Saturday, April 27, 2024
33.7 C
Jayapura

Komitmen Pertamina Beri Keadilan Energi Bagi Masyarakat

10 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga Diresmikan

JAYAPURA-Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku bersama Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan Kementerian ESDM meresmikan 10 titik lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui program BBM Satu Harga di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) di wilayah Papua dan Papua Barat, Kamis (24/8).

Peresmian 10 lembaga penyalur BBM Satu Harga untuk wilayah Papua dan Papua barat dilakukan di halaman Integrated Terminal Jayapura, Provinsi Papua, Kamis (24/8). Adapun 10 lembaga penyelur BBM Satu Harga yang diresmikan kemarin yaitu SPBU Iwur, SPBU Bikar, SPBU Aifat Timur Tengah, SPBU Amberbaken, SPBU Demba, SPBU Ekadide, SPBU Embetpem, SPBU Homeyo, SPBU Kuari dan SPBU Windesi.

Executive General Manager Pertamina Regional Pertamina Papua-Maluku, Sunardi menyatakan, BBM satu harga merupakan komitmen Pertamina dalam rangka memberikan keadilan energi bagi masyarakat, sekaligus menjaga kedaulatan energi di seluruh pelosok negeri.

Dikatakan Sunardi, telah beroperasinya lebih dari 412 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dimana terdapat 140 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga di wilayah Papua-Maluku di tahun 2023.

“Di wilayah Indonesia bagian timur khususnya dari Papua hingga Maluku, terdapat 140 titik lembaga penyalur yang telah diresmikan dan beroperasi pada tahun 2023 ini,” ucapnya kepada wartawan usai peresmian yang dilaksanakan di halaman Integrated Terminal Jayapura.

Baca Juga :  Terancam Kehilangan 13 Potensi PAD, ini Penyebabnya

Lanjut Sunardi, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku terus mendorong pemerataan BBM Satu Harga di seluruh wilayah Papua-Maluku, khususnya di daerah (3T). Sebelum program ini dijalankan, harga BBM di seluruh wilayah mengalami disparitas.

“Dengan adanya Peresmian BBM Satu Harga, sekarang masyarakat dapat membeli BBM Subsidi dengan harga yang sama dengan masyarakat di daerah lain seperti di Jawa, Sumatera dan tempat lain sesuai dengan Perpres 191 Tahun 2014,” ujar Sunardi.

Sementara itu, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengaturan, pengawasan dan penyediaan BBM Nasional, Sentot Harijady selaku Direktur BBM BPH Migas turut meminta bantuan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk turut mengawasi jalannya program ini. “Dengan begitu, seluruh masyarakat bisa menikmati BBM bersubsidi ini secara merata, khususnya di wilayah Papua-Maluku,” ucapnya.

Sentot menyebutkan, BPH bisa bergandengan tangan di level pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan pengawasan BBM Satu Harga tersebut. “Pemenuhan akan realisasi kebijakan BBM Satu Harga ini merupakan wujud komitmen dari Pertamina untuk terus memberikan akses energi yang merata bagi seluruh masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun menyatakan peresmian program BBM Satu Harga sekaligus menjadi jawaban dari permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini. Terkhusus, dalam hal pemerataan harga BBM di daerah-daerah 3T. “BBM Satu Harga merupakan jawaban dari permasalahan masyarakat yang ada di wilayah Papua hingga Maluku,” kata Edi.

Baca Juga :  Peraturan Wali Kota Hanya Sebatas Diatas Kertas

Dikatakan, kebijakan BBM Satu Harga yang dicanangkan pemerintah bertujuan menciptakan pemerataan akses BBM di seluruh Indonesia dan sebagai salah satu implementasi Instruksi Presiden (Inpres) serta merealisasikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional sejak 1 Januari 2017.

“Pertamina bersama pemerintah dan pihak stakeholder akan selalu melakukan pengawasan terkait masalah perbedaan harga yang sering disalahgunakan oknum tertentu. Kalau ada sampai kami dengar, langsung ditindaklanjuti di lapangan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Plt Sekda Kabupaten Paniai, Soleman Boma menyatakan masyarakat merasa terbantu dengan adanya BBM Satu Harga. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar BBM Satu Harga terjangkau di masyarakat.

“Dengan adanya peresmian hari ini, total ada tiga SPBU di Kabupaten Paniai. Hal ini membuat masyarakat terbantu, dari sisi ekonomi masyarakat bisa mengirit. Karena selama ini harga BBM di Paniai tidak menentu terlebih saat ada longsor, harga BBM bisa mencapai Rp 50-Rp 100 ribu per liter,” pungkasnya. (fia/nat)

10 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga Diresmikan

JAYAPURA-Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku bersama Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan Kementerian ESDM meresmikan 10 titik lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui program BBM Satu Harga di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) di wilayah Papua dan Papua Barat, Kamis (24/8).

