Wednesday, April 15, 2026
28 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

Aset

Inventarisir Aset Daerah, Gubernur Papua Bentuk Tim Khusus

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri membentuk tim khusus untuk menginventarisasi aset daerah guna memastikan seluruh barang milik daerah tercatat dan terkelola secara optimal.

Bidik PAD, Pemprov Sisir Aset Tercecer

“Ada dua agenda kami yang dibicarakan. Pertama terkait dengan aset-aset Pemerintah Provinsi Papua yang tercecer di berbagai tempat, baik di tanah Papua maupun di luar Papua,” ujarnya.

Nilai BMN Capai Rp82,49 T, Didominasi Jalan-Irigasi

antor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Papua mencatat per Januari 2026 nilai barang milik negara (BMN) mencapai Rp82,49 triliun yang didominasi aset infrastruktur berupa jalan dan j

Tertibkan Aset, Pemkab Biak Gelar Apel Kendaraan Dinas

Pemeriksaan kendaraan dinas itu melibatkan langsung tim BPK Perwakilan Papua, dan dibantu bagian aset dari BPKAD Kabupaten Biak Numfor. Setiap pimpinan OPD dan pemegang kendaraan dinas wajib hadir memberikan penjelasan k

Buruknya Tata Kelola, Pemanfaatan Aset Pemprov Tak Optimal

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan, PT Irian Bhakti Mandiri memiliki aset bernilai besar yang selama ini belum dikelola secara optimal. Aset tersebut tersebar di sejumlah daerah strategis dan sebagian dibangun d

Ahok Sebut Tak Butuh UU Perampasan Aset:

Karena itu, Ahok mempertanyakan urgensi pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia menilai tidak tepat jika maraknya korupsi semata-mata disebabkan oleh ketiadaan undang-undang tersebut. “Artinya nggak butuh Undang-Un

Selain SILPA, Pemprov Papua Kejar DBH Rp25,5 Miliar

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Dr. M. Rusdianto Abu S., AP., M.Si., mengatakan, dari total penyerapan anggaran tersebut masih tersisa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp39,

Pemprov Papua Serahkan Aset Rp329,2 Miliar ke Papua Pegunungan

Gubernur Papua, Matius D Fakhiri mengatakan, penyerahan aset tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk sejak terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan.

Banyak Aset Daerah “Tidur”, Tahun Depan Jangan Ada Anggaran Untuk Seremonial

Wakil Ketua Komisi C, Pares Lood Wenda, didampingi Ismail Bepa (Ketua Bapemperda), Sarce Soreng, Eko Surjana, dan Jhon Sanyi, hadir membawa sejumlah catatan tertulis hasil evaluasi kinerja tahun 2025. Di pengujung tahun

DJKN Optimalkan BMN di Terminal Entrop Jayapura Lewat Lelang Hak Menikmati

    Melalui skema Lelang Hak Menikmati, hak penggunaan aset dialihkan sementara kepada pihak swasta atau pelaku usaha tanpa mengubah status kepemilikan. Mekanisme ini dinilai lebih fleksibel dan menarik bagi UMKM karena

Latest news

- Advertisement -spot_img