Tak hanya realiasi APBD tahun 2025, namun dikesempatan itu Bupati juga memaparkan 9 capaian (termasuk penghargaan) yang dicapai selama kurang lebih 1 tahun masa kepemimpinannya bersama Wabup Jimmy C.R Kapissa sejak dilan
elantikan jajaran pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor rencananya akan dilakukan setelah tuntas pemeriksaan pemeriksaan terinci terhadap LKPD tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuang
“Saya instruksikan seluruh pejabat daerah untuk bersikap proaktif dalam mendukung proses pemeriksaan. Kedepankan komunikasi yang baik dengan tim BPK, kalau ada data atau dokumen ditanya supaya dilengkapi,” imbuh Bupati M
“LKPD telah diserahkan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Dipenyerahan LKPD Pemda Biak Numfor disaksikan langsung oleh Bapak Gubernur Papua dan jajaran kepala daerah se-kawasan Saereri,” kata Bupati didampingi Kepa
Plt Sekda Kabupaten Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.AP menyatakan pihaknya sangat berharap OPD bisa menindaklanjuti surat dari bagian pemerintahan terkait dengan data SPM dalam rangka penyusunan LKPD TA 2025 lalu sehin
"Arahan Wakil Menteri Dalam Negeri menekankan kepala daerah memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Kita betul-betul harus mempertanggungjawabkan semua anggaran yang kita laksanakan setiap
Jika ada keperluan mendesak oleh setiap OPD ataupun para bendahara, wajib disampaikan pimpinan dalam hal ini Bupati Biak Numfor. Warning ini disampaikan langsung oleh Bupati Markus Octovianus Mansnembra, SH.,MM saat memb
Pemeriksaan tersebut akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari ke depan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desy Yanti Wanggai mengatakan bahwa tahapan pemeriksaan telah diawali den
Kedatangan KPK ini tentu bukan yang pertama melainkan sudah beberapa kali dan kata Danny ada hal positif yang bisa diperoleh dimana bisa mewarning seluruh pengguna anggaran agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana. S
Meski demikian BPK RI mencatat sebanyak 188 temuan dan 374 rekomendasi yang dituangkan dalam 15 LHP, yang merupakan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu pada pemerintah provinsi serta kab
