Hanya saja untuk mendapatkan data terkait ini pihak sekretariat nampaknya masih sulit memberikan penjelasan. Meski begitu keterangan lain justru diperoleh dari mantan Sekwan, Dr Juliana Waromi. Dikonfirmasi Cenderawasih Pos banyak informasi
Masih sama soal aset, Fraksi Nasdem DPR Papua kembali menyoroti hal tersebut. Banyak aset bergerak maupun tidak bergerak yang dibeli menggunakan uang rakyat dinilai terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun daerah. Wa
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Desy Wanggai, mengatakan secara umum pengelolaan aset kendaraan di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura telah berjalan dengan baik. "Untuk aset bergerak, khususnya kendaraan, kami sudah cukup tertib. Memang seb
Marthen mengatakan, aset Penjara Boven Digoel telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya. Namun hingga kini pengelolaannya belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi karena masih menunggu proses penyerahan aset dari Pemerintah Kab
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan Aset yang diserahkan meliputi puskesmas, rumah dinas tenaga kesehatan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), unit pelayanan kesehatan, serta berbagai sarana dan prasarana k
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli menggunakan uang rakyat. Saat masyarakat sedang menghadapi berbagai kesulitan, aset bernilai tinggi justru dibiarkan rus
Aset gedung yang dikembalikan tersebut berupa Gedung Negara yang digunakan sebagai Kantor Gubernur Papua Selatan dan Gedung TP PKK Kabupaten Merauke yang digunakan untuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Papua Selatan dan Bada
Pemerintah Provinsi Papua bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pertanahan. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk mempe
Gubernur Papua Mathius D Fakhiri membentuk tim khusus untuk menginventarisasi aset daerah guna memastikan seluruh barang milik daerah tercatat dan terkelola secara optimal.
“Ada dua agenda kami yang dibicarakan. Pertama terkait dengan aset-aset Pemerintah Provinsi Papua yang tercecer di berbagai tempat, baik di tanah Papua maupun di luar Papua,” ujarnya.
antor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Papua mencatat per Januari 2026 nilai barang milik negara (BMN) mencapai Rp82,49 triliun yang didominasi aset infrastruktur berupa jalan dan j
Pemeriksaan kendaraan dinas itu melibatkan langsung tim BPK Perwakilan Papua, dan dibantu bagian aset dari BPKAD Kabupaten Biak Numfor. Setiap pimpinan OPD dan pemegang kendaraan dinas wajib hadir memberikan penjelasan k
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan, PT Irian Bhakti Mandiri memiliki aset bernilai besar yang selama ini belum dikelola secara optimal. Aset tersebut tersebar di sejumlah daerah strategis dan sebagian dibangun d
Karena itu, Ahok mempertanyakan urgensi pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia menilai tidak tepat jika maraknya korupsi semata-mata disebabkan oleh ketiadaan undang-undang tersebut. “Artinya nggak butuh Undang-Un
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Dr. M. Rusdianto Abu S., AP., M.Si., mengatakan, dari total penyerapan anggaran tersebut masih tersisa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp39,
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri mengatakan, penyerahan aset tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk sejak terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan.
Wakil Ketua Komisi C, Pares Lood Wenda, didampingi Ismail Bepa (Ketua Bapemperda), Sarce Soreng, Eko Surjana, dan Jhon Sanyi, hadir membawa sejumlah catatan tertulis hasil evaluasi kinerja tahun 2025. Di pengujung tahun
Melalui skema Lelang Hak Menikmati, hak penggunaan aset dialihkan sementara kepada pihak swasta atau pelaku usaha tanpa mengubah status kepemilikan. Mekanisme ini dinilai lebih fleksibel dan menarik bagi UMKM karena
Dengan model ini, aset yang sebelumnya sulit dijual atau dibagi bisa menjadi tradable token di blockchain, sehingga lebih mudah diakses. Di Indonesia, regulator kini mulai mengeksplorasi potensi RWA. Artinya peluang inve
Kepala DP2KP Kabupaten Jayapura, Fredy Wally, menjelaskan perkembangan pembayaran ganti rugi tanah untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan pada tahun anggaran 2025, ada 25 bidang tanah yang telah diselesaikan.
