Ia menjelaskan, kerja sama ini juga mencakup optimalisasi aset pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara lebih produktif untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu, BPN Papua juga mendorong percepatan proses mutasi pegawai pemerintah daerah ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Saat ini terdapat 84 pegawai yang telah dalam proses dan menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah.
“Kami menunggu arahan dari gubernur agar proses mutasi ini bisa dilanjutkan, karena mereka akan ditempatkan di kementerian sebagai pegawai ATR/BPN,” jelasnya.
Selain itu, kerja sama tersebut juga menyentuh percepatan pemetaan tanah adat di Papua. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum atas wilayah adat sekaligus mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah.
“Pemetaan tanah adat menjadi penting agar pembangunan lebih terarah, sekaligus memastikan hak-hak masyarakat adat dapat diketahui dan diselesaikan dengan jelas,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
