Ia juga mengungkapkan minimnya komunikasi antara lembaga terkait dengan pihak sekolah dan orang tua siswa. Menurutnya, dalam sejumlah kasus hanya mendata jumlah siswa dan langsung mendistribusikan makanan tanpa konsultasi terkait kebutuhan khusus anak. Dalam diskusi itu juga kepala perwakilan Komnas HAM Papua itu juga menyinggung terkait dengan keracunan MBG di Sorong, Papua Barat Daya pada, 1 Desember 2025.
Yang mengakibatkan sebanyak 80-84 siswa mengalami gejala muntah, diare, dan pusing. Selain itu dirinya juga menyinggung terkait dengan pelaksanaan MBG di kota Jayapura yang belum merata. Dimana ada beberapa sekolah belum mendapatkan MBG hingga saat ini. Salah satunya SMA Negeri 4 Jayapura Kota Jayapura. Inilah yang disebut bahwa MBG sangat rawan untuk digugat karena masih jauh dari pemerataan dan keadilan.
Frits bahkan menyebut bahwa MBG bukan untuk rakyat Indonesia tetapi hanya kelompok tertentu. Terkait SMA N 4, sekolah yang berada di tengah kota Jayapura itu diketahui hingga saat ini belum mendapat program MBG tersebut. Kondisi ini menurut Frits sebagai salah satu contoh bobroknya penyelenggara MBG di Papua secara keseluruhan.
Ini ia sampaikan mengingat SMA Negeri 4 Jayapura adalah salah satu sekolah unggulan di Papua, namun sayang hingga saat ini belum mendapatkan program MBG. “SMAN 4 Jayapura yang merupakan sekolah unggulan di tanah Papua belum mendapatkan MBG apalagi sekolah yang berada di daerah terpencil. Ini menunjukkan perencanaan berapa bobroknya penyelenggara MBG di Papua,” pungkasnya.
MBG kata Frits sejatinya baik asal diresourch secara baik. Jangan karena hanya ingin mewujudkan janji politik yang akhirnya banyak program terganggu karena anggaran terserap untuk MBG. Hal ini tak bisa dipungkiri sebab bayangkan saja, biaya MBG dalam sehari bisa mencapai Rp 1,2 triliun yang artinya bisa membayar gaji seluruh guru honor di Indonesia untuk 1 tahun.
Kalkulasi sederhana dari angka Rp1 triliun per hari. Jika dana tersebut dibagikan kepada 2,6 juta guru, setiap pendidik menerima sekitar Rp385.000 per hari. Artinya anggaran 1 hari bisa mensejahterakan tenaga pendidik. Berangkat dari ini juga perdebatan akhirnya muncul dalam diskusi. Frits Ramandey menyebut bahwa MBG sejatinya bukan program melainkan sebuah proyek dan pada HPN ini sepatutnya wartawan juga berani mengkritisi mengingat ada banyak hal yang memang harus diketahui oleh pemerintah dari implementasi di lapangan.
Presiden Prabowo kata Frits harus diingatkan, harus ditegur bahwa MBG masih menimbulkan banyak masalah dan penting untuk melihat skala prioritas. Apakah memang makanan yang dibutuhkan para pelajar atau justru pendidikan gratis yang dimimpikan para peserta didik. Presiden jangan terkesan memaksakan meski menjadi janji politiknya.
Pasalnya menurut Frits MBG masih memiliki banyak celah dan rawan untuk dilakukan gugatan. “Saya harus katakan seperti itu, MBG ini rawan digugat, mungkin saat ini saja belum ada yang mau menggugat,” kata Frits dalam diskusi di Pondok Skyper, Skyline, Senin (9/2). Ia juga menganggap bahwa MBG sejatinya hanya untuk komunitas tertentu, bukan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Sementara dananya diambil dari pajak seluruh masyarakat Indonesia. Frits mencecar bahwa MBG bukanlah program baru karena Presiden Prabowo hanya menyontek dari negara lain dan bagian dari janji politik. Pelaksanaannya juga masih mencari bentuk. Masih terus dicoba. “Programnya belum diresources secara baik, sementara anggaran negara telah digunakan triliunan dan ini menurut saya bisa digugat,” tambahnya.
Ia menyebut hal lain yang patut dikiritisi. Kalimat awal diberikan kepada seluruh anak sekolah namun yang terjadi masih banyak sekali anak sekolah di daerah yang belum merasakan yang namanya MBG. Sehingga nilai keadilannya belum terpenuhi. “Saya bilang ini niatnya baik namun prosesnya masih lemah. Kalau bicara sekolah ya harusnya smua sekolah. Tapi kan banyak sekali yang tidak tersentuh,” sambungnya.