Total dana yang digelontorkan untuk penyelesaian empat areal lahan ini mencapai lebih dari Rp 900 juta, yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Keer
“Kabar terakhir, kami dengar bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif pengajuan RUU Perampasan Aset itu menjadi inisiatif DPR, bukan lagi inisiatif dari pemerintah,” kata Yusril dalam akun YouTube Kemenko Kumham Imipas, S
“Melalui kegiatan literasi ini saya ingin menegaskan bahwa industri kripto adalah industri yang positif. Saya tidak mengajarkan cara cepat untuk menjadi kaya, melainkan bagaimana setiap orang bisa memanfaatkan aset digit
Bupati FX Mote menegaskan bahwa peralatan tersebut diadakan oleh Panitia HUT RI ke-80 dan selanjutnya ditetapkan sebagai aset Pemerintah Kabupaten Waropen. Ia meminta agar perangkat drumband dipelihara dengan baik.
Wakil Bupati Sarmi, Hj. Jumriati, dalam sambutannya menegaskan pentingnya pengelolaan BMD yang tertib, transparan, dan akuntabel. Ia menyampaikan bahwa setiap unit kerja sebagai pengguna barang memiliki tanggung jawab pe
Lebih dari sekadar penjaga aset fisik dan Alutsista TNI AU, Brigade Anjing ini memiliki peran ganda. Mereka juga disiagakan untuk pengamanan di area sensitif seperti bandara, dengan kemampuan pelacakan khusus narkotika d
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menerangkan jika pembangunan Pasar Skouw dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersamaan dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang Pos Lintas B
Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuang dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura, Chris Wasanggai mengatakan,upaya yang dilakukan saat ini adalah menindaklanjuti surat edaran Bupati Jayapura terkait mendata semua aset yang
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa menyebut pembukaan keran dana pusat itu tidak terlau berdampak atau berpengaruh pada Provinsi Papua. Sebab menurut Kapisa, itu hanya pada beb
Menurutnya, denga mengetahui aset-aset milik pemerintah daerah, maka pihaknya dapat menertibkan aset tersebut, baik itu tanah, bangunan, kendaraan. " Berapa jumlah aset kami di Kabupaten Jayapura, kami tidak tau, aset
Hal ini diungkapkan oleh Kapolsek Heram AKP Yunus Ick, Kamis (27/3). Menurutnya, pasca PON, asset-aset milik pemerintah yang ada di wilayah distrik Heram, sebagian besarnya tidak ada perhatian dan perawatan lagi. Sehingga ini membuat banyaknya aset yang ada tidak lagi terjaga, rusak bahkan hilang.
Barang yang saat ini tengah menumpuk seperti ribuan batang kayu merbau atau kayu besi dan ribuan liter BBM solar dan masih banyak lagi beberapa item benda atau barang sitaan yang masih tersimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas 1 Jayapura, di Waena.
BPKAD terus mendorong agar 40 OPD di jajaran Pemprov mempercepat program dan kegiatan mereka, sehingga bisa diikuti dengan realisasi keuangan dan anggaran.
“Selain itu, setiap Minggu kami meminta laporan realisasi anggaran para OPD. Setiap mereka mengajukan dukungan penganggaran, atau melalui mekanisme tambahan uang atau ganti uang, kami selalu meminta harus punya laporan realisasi,” ujarnya.
Ada juga yang masih dikelola namun tidak memberi pendapatan sesuai harapan malah harus menyiapkan anggaran untuk maintenance sehingga aset yang seharusnya memberi pemasukan justru terkesan memberatkan beban keuangan daerah.
“Targetnya Jumat depan 43 unit mobil itu sudah ditarik dari halaman DPRP, ada empat unit mobil yang tidak ditarik untuk operasional DPRP dan itu sudah disepakati bersama,” ucap Patria usai rapat koordinasi pembahasan aset yang dilakukan oleh Pemprov Papua dan DPRP, di Kantor Gubernur, Kamis (11/7).
Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Provinsi Papua, Danny Korwa, mengatakan mobil tersebut dalam pengawasan tim penertiban aset Provinsi Papua yang didalamnya ada Inspektorat bidang aset bersama KPK dan Kejaksaan.
Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Perumahan, Kasasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, ada 103 tanah yang sudah bersertifikat dan yang masih belum memiliki sertifikat dan masih dalam proses sebanyak 427 aset tanah.
