WAMENA –Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kembali melakukan pertemuan dengan para guru dari tingkat TK, Paud, SD, SMP dan SMA. SMK guna membicarakan hak –hak para guru yang hingga saat ini belum jelas disampaikan sehingga menimbulkan adanya beberapa sekolah yang meliburkan siswanya lantaran tak ada pembayaran proses pembalajaran.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, menyatakan jika masalah yang ada di Dinas Pendidikan tidak sama dengan yang ada di Dinas Kesehatan, dimana kalau untuk Dinas Kesehatan dan RSUD Itu dananya ada tidak diinput dalam APBD induk, namun untuk Pendidikan itu dananya ada hanya saja penyerapannya yang masih rendah.
“Sebenarnya untuk masalah di Dinas Pendidikan ini tak rumit karena dananya adadalam rekening kas daerah, yang menjadi masalah adalah penyerapannya dari sekolah –sekolah dan dinas pendidikan yang masih minim mengajukan permintaan kepada keuangan,”ungkapnya Rabu (4/10) saat melakukan pertemuan dengan guru TK, Paud, SD, SMP dan SMA/SMK di gedung Bazda Yapis Wamena.
Menurutnya Seperti untuk permasalahan pertama soal Tambahan Pengasilan Pegawai (TPP) ini tidak ada bedanya dengan Insentif, sebab ini hanya perubahan nama saja, TPP ini dibayarkan bersumber dari dana DAU agar semua guru bisa dibayarkan, kalau menggunakan otsus Papua hanya guru OAP saja yang menerima itu.
“Kalau kita gunakan otsus untuk membayar TPP maka guru Non OAP tidak akan mendapat tunjangan tersebut, sehingga pembayaran TPP ini menggunakan dana DAU dan syarat pembayaran itu adalah lembar kerja dan absensi, ini yang perlu diperhatiakn oleh pada guru karena diminta oleh pusat,”jelasnya
Ia mengakui jika karena menggunakan Dana alokasi Umum (DAU) maka harus mengajukan lembar kerja dan absensi di ke pusat lalu akan diberikan rekomendasi untuk membayar, uangnya ada di pemda Jayawijaya tapi dikendalikan pusat, sama saja ibaratnya lepas di kepala namun ekor di pegang,
“ kenapa tiap kali TPP terlambat karena memang harus ada rekomendasi dari pusat, mereka melihat besarnya, kalau kita terlalu besar pemerintah pusat salahkan, makanya kita gunana DAU untuyk membayar TPP dan Bukan menggunakan otsus,”kata Bupati Banua
Untuk tunjangan sertifikasi guru, Lanjut Bupati Jayawijaya, ini sumber dananya dari pusat yang langsung masuk ke rekening bakap dan ibu guru, pemerintah kemarin berupaya untuk mendapatkan sertifikasi guru harus sarjana, dan untuk jayawijaya sudah ada 50an guru yang sudah wisudah S1, ia juga meminta kepada keada dinas untuk menyiapkan yang sisanya sebab ia sudah berbicara dengan rector uncen agar sisahnya diselesaikan dan dijadikan sarjana.
“tidak usah bapak /ibu kuliah seperti kemarin –kemarin harus ke Jayapura dan kalau ada guru yang tinggal 3 tahun mengabdi ini tidak bisa lagi untuk dikuliahkan sebab kalau wisudah langsung pensiun, sehingga kami minta kepada uncen untuk memberikan satu toleransi bagi yang sisa guru yang belum S1 untuk berkuliah tetap di Wamena,”bebernya. (jo)
