Thursday, April 25, 2024
25.7 C
Jayapura

Wabup Usulkan Rapid Secara Massal

Pelayanan di Puskesmas Mopah baru Merauke, Senin (28/12) kemarin. Setiap pasien yang datang harus dilakukan screening terlebih dahulu. Setelah itu baru  bisa mendapatkan pelayanan  dari petugas Puskesmas Mopah Baru. ( FOTO: Sulo/Cepos  )

MERAUKE-Wakil Bupati Merauke Sularso, SE, menegaskan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Tim Satgas Covid-19 yang dipimpin bupati  tidak pernah kendor  dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di  Kabupaten  Merauke.

   “Tetap seperti apa yang kita sampaikan dari awal. Kita selalu mengimbau seluruh masyarakat tetap  patuh pada protokol kesehatan (Prokes) yang dikenal 3 M  yakni Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak  dan menghindari kerumuman,” kata Wabup Sularso kepada wartawan terkait dengan meningkatkan kasus Covid di Merauke. 

   Menurut  Wabup Sularso bahwa pihaknya  terus melakukan upaya-upaya, namun demikian  dalam perjalanan ini ada beberapa  kasus yang cukup mengejutkan, dimana tiba-tiba terjadi lonjakan kasus dengan 4 orang meninggal dunia karena Covid. 

  “Pengetatan tetap kita lakukan dan pak bupati juga kemarin menyampaikan untuk terus melakukan langkah-langkah nyata. Kami juga mohon kepada masyarakat  untuk mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah karena seketat  apapun kita melakukan pengetatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, tapi kalau tidak ada keasadaran masyarakat  kita juga repot. Maka  melalui kesempatan ini kami mengimbau kepada masyarakat untuk terus mengikuti anjuran  pemerintah agar penyebaran ini bisa diminimalkan,’’ tandas Sularso.   

Baca Juga :  Tidak Kondusif, Pengadilan Gagal Eksekusi Rumah

   Apalagi, kata Wabup Sularso bahwa  saat ini telah terjadi transmisi lokal dan menurutnya, jika sudah terjadi penyebaran secara lokal  atau transmisi lokal maka sudah sangat sulit dikontrol. “Beda kalau penyebaran itu  lewat pelaku perjalanan, karena  tenaga medis kita selalu mengontrol.  Tapi kalau sudah transmisi lokal, mungkin kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah coba  kita lakukan rapid secara massal, supaya kita ketahui,” jelasnya. 

   Dikatakan, dari rapid  test untuk 200  orang secara acak beberapa waktu lalu, ditemukan 9 orang yang reaktif. “Dan mungkin  ini sudah terjadi transmisi lokal dan pemerintah harus segera mengadakan rapid secara massal,” katanya. 

   Karena menurutnya,  yang ditakutkan adanya kluster-kluster masyarakat misalnya pasar,  pendidkan, kemudian penyelenggaraan pemerintah atau perkantoran, TNI dan Polri. “Jadi perlu dilakukan rapid test secara massal untuk bisa tahu transmisi lokal. Karena kalau transmisi lokal penyebarannya sangat cepat. Semua orang tidak sadar kalau  dia terinfeksi tapi tidak bergejala dan tetap melakukan aktivitas. Apalagi kalau tidak menggunakan Prokes, maka dia akan menularkan kepada banyak orang,” jelasnya.    

Baca Juga :  Kabupaten Diingatkan Sesuaikan Nomenklatue Produk Hukum dengan Hadirnya PPS

   Ditambahkan, persoalan sekarang masyarakat menganggap Covid ini seolah-olah sudah menjadi teman  yang memang di New Normal harus beradaptasi dengan Covid.  “Tapi bukan berarti  kita melanggar Prokes. Prokes tetap kita terapkan secara ketat,” tambahnya. (ulo/tri)   

Pelayanan di Puskesmas Mopah baru Merauke, Senin (28/12) kemarin. Setiap pasien yang datang harus dilakukan screening terlebih dahulu. Setelah itu baru  bisa mendapatkan pelayanan  dari petugas Puskesmas Mopah Baru. ( FOTO: Sulo/Cepos  )

MERAUKE-Wakil Bupati Merauke Sularso, SE, menegaskan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Tim Satgas Covid-19 yang dipimpin bupati  tidak pernah kendor  dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di  Kabupaten  Merauke.

   “Tetap seperti apa yang kita sampaikan dari awal. Kita selalu mengimbau seluruh masyarakat tetap  patuh pada protokol kesehatan (Prokes) yang dikenal 3 M  yakni Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak  dan menghindari kerumuman,” kata Wabup Sularso kepada wartawan terkait dengan meningkatkan kasus Covid di Merauke. 

   Menurut  Wabup Sularso bahwa pihaknya  terus melakukan upaya-upaya, namun demikian  dalam perjalanan ini ada beberapa  kasus yang cukup mengejutkan, dimana tiba-tiba terjadi lonjakan kasus dengan 4 orang meninggal dunia karena Covid. 

  “Pengetatan tetap kita lakukan dan pak bupati juga kemarin menyampaikan untuk terus melakukan langkah-langkah nyata. Kami juga mohon kepada masyarakat  untuk mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah karena seketat  apapun kita melakukan pengetatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, tapi kalau tidak ada keasadaran masyarakat  kita juga repot. Maka  melalui kesempatan ini kami mengimbau kepada masyarakat untuk terus mengikuti anjuran  pemerintah agar penyebaran ini bisa diminimalkan,’’ tandas Sularso.   

Baca Juga :  Anak yang Terlibat Narkoba dan Aibon Merupakan Korban

   Apalagi, kata Wabup Sularso bahwa  saat ini telah terjadi transmisi lokal dan menurutnya, jika sudah terjadi penyebaran secara lokal  atau transmisi lokal maka sudah sangat sulit dikontrol. “Beda kalau penyebaran itu  lewat pelaku perjalanan, karena  tenaga medis kita selalu mengontrol.  Tapi kalau sudah transmisi lokal, mungkin kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah coba  kita lakukan rapid secara massal, supaya kita ketahui,” jelasnya. 

   Dikatakan, dari rapid  test untuk 200  orang secara acak beberapa waktu lalu, ditemukan 9 orang yang reaktif. “Dan mungkin  ini sudah terjadi transmisi lokal dan pemerintah harus segera mengadakan rapid secara massal,” katanya. 

   Karena menurutnya,  yang ditakutkan adanya kluster-kluster masyarakat misalnya pasar,  pendidkan, kemudian penyelenggaraan pemerintah atau perkantoran, TNI dan Polri. “Jadi perlu dilakukan rapid test secara massal untuk bisa tahu transmisi lokal. Karena kalau transmisi lokal penyebarannya sangat cepat. Semua orang tidak sadar kalau  dia terinfeksi tapi tidak bergejala dan tetap melakukan aktivitas. Apalagi kalau tidak menggunakan Prokes, maka dia akan menularkan kepada banyak orang,” jelasnya.    

Baca Juga :  Kabupaten Diingatkan Sesuaikan Nomenklatue Produk Hukum dengan Hadirnya PPS

   Ditambahkan, persoalan sekarang masyarakat menganggap Covid ini seolah-olah sudah menjadi teman  yang memang di New Normal harus beradaptasi dengan Covid.  “Tapi bukan berarti  kita melanggar Prokes. Prokes tetap kita terapkan secara ketat,” tambahnya. (ulo/tri)   

Berita Terbaru

Artikel Lainnya