Aset gedung yang dikembalikan tersebut berupa Gedung Negara yang digunakan sebagai Kantor Gubernur Papua Selatan dan Gedung TP PKK Kabupaten Merauke yang digunakan untuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Papua Selatan dan Bada
Pemerintah Provinsi Papua bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pertanahan. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk mempe
Gubernur Papua Mathius D Fakhiri membentuk tim khusus untuk menginventarisasi aset daerah guna memastikan seluruh barang milik daerah tercatat dan terkelola secara optimal.
“Ada dua agenda kami yang dibicarakan. Pertama terkait dengan aset-aset Pemerintah Provinsi Papua yang tercecer di berbagai tempat, baik di tanah Papua maupun di luar Papua,” ujarnya.
antor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Papua mencatat per Januari 2026 nilai barang milik negara (BMN) mencapai Rp82,49 triliun yang didominasi aset infrastruktur berupa jalan dan j
Pemeriksaan kendaraan dinas itu melibatkan langsung tim BPK Perwakilan Papua, dan dibantu bagian aset dari BPKAD Kabupaten Biak Numfor. Setiap pimpinan OPD dan pemegang kendaraan dinas wajib hadir memberikan penjelasan k
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan, PT Irian Bhakti Mandiri memiliki aset bernilai besar yang selama ini belum dikelola secara optimal. Aset tersebut tersebar di sejumlah daerah strategis dan sebagian dibangun d
Karena itu, Ahok mempertanyakan urgensi pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia menilai tidak tepat jika maraknya korupsi semata-mata disebabkan oleh ketiadaan undang-undang tersebut. “Artinya nggak butuh Undang-Un
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Dr. M. Rusdianto Abu S., AP., M.Si., mengatakan, dari total penyerapan anggaran tersebut masih tersisa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp39,
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri mengatakan, penyerahan aset tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk sejak terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan.
