Kasus Pj. Walikota Jayapura butuh dukungan berbagai pihak dan seluruh masyarakat. Masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap kerja Bawaslu, sehingga memberikan keputusan yang seadil-adilnya.
“Kasus ini menguji kegentlean Bawaslu, apakah mereka berani ambil keputusan berdasarkan rekaman atau tidak,” tandasnya.
Berdasarkan rekaman suara, kasus ini bukan hanya pelanggaran pemilu, tapi juga Kode Etik ASN. Namun bergantung pada sikap Bawaslu. “Kita berharap kasus ini diselesaikan secara jelas, karena ini juga akan mempengaruhi kredibilitas Bawaslu,” ujarnya.
Lebih lanjut dengan beredarnya rekaman tersebut, maka masyarakat harus lebih jeli memilih pemimpin. Jika memilih pemimpin karena uang, maka jangan heran pembangunan Papua ke depan tidak berjalan maksimal.
“Jangan pilih pemimpin seperti tato Wiro Sableng yaitu 212, karena kalau dia menang, maka 2 tahun pertama dia kerja untuk kembalikan uang kampanye, 1 tahun kemudian investasi, lalu 2 tahun terakhir cari uang untuk beli suara di pemilukada berikut,” tutup Gustaf. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos