Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura, Robby Awi, menilai bahwa salah satu solusi utama untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan memperbaiki manajemen dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pengelolaan parkir.
“Kalau SDM bagus, manajemen tertata, dan perlengkapan juru parkir dipenuhi, saya yakin kebocoran bisa diminimalisir,” ujar Robby Awi saat dimintai tanggapan di Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (3/11).
Robby menambahkan, pengawasan rutin terhadap juru parkir juga harus diperkuat agar pelayanan di lapangan lebih profesional dan dapat dipercaya masyarakat. Selain itu, ia menyarankan agar Dishub meningkatkan sinergi dengan pihak kepolisian untuk menata sistem parkir yang lebih tertib dan aman.
“Kita butuh kolaborasi. Penataan parkir bukan sekadar menarik retribusi, tapi juga soal kenyamanan dan ketertiban lalu lintas. Kalau Dishub dan kepolisian bisa jalan bersama, hasilnya pasti lebih maksimal,” lanjutnya.
Salah satu terobosan yang diapresiasi Robby Awi adalah penerapan sistem pembayaran nontunai melalui QRIS di sejumlah titik parkir.
Menurutnya, metode digital ini dapat membantu mengurangi potensi kebocoran retribusi karena setiap transaksi tercatat secara langsung dan transparan.
“Metode pembayaran sudah bagus. Sekarang tinggal bagaimana memperluas penerapannya ke wilayah yang belum tersentuh,” jelasnya.
Namun, Robby mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin besar. Pada tahun 2025, target retribusi parkir yang ditetapkan sebesar Rp2 miliar berhasil dicapai bahkan dilampaui. Untuk tahun 2026, target tersebut naik dua kali lipat menjadi Rp4 miliar, yang berarti Dishub harus bekerja lebih keras dan lebih sistematis.
“Target naik signifikan. Jadi Dishub harus benar-benar gencar, mulai dari penataan lokasi hingga pengawasan petugas di lapangan,” tegasnya.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Justin Sitorus, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem parkir di seluruh wilayah kota.
