Forum Gembala Papua Tuntut Kepala Daerah Harus OAP
JAYAPURA– Forum Gembala Papua Gerakan Membela Hak Orang Asli Papua (OAP) melakukan aksi demo di sejumlah kantor, mulai di kantor DPR Papua, Kantor MRP dan berakhir di Kantor Gubernur Papua, Selasa (16/4) sekira pukul 12:00 WIT hingga pukul 15:30 WIT.
Dalam aksi tersebut para pendemo membawa empat buah spanduk putih berukuran 1×3 meter yang berisi tuntuan mereka. Dalam aksi demo ini mereka meminta Presiden RI menerbitkan Perpu tentang calon kepada daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus Orang Asli Papua (OAP).
Kedua, meminta kepada Presiden RI, DPR RI, DPD RI, KPU RI harus mengakomodir pasal 28 ayat 3 dan 4 UUD Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otsus Papua sebelum terbitnya PKPU Pilkada Tahun 2004.
Ketiga, rakyat Papua mendukung 9 rekomendasi MRP DPRK setanah Papua mempernjuangkan hak-hak orang asli Papua. Dan yang terakhir, massa yang berjumlah puluhan orang ini, meminta kepada MRP/DPRP Otsus kursi pengangkatan setanah Papua segera membentuk pansus bersama / Tim bertemu dengan 18 ketua umum partai politik peserta pemilu 2024 membuat kesepakatan bersama khusus Papua calon kepala daerah/wakil kepala daerah orang asli Papua.
Dalam orasinya di halaman kantor DPR Papua, Ketua Forum Gembala Papua, Otis Suwae menyampaikan bahwa anggota DPR dan partai politik harus bertangung jawab atas ketidak pastian dana Otsus di Papua.
“Ketidakjelasan Otsus bisa terjadi begini karena DPR , partai politik tidak boleh lepas tangan, Otsus yang terjadi di Papua hari ini saya bilang setengah masak, kalau diibaratkan dengan makanan itu belum bisa dimakan karena belum masak,” kata Otis saat berorasi di halaman kantor DPR Papua, Selasa (16/4).
Forum Gembala Papua Tuntut Kepala Daerah Harus OAP
JAYAPURA– Forum Gembala Papua Gerakan Membela Hak Orang Asli Papua (OAP) melakukan aksi demo di sejumlah kantor, mulai di kantor DPR Papua, Kantor MRP dan berakhir di Kantor Gubernur Papua, Selasa (16/4) sekira pukul 12:00 WIT hingga pukul 15:30 WIT.
Dalam aksi tersebut para pendemo membawa empat buah spanduk putih berukuran 1×3 meter yang berisi tuntuan mereka. Dalam aksi demo ini mereka meminta Presiden RI menerbitkan Perpu tentang calon kepada daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus Orang Asli Papua (OAP).
Kedua, meminta kepada Presiden RI, DPR RI, DPD RI, KPU RI harus mengakomodir pasal 28 ayat 3 dan 4 UUD Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otsus Papua sebelum terbitnya PKPU Pilkada Tahun 2004.
Ketiga, rakyat Papua mendukung 9 rekomendasi MRP DPRK setanah Papua mempernjuangkan hak-hak orang asli Papua. Dan yang terakhir, massa yang berjumlah puluhan orang ini, meminta kepada MRP/DPRP Otsus kursi pengangkatan setanah Papua segera membentuk pansus bersama / Tim bertemu dengan 18 ketua umum partai politik peserta pemilu 2024 membuat kesepakatan bersama khusus Papua calon kepala daerah/wakil kepala daerah orang asli Papua.
Dalam orasinya di halaman kantor DPR Papua, Ketua Forum Gembala Papua, Otis Suwae menyampaikan bahwa anggota DPR dan partai politik harus bertangung jawab atas ketidak pastian dana Otsus di Papua.
“Ketidakjelasan Otsus bisa terjadi begini karena DPR , partai politik tidak boleh lepas tangan, Otsus yang terjadi di Papua hari ini saya bilang setengah masak, kalau diibaratkan dengan makanan itu belum bisa dimakan karena belum masak,” kata Otis saat berorasi di halaman kantor DPR Papua, Selasa (16/4).
