Bupati Merauke Sebut APBD Instrumen Utama Kebijakan Fiskal Daerah

Sementara pada perubahan belanja dilakukan karena adanya kebutuhan mendsak dalam rangka penanganan inflasi, pengendalian harga pangan pokok dan perlindungan sosial bagi masyarakat.

‘’Kewajiban pemenuhan belanja pendidikan dan kesehatan sesuai undang-undang serta penyesuaian terhadap belanja pegawai,’ katanya.

Bupati menyebut, pendapatan daerah mengalami penyesuaian baik kenaikan maupun penurunan dengan total diperkirakan Rp 2,334 triliun lebih. Sementara untuk belanja diperkirakan Rp 2,403 triliun. Atau terjadi deficit anggaran kurang lebih Rp 69 miliar yang diperoleh dari SILPA 2024 lalu. (ulo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Baca Juga :  KMN Pelita Makmur Tenggelam

Sementara pada perubahan belanja dilakukan karena adanya kebutuhan mendsak dalam rangka penanganan inflasi, pengendalian harga pangan pokok dan perlindungan sosial bagi masyarakat.

‘’Kewajiban pemenuhan belanja pendidikan dan kesehatan sesuai undang-undang serta penyesuaian terhadap belanja pegawai,’ katanya.

Bupati menyebut, pendapatan daerah mengalami penyesuaian baik kenaikan maupun penurunan dengan total diperkirakan Rp 2,334 triliun lebih. Sementara untuk belanja diperkirakan Rp 2,403 triliun. Atau terjadi deficit anggaran kurang lebih Rp 69 miliar yang diperoleh dari SILPA 2024 lalu. (ulo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Baca Juga :  Angin Kencang, Nelayan Diingatkan Waspada Gelombang Tinggi 

Berita Terbaru

Artikel Lainnya