Ia juga mengungkapkan rencana untuk melaporkan dugaan penggunaan dokumen palsu oleh pemegang sertifikat tanah kepada pihak kepolisian.
Selain itu, dari empat sertifikat yang ada, dua telah diserahkan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DP2KP), sementara dua lainnya belum diserahkan.
Pihaknya juga menuntut agar pembayaran tanah dilakukan sesuai hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Jika gugatan di PTUN dimenangkan, maka pembayaran diminta dilakukan dari awal sesuai keputusan yang berlaku.(ana/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Ia juga mengungkapkan rencana untuk melaporkan dugaan penggunaan dokumen palsu oleh pemegang sertifikat tanah kepada pihak kepolisian.
Selain itu, dari empat sertifikat yang ada, dua telah diserahkan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DP2KP), sementara dua lainnya belum diserahkan.
Pihaknya juga menuntut agar pembayaran tanah dilakukan sesuai hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Jika gugatan di PTUN dimenangkan, maka pembayaran diminta dilakukan dari awal sesuai keputusan yang berlaku.(ana/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q