Dari Monitoring Pengendalian Inflasi Secara Nasional oleh Kemendagri
Masalah inflasi menjadi salah satu focus perhatian pemerintah pusat, dan menjadi penekanan utama bagi para pejabat kepala daerah di seluruh Indonesia. Apalagi di awal tahun ini, monitoring pengendalian inflasi dilakukan, pasca meningkatkan berbagai kebutuhan selama perayaan Natal dan Tahun Baru kemarin.
Laporan: Elfira_Jayapura
Kementerian Dalam Negeri secara konsisten melalukan monitoring pengendalaian inflasi secara nasional di pekan pertama tahun 2024, pasca libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Rapat rutin pengendalaian Inflasi Pusat dan daerah yang dipimpin langsung Mendagri M Tito Karnavian ini memberikan warning kepada beberapa daerah yang masuk di kuadran 1 dan 2 rawan inflasi.
Adapun kepala daerahnya inisiatif dan inovatif dalam mengendalikan inflasi di daerahnya, sebagaimana terdapat 12 daerah yang masuk kuadran 1 rawan Inflasi dan 11 Daerah di kuadran 2.
Dimana kuadran 1 merupakan daerah yang sering mengalami inflasi dengan frekuensi 3 ke atas dan nilai YoY-nya lebih dari 3 %. Untuk kuadran 2 merupakan daerah yang frekuensi inflasinya lebih dari 3 kali dan nilai YoY-nya dibawah 3 %.
Sementara itu, dalam rapat pengendalian inflasi tersebut, Penjabat Gubernur Papua diwakili Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto, bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua.
“Kami harapkan para OPD teknis di sektor ekonomi terus melakukan monitoring pergerakan inflasi sesuai arahan pada rapat ini, serta terus melakukan kolaborasi bersama dalam bentuk konkret,” ucap Jeri dalam rilisnya, Kamis (4/1).
Dikatakan Jeri, berdasarkan rilis BPS, Inflasi Provinsi Papua pada Desember 2023 tercatat 1,65% (ytd dan yoy) dan 0,78% (mtm). Tentunya ini di atas rata rata angka-angka secara nasional.
“Ada beberapa komoditas penyumbang inflasi terbesar sepanjang 2023 di Papua yang perlu terus mendapat perhatian seperti beras, rokok kretek filter, cabai rawit, rokok putih dan bawang putih,” terangnya.
