JAYAPURA – Meski sebanyak 14 nama yang menduduki 14 kursi di DPR Papua dari jalur pengangkatan sudah muncul namun kenyataannya hingga kini nama – nama 14 orang tersebut belum juga dilantik. Informasinya proses ini tinggal menunggu tanggapan dari Kemendagri. Hanya saja keinginan untuk dilantik pada tahun ini dipastikan sulit mengingat DPR Papua baru saja menuntaskan sidang terakhir mereka di tahun 2020.
Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda mengungkapkan bahwa untuk pelantikan 14 kursi dipastikan belum bisa dilakukan tahun ini tetapi dilakukan tahun depan. Pasalnya DPRP telah menuntaskan agenda sidang terakhir tahun ini setelah itu turun ke daerah untuk melakukan reses. “Saya pikir tahun ini proses itu (pelantikan) tidak akan dilakukan sebab kami baru menyelesaikan sidang terakhir. Kalaupun SK keluar satu atau dua minggu ke depan tetap sidangnya akan dilakukan di tahun 2021,” kata Yunus Wonda menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, Selasa (22/12).
Apalagi setelah sidang seluruh anggota DPRP akan langsung melakukan reses dan baru masuk atau aktif berkantor pada 5 Januari “DPR akan aktif sesuai dengan surat gubernur pada 5 Januari,” jelasnya. Saat ini dikatakan jumlah anggota DPRP sebanyak 51 anggota setelah tiga orang tidak lagi menjadi anggota. Tiga orang tersebut adalah Mesak Magai dari PDIP yang maju dalam Pilkada Nabire lalu Arkelass Asso dan Wona Rengga dari Partai Nasdem. Untuk Mesak dikatakan hasil yang diperoleh juga positif karena dinyatakan unggul pada perolehan suara sedangkan Arkelas Asso dan Wona Rengga baru saja meninggal beberapa bulan lalu.
“Untuk ini kami hanya menunggu keputusan partai yaitu PDIP dan Nasdem. Kami beri apresiasi pada Pak Mesak karena beliau sebenarnya baru saja dilantik tapi akhirnya lolos di Nabire. Ini naluri atau insting politik yang bagus. Kami juga bangga juga karena ia mendapat kepercayaan dari masyarakat di Nabire dan kami menyampaikan selamat,” bebernya. “Jadi ada 3 anggota yang kami masih menunggu keputusan partai, nantinya setelah ada nama barulah disampaikan oleh pimpinan lembaga ke Komisi I setelah itu kembali ke pimpinan dan dilanjutkan ke KPU,” imbuhnya. (ade/wen)
JAYAPURA – Meski sebanyak 14 nama yang menduduki 14 kursi di DPR Papua dari jalur pengangkatan sudah muncul namun kenyataannya hingga kini nama – nama 14 orang tersebut belum juga dilantik. Informasinya proses ini tinggal menunggu tanggapan dari Kemendagri. Hanya saja keinginan untuk dilantik pada tahun ini dipastikan sulit mengingat DPR Papua baru saja menuntaskan sidang terakhir mereka di tahun 2020.
Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda mengungkapkan bahwa untuk pelantikan 14 kursi dipastikan belum bisa dilakukan tahun ini tetapi dilakukan tahun depan. Pasalnya DPRP telah menuntaskan agenda sidang terakhir tahun ini setelah itu turun ke daerah untuk melakukan reses. “Saya pikir tahun ini proses itu (pelantikan) tidak akan dilakukan sebab kami baru menyelesaikan sidang terakhir. Kalaupun SK keluar satu atau dua minggu ke depan tetap sidangnya akan dilakukan di tahun 2021,” kata Yunus Wonda menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, Selasa (22/12).
Apalagi setelah sidang seluruh anggota DPRP akan langsung melakukan reses dan baru masuk atau aktif berkantor pada 5 Januari “DPR akan aktif sesuai dengan surat gubernur pada 5 Januari,” jelasnya. Saat ini dikatakan jumlah anggota DPRP sebanyak 51 anggota setelah tiga orang tidak lagi menjadi anggota. Tiga orang tersebut adalah Mesak Magai dari PDIP yang maju dalam Pilkada Nabire lalu Arkelass Asso dan Wona Rengga dari Partai Nasdem. Untuk Mesak dikatakan hasil yang diperoleh juga positif karena dinyatakan unggul pada perolehan suara sedangkan Arkelas Asso dan Wona Rengga baru saja meninggal beberapa bulan lalu.
“Untuk ini kami hanya menunggu keputusan partai yaitu PDIP dan Nasdem. Kami beri apresiasi pada Pak Mesak karena beliau sebenarnya baru saja dilantik tapi akhirnya lolos di Nabire. Ini naluri atau insting politik yang bagus. Kami juga bangga juga karena ia mendapat kepercayaan dari masyarakat di Nabire dan kami menyampaikan selamat,” bebernya. “Jadi ada 3 anggota yang kami masih menunggu keputusan partai, nantinya setelah ada nama barulah disampaikan oleh pimpinan lembaga ke Komisi I setelah itu kembali ke pimpinan dan dilanjutkan ke KPU,” imbuhnya. (ade/wen)
