Terkendala APBD dan Masalah Adat, Peninggian Jalan Kali Konya Mandek

Mengintip Rencana Peninggian Jalan Konya Untuk Mengatasi Genangan Air

​Rencana peninggian jalan sepanjang kurang lebih 200 meter di bantaran Kali Konya, Kampung Konya, hingga kini belum dapat direalisasikan secara maksimal. Proyek infrastruktur kolaborasi ini terhenti di tahap pembersihan saluran air, karena menunggu kepastian material dari Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura serta dibayang-bayangi kendala sosial.

Laporan: Jimianus Karlodi_Jayapura

Rencana penataan dan peninggian jalan di Konya ini sebenarnya sempat disambut antusias oleh masyarakat Kampung Konya. Selama ini warga mengeluhkan kondisi jalan pinggir kali yang masih berupa tanah merah berbatuan, licin, serta tergenang air saat hujan turun sehingga melumpuhkan akses mobilitas harian.

   Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua, sudah bersedia membantu pembangunan jalan tersebut, namun dari pihak Pemkot Jayapura, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, belum ada tanda-tanda kesiapan untuk bersama-sama membangun jalan ini.

Baca Juga :  Desak Desakan dan Angkat Beban, Bukan Penghalang  Untuk Berpuasa
Nella Imbab (foto:Jimi/Cepos)

   “Disepakati, kita mau bikin jalan ke situ. Kita maksudnya bukan BWS, bukan cuma BWS, tetapi dengan Pemkot Jayapura. Karena kan tugas bikin jalan bukan kita (BWS), kita hanya bantu atau kerja yang kita punya,” ungkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air 2 BWS Papua, Nella Imbab, di Kotaraja, Senin (31/8).

    Proyek ini difokuskan pada perbaikan dan peningkatan kualitas badan jalan yang sudah ada agar tidak tergenang saat debit air meningkat. Dalam kesepakatan awal, BWS Papua bertugas menyiagakan alat berat dan kawat bronjong secara gratis, sementara Pemkot Jayapura menanggung tanah timbunan serta batu untuk pengisi bronjong.

Baca Juga :  DPR Papua Singgung Soal CCTV

   Untuk memuluskan langkah di lapangan dan mengantisipasi gejolak dengan masyarakat adat, Pemkot Jayapura saat itu telah menunjuk seorang anggota DPR Kota Jayapura, Rudi Mebri, untuk menjembatani komunikasi. Namun hingga kini BWS Papua belum bisa menurunkan alat berat peningkat jalan karena material timbunan tak kunjung disediakan.

Mengintip Rencana Peninggian Jalan Konya Untuk Mengatasi Genangan Air

​Rencana peninggian jalan sepanjang kurang lebih 200 meter di bantaran Kali Konya, Kampung Konya, hingga kini belum dapat direalisasikan secara maksimal. Proyek infrastruktur kolaborasi ini terhenti di tahap pembersihan saluran air, karena menunggu kepastian material dari Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura serta dibayang-bayangi kendala sosial.

Laporan: Jimianus Karlodi_Jayapura

Rencana penataan dan peninggian jalan di Konya ini sebenarnya sempat disambut antusias oleh masyarakat Kampung Konya. Selama ini warga mengeluhkan kondisi jalan pinggir kali yang masih berupa tanah merah berbatuan, licin, serta tergenang air saat hujan turun sehingga melumpuhkan akses mobilitas harian.

   Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua, sudah bersedia membantu pembangunan jalan tersebut, namun dari pihak Pemkot Jayapura, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, belum ada tanda-tanda kesiapan untuk bersama-sama membangun jalan ini.

Baca Juga :  Dinsos Tunggu Instruksi Resmi dari Pusat
Nella Imbab (foto:Jimi/Cepos)

   “Disepakati, kita mau bikin jalan ke situ. Kita maksudnya bukan BWS, bukan cuma BWS, tetapi dengan Pemkot Jayapura. Karena kan tugas bikin jalan bukan kita (BWS), kita hanya bantu atau kerja yang kita punya,” ungkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air 2 BWS Papua, Nella Imbab, di Kotaraja, Senin (31/8).

    Proyek ini difokuskan pada perbaikan dan peningkatan kualitas badan jalan yang sudah ada agar tidak tergenang saat debit air meningkat. Dalam kesepakatan awal, BWS Papua bertugas menyiagakan alat berat dan kawat bronjong secara gratis, sementara Pemkot Jayapura menanggung tanah timbunan serta batu untuk pengisi bronjong.

Baca Juga :  Ring Road Dibuka Satu Arah

   Untuk memuluskan langkah di lapangan dan mengantisipasi gejolak dengan masyarakat adat, Pemkot Jayapura saat itu telah menunjuk seorang anggota DPR Kota Jayapura, Rudi Mebri, untuk menjembatani komunikasi. Namun hingga kini BWS Papua belum bisa menurunkan alat berat peningkat jalan karena material timbunan tak kunjung disediakan.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya