–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Namun di balik capaian tersebut,
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan di Wamena
Pemerintah Kota Jayapura kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua atas La
Tak hanya realiasi APBD tahun 2025, namun dikesempatan itu Bupati juga memaparkan 9 capaian (termasuk penghargaan) yang dicapai selama kurang lebih 1 tahun masa kepemimpinannya bersama Wabup Jimmy C.R Kapissa sejak dilan
elantikan jajaran pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor rencananya akan dilakukan setelah tuntas pemeriksaan pemeriksaan terinci terhadap LKPD tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuang
“Saya instruksikan seluruh pejabat daerah untuk bersikap proaktif dalam mendukung proses pemeriksaan. Kedepankan komunikasi yang baik dengan tim BPK, kalau ada data atau dokumen ditanya supaya dilengkapi,” imbuh Bupati M
“LKPD telah diserahkan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Dipenyerahan LKPD Pemda Biak Numfor disaksikan langsung oleh Bapak Gubernur Papua dan jajaran kepala daerah se-kawasan Saereri,” kata Bupati didampingi Kepa
Plt Sekda Kabupaten Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.AP menyatakan pihaknya sangat berharap OPD bisa menindaklanjuti surat dari bagian pemerintahan terkait dengan data SPM dalam rangka penyusunan LKPD TA 2025 lalu sehin
"Arahan Wakil Menteri Dalam Negeri menekankan kepala daerah memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Kita betul-betul harus mempertanggungjawabkan semua anggaran yang kita laksanakan setiap
Jika ada keperluan mendesak oleh setiap OPD ataupun para bendahara, wajib disampaikan pimpinan dalam hal ini Bupati Biak Numfor. Warning ini disampaikan langsung oleh Bupati Markus Octovianus Mansnembra, SH.,MM saat memb
Pemeriksaan tersebut akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari ke depan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desy Yanti Wanggai mengatakan bahwa tahapan pemeriksaan telah diawali den
Kedatangan KPK ini tentu bukan yang pertama melainkan sudah beberapa kali dan kata Danny ada hal positif yang bisa diperoleh dimana bisa mewarning seluruh pengguna anggaran agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana. S
Meski demikian BPK RI mencatat sebanyak 188 temuan dan 374 rekomendasi yang dituangkan dalam 15 LHP, yang merupakan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu pada pemerintah provinsi serta kab
Penghargaan WTP diterima oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager yang diwakili oleh Wakil Bupati, Daud yang berlangsung di Aula BPK Perwakilan Papua, Kamis (5/6). Ketua DPRK Keerom, Kanesius Kango juga ikut dalam kegiatan i
"Ya, hari ini tadi BPK RI telah resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP) atas LKPD tahun 2024 dengan opini WTP,"ungkap Abisai Rollo ketika ditemui usai penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemkot Jayapura tahun 2024 di
Kata Dessy Wanggai bahwa, penyerahan LKPD dilakukan oleh kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sesuai ketentuan itu dimana penyerahan LKPD kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Slamet berharap pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan efektif. "Saya senang dengan semangat Pj Gubernur Papua. Beliau sangat mendukung perbaikan tata kelola keuangan demi kemajuan masyarakat Papua," ujarnya.
