“Harus ditampilkan secara transparan. Semua harus tahu OPD mana yang belum mencapai target, mana yang sudah mencapai target, mana yang melebihi target, dan mana yang belum maksimal dalam menarik PAD,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. Rustan Saru, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda/Dispenda) bersama seluruh OPD kolektor memangkas rantai birokrasi yang panjang dan berbelit dalam proses pelayanan kepada wajib pajak maupun wajib retribusi.
Rustan menilai prosedur yang terlalu panjang justru dapat menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya kepada pemerintah daerah. Karena itu, pelayanan penagihan harus dibuat lebih sederhana, cepat, transparan dan mudah dipahami.
“Jangan sampai wajib pajak dipersulit. Pelayanan penagihan harus dilakukan dengan ramah, sehingga wajib pajak memiliki rasa empati dan tanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya,” tegas Rustan.
Menurutnya, pendekatan pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat. Wajib pajak harus diberikan pemahaman mengenai kewajibannya, bukan justru menghadapi proses birokrasi yang membuat mereka enggan melakukan pembayaran.
“Jangan menahan proses pembayaran. Kalau prosesnya bisa diselesaikan sesuai ketentuan, segera diselesaikan. Jangan sampai karena proses yang berbelit kemudian menimbulkan persoalan di belakang,” ujarnya. (kim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