Peresmian 10 lembaga penyalur BBM Satu Harga untuk wilayah Papua dan Papua barat dilakukan di halaman Integrated Terminal Jayapura, Provinsi Papua, Kamis (24/8). Adapun 10 lembaga penyelur BBM Satu Harga yang diresmikan kemarin yaitu SPBU Iwur, SPBU Bikar, SPBU Aifat Timur Tengah, SPBU Amberbaken, SPBU Demba, SPBU Ekadide, SPBU Embetpem, SPBU Homeyo, SPBU Kuari dan SPBU Windesi.

Executive General Manager Pertamina Regional Pertamina Papua-Maluku, Sunardi menyatakan, BBM satu harga merupakan komitmen Pertamina dalam rangka memberikan keadilan energi bagi masyarakat, sekaligus menjaga kedaulatan energi di seluruh pelosok negeri.

Dikatakan Sunardi, telah beroperasinya lebih dari 412 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dimana terdapat 140 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga di wilayah Papua-Maluku di tahun 2023.

“Di wilayah Indonesia bagian timur khususnya dari Papua hingga Maluku, terdapat 140 titik lembaga penyalur yang telah diresmikan dan beroperasi pada tahun 2023 ini,” ucapnya kepada wartawan usai peresmian yang dilaksanakan di halaman Integrated Terminal Jayapura.

Baca Juga :  Hari Buruh Internasional Sebaiknya Jangan ada Aksi

Lanjut Sunardi, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku terus mendorong pemerataan BBM Satu Harga di seluruh wilayah Papua-Maluku, khususnya di daerah (3T). Sebelum program ini dijalankan, harga BBM di seluruh wilayah mengalami disparitas.

“Dengan adanya Peresmian BBM Satu Harga, sekarang masyarakat dapat membeli BBM Subsidi dengan harga yang sama dengan masyarakat di daerah lain seperti di Jawa, Sumatera dan tempat lain sesuai dengan Perpres 191 Tahun 2014,” ujar Sunardi.

Sementara itu, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengaturan, pengawasan dan penyediaan BBM Nasional, Sentot Harijady selaku Direktur BBM BPH Migas turut meminta bantuan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk turut mengawasi jalannya program ini. “Dengan begitu, seluruh masyarakat bisa menikmati BBM bersubsidi ini secara merata, khususnya di wilayah Papua-Maluku,” ucapnya.

Sentot menyebutkan, BPH bisa bergandengan tangan di level pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan pengawasan BBM Satu Harga tersebut. “Pemenuhan akan realisasi kebijakan BBM Satu Harga ini merupakan wujud komitmen dari Pertamina untuk terus memberikan akses energi yang merata bagi seluruh masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun menyatakan peresmian program BBM Satu Harga sekaligus menjadi jawaban dari permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini. Terkhusus, dalam hal pemerataan harga BBM di daerah-daerah 3T. “BBM Satu Harga merupakan jawaban dari permasalahan masyarakat yang ada di wilayah Papua hingga Maluku,” kata Edi.

Baca Juga :  Sepanjang 2022, Ada 3636 Kasus Pidana dan 1 Kasus Makar 

Dikatakan, kebijakan BBM Satu Harga yang dicanangkan pemerintah bertujuan menciptakan pemerataan akses BBM di seluruh Indonesia dan sebagai salah satu implementasi Instruksi Presiden (Inpres) serta merealisasikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional sejak 1 Januari 2017.

“Pertamina bersama pemerintah dan pihak stakeholder akan selalu melakukan pengawasan terkait masalah perbedaan harga yang sering disalahgunakan oknum tertentu. Kalau ada sampai kami dengar, langsung ditindaklanjuti di lapangan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Plt Sekda Kabupaten Paniai, Soleman Boma menyatakan masyarakat merasa terbantu dengan adanya BBM Satu Harga. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar BBM Satu Harga terjangkau di masyarakat.

“Dengan adanya peresmian hari ini, total ada tiga SPBU di Kabupaten Paniai. Hal ini membuat masyarakat terbantu, dari sisi ekonomi masyarakat bisa mengirit. Karena selama ini harga BBM di Paniai tidak menentu terlebih saat ada longsor, harga BBM bisa mencapai Rp 50-Rp 100 ribu per liter,” pungkasnya. (fia/nat)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya