tata ruang hingga lingkungan.
“Instansi pemerintah antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus berkolaborasi. Melihat pemukiman yang dibangun, infrastrukturnya bagaimana. Kalau sudah tahu daerah rendah dan daerah resapan, harus dipikirkan sistem drainasenya,” tutupnya. ​
Ketua RW 004 Kelurahan Hedam, Maichel F. Kareth mengungkapkan bahwa penanganan banjir selama ini kurang efektif karena setiap instansi berjalan sendiri-sendiri sesuai ego sektoral dan batas kewenangan masing-masing.
​”Seperti yang kita lihat, Dinas PU Provinsi baru melakukan pengerukan sedimen, tapi hasilnya tetap sama saja. Di sana Balai Wilayah Sungai (BWS) juga ada pengerjaan, tapi kondisi air masih begini. Pihak RSUP Papua juga penanganan banjirnya hanya terbatas di area lingkup rumah sakit saja. Kalau masing-masing pihak hanya mengerjakan apa yang menjadi kewenangannya sendiri-sendiri, masalah ini tidak akan pernah selesai,” tegasnya.
