Pemberlakukan QRIS untuk pembayaran retribusi parkir dari masyarakat ke juru parkir memang sudah mulai diterapkan di Kota Jayapura . Namun, di balik semangat modernisasi itu, selalu ada cerita lain di lapangan—cerita ten
Menurutnya, kebijakan ini merupakan inovasi positif dalam mendukung tata kelola pelayanan publik yang modern dan transparan. “Ini langkah maju dalam pelayanan di birokrasi pemerintahan. Penerapan sistem digital seperti Q
Hasilnya? sama saja. Jukir liar tetap eksis dan menyingkirkan jukir resmi. Potensi untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir sejatinya menjanjikan hanya saja belum bisa ditertibkan. Dinas Perhubungan (Di
Jelasnya tukang parkir liar lahir dari ruang abu-abu antara hukum dan realitas sosial, di satu sisi mereka melanggar aturan, namun di sisi lain, mereka mengisi kekosongan peran negara dalam menyediakan akses kerja yang l
Ismail Bepa Ladopurap, selaku Ketua pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebut keberadaan juru parkir liar di Kota Jayapura ini, seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk menambah PAD. Namun pada
Juru Parkir Liar (Jukir Liar) masih marak di Kota Jayapura, hal ini tentu menjadi perhatian serius Pemkot khususnya Dinas terkait yakni Dinas Perhubungan.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Justin Sitorus mengaku pi
Menyikapi hal ini, J. Sitorus menilai bahwa oknum juru parkir liar dan para sopir angkutan umum ini masih kurang peduli terhadap regulasi yang ada. "Kita ambil contoh di Entrop, banyak angkutan yang tidak masuk ke dalam
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Justin Sitorus menjelaskan bahwa operasi gabungan ini merupakan bagian dari upaya Pemkot dalam menertibkan parkir liar di Kota Jayapura.
"Kita bisa melihat, hampir di semua wilayah baik di Jayapura, Abepura, Entrop dan yang lainnya banyak sekali anak-anak yang jadi Juru Parkir," ujar Marvin Itaar saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos usai kegiatan Turun Kamp
 Sitorus mengungkapkan bahwa sejumlah kendala di lapangan menjadi tantangan tersendiri bagi Dishub. "Memang target kita cukup besar, tapi kami yakin bisa capai target, bahkan lebih, karena kita melihat target mingguan R
Kepala Bapenda kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengungkapkan, 10 petugas parkir tepi jalan umum yang mendapatkan reward karena rajin menyetor dan tepat waktu. Nama demikian dia tidak mengabaikan, ratusan petugas lainnya. "Semuanya sudah baik tetapi yang terbaik itu yang kita beri reward,"kata Robby Awi.
 Dia mengatakan mulai tahun 2025 pengelolaan parkiran tepi jalan umum akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Jayapura. Karena itu pihaknya sudah melakukan persiapan-persiapan berupa kajian di lapangan untuk penerapan tersebut.
  "Sebenarnya bukan soal 1000 atau 2000 yang kita kasih, tetapi ini jangan sampai ini membuat orang lain malas kerja dan mereka bekerja sebagai peminta-minta yang berlabel tukang parkir,"kata Agus Nursalim, salah satu warga di Kota Jayapura ketika dimintai tanggapannya terkait dengan masih adanya petugas parkir liar di wilayah Kota Jayapura.
Penjabat Walikota Jayapura, Christian Sohilait langsung meminta kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura untuk segera menertibkan para juru parkir liar yang tersebar di beberapa kawasan di Kota Jayapura itu.
Edi menjelaskan, pengelolaan parkir sudah kerjasama dengan asosiasi karyawan karyawati Papua yang dikomandoi oleh Benny Suebu, sehingga secara resmi ada petugas parkir yang memakai seragam maupun memberikan karcis untuk dibayar bagi para pengendara yang menggunakan lahan parkir di tepi jalan.
  Plt. Kepala Bapenda Kota Jayapura, Adolfina Taniau menjelaskan, dalam rangka menaikkan pendapatan asli daerah di Kota Jayapura Bappenda melakukan pemungutan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan daerah di Kota Jayapura.
 Selama ini, setiap tahun dilakukan evaluasi dan selama itu pula OPD terkait selalu menyebut kalimat terjadi kebocoran. Hanya anehnya parkiran liar terus marak dengan berbagai tarif yang berbeda – beda. Untuk wilayah Entrop yang bisa dibilang paling banyak juru parkir (Jukir).
