Pelatihan ini merupakan bagian dari Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) tenaga pengajar di Mimika dalam mendongkrak keterampilannya untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum merdeka serta sistem pembelajaran yang lebih modern.
Profesi guru di daerah, diakuinya, erat dengan kegiatan politik praktis yang dapat memberikan keuntungan. Posisi guru dinilai cukup strategis untuk mendukung dan mempromosikan pasangan calon gubernur, bupati, hingga wali kota dengan nomor urut tertentu.
Valentinus mengatakan, berkaitan dengan SK PPPK guru yang hingga kini belum ada kejelasan ternyata dalam tahun ini untuk anggaran PPPK guru tidak termasuk dalam anggaran. Sehingga, SK PPPK guru nantinya baru akan dikeluarkan pada tahun 2025 karena anggaran untuk PPPK guru baru ada di 2025.
 Folklor ini adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun temurun, tetapi tidak dibukukan. Folklor meliputi legenda atau cerita rakyat, musik, sejarah lisan, pepatah, lelucon, takhayul, dongeng, dan kebiasaan yang menjadi tradisi dalam suatu budaya, subkultur, atau kelompok.Â
Sebelumnya, sejumlah guru P3K mendatangi kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika pada Selasa Selasa, 29 Oktober 2024, puluhan guru PPPK mendatangi kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika untuk bertemu dengan Valentinus mempertanyakan proses penyelesaian SK mereka yang tak jua bertemu titik terang.
 Menurut Majid, guru yang mengajar di kelas awal memiliki peran sentral dalam membentuk peran dasar kemampuan membaca dan menulis anak-anak. "Dengan memberikan pelatihan yang baik dalam metode pengajaran secara strategi, pembelajaran kreatif dan pemahaman terhadap kebutuhan anak-anak dapat membantu menumbuhkan banyak membaca sejak dini," ujarnya.
Kata Pj Bupati, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor turut mendukung peningkatan kapasitas guru melalui acara Seminar Nasional bertema Strategi Implementasi Kebijakan Jenjang Karir dan Pengembangan Kompetensi Guru Abad 21 untuk Pendidikan Inklusif yang Berkeadilan.
Ini juga yang menjadi akar konflik agraria selama ini di Papua. Masalah batas wilayah masih menjadi debat kusir diberbagai daerah. Masing-masing pihak saling mengklaim terlebih khusus di Daerah Otonomi Baru (DOB). Batas tanah antara kabupaten kabupaten baru, maupun provinsi baru di DOB masih menjadi masalah serius untuk diperhatian oleh pemerintah pusat, jadi bukan soal transmigrasi.
Dimana Bimtek Sulingjar merupakan pokok bagian penting bagaimana satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bisa melakukan perencanaan pembelajaran, Satuan PAUD dapat memahami pendekatan pembelajaran sesuai ana usia din, satuan PAUD juga bisa membangun pondasi ke anak didik termasuk bagaimana hasil asesmen yang dihasilkan bisa untuk mendampingi peserta didik.
Sekda Kabupaten Jayapura Dr. Hana S. Hikoyabi, S.Pd.,M.KP., sekaligus Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura mengatakan, Bimtek yang diberikan kepada peserta KKG dan KKKS di wilayah pembangunan 1,2,3 dan 4 Kabupaten Jayapura yang dihadiri guru dan kepala sekolah jenjang SD/MI sangatlah penting sekali, untuk memberikan mereka ilmu yang baru dan terus meningkatkan sinergi serta kolaborasi bersama demi peningkatan mutu dan kemajuan pendidikan di Kabupaten Jayapura lebih baik lagi.