“Secara keseluruhan rekomendasi hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan kepada DPR Papua Pegunungan dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan,”tegasnya.
Di tempat yang sama Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) John Tabo, SE. M.B.A menyebutkan jika capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang akuntabel di tengah berbagai keterbatasan sebagai daerah otonom baru.
“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan dan memberikan arahan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan,” katanya
Menurut dia, sejumlah temuan yang disampaikan BPK pada pemeriksaan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah daerah, semua temuan yang disampaikan sebelumnya sudah kami tindak lanjuti dengan baik. Untuk temuan tahun 2025 yang masih tersisa akan segera diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh BPK.
“Pengelolaan pemerintahan di Papua Pegunungan memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang sulit dan keterbatasan sarana transportasi. Ibaratnya Papua Pegunungan sebagai bayi yang baru lahir karena masih berada pada tahap awal pembangunan sebagai provinsi baru,”jelas Gubernur Tabo.
“Secara keseluruhan rekomendasi hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan kepada DPR Papua Pegunungan dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan,”tegasnya.
Di tempat yang sama Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) John Tabo, SE. M.B.A menyebutkan jika capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang akuntabel di tengah berbagai keterbatasan sebagai daerah otonom baru.
“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan dan memberikan arahan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan,” katanya
Menurut dia, sejumlah temuan yang disampaikan BPK pada pemeriksaan sebelumnya telah ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah daerah, semua temuan yang disampaikan sebelumnya sudah kami tindak lanjuti dengan baik. Untuk temuan tahun 2025 yang masih tersisa akan segera diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh BPK.
“Pengelolaan pemerintahan di Papua Pegunungan memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang sulit dan keterbatasan sarana transportasi. Ibaratnya Papua Pegunungan sebagai bayi yang baru lahir karena masih berada pada tahap awal pembangunan sebagai provinsi baru,”jelas Gubernur Tabo.
