“Bikin jalan maksudnya jalan yang su ada, ditinggikan. Kalau waktu kita datang sore itu kan jalan tergenang. Yang panjangnya kurang lebih ada 200 meter. Nah, disepakatilah saat itu kita mau bangun jalan tapi bukan balai ini (BWS), jangan salah,” terang Nella.
Pihak BWS Papua mengaku telah berulang kali membangun komunikasi dengan dinas teknis terkait di lingkungan Pemkot Jayapura. Namun, respons yang diterima adalah pengerjaan material timbunan masih terkendala proses administrasi di tingkat daerah.
Akibat keterlambatan material pendukung tersebut, BWS Papua baru sebatas melakukan pengerjaan fisik berupa pembersihan saluran di sepanjang bantaran kali, sementara peninggian jalan utama masih dalam status menunggu kepastian.
“Kita bilang, kita tunggu kepastian saja. Karena kita kan kalau mau gerakan alat bisa kapan saja. Bronjong juga sudah ada. Namun, sampai hari ini tak kunjung ada kepastian. Telah beberapa kali kami melakukan komunikasi dengan dinas terkait untuk tindak lanjut dari pembangunan jalan itu, namun alasannya masih ada urus-urus APBD Perubahan,” bebernya.
Selain masalah administrasi dan ketersediaan material dari Pemkot Jayapura, BWS Papua juga menyayangkan masih maraknya aksi pemalangan oleh oknum masyarakat setempat setiap kali alat berat hendak masuk ke lokasi pekerjaan.
Kondisi tersebut berdampak pada pembengkakan biaya operasional yang harus ditanggung secara mandiri oleh BWS Papua hingga puluhan juta rupiah demi menyelesaikan urusan adat di lapangan, padahal penanganan konflik sosial sama sekali tidak dialokasikan dalam anggaran resmi.
“Bikin jalan maksudnya jalan yang su ada, ditinggikan. Kalau waktu kita datang sore itu kan jalan tergenang. Yang panjangnya kurang lebih ada 200 meter. Nah, disepakatilah saat itu kita mau bangun jalan tapi bukan balai ini (BWS), jangan salah,” terang Nella.
Pihak BWS Papua mengaku telah berulang kali membangun komunikasi dengan dinas teknis terkait di lingkungan Pemkot Jayapura. Namun, respons yang diterima adalah pengerjaan material timbunan masih terkendala proses administrasi di tingkat daerah.
Akibat keterlambatan material pendukung tersebut, BWS Papua baru sebatas melakukan pengerjaan fisik berupa pembersihan saluran di sepanjang bantaran kali, sementara peninggian jalan utama masih dalam status menunggu kepastian.
“Kita bilang, kita tunggu kepastian saja. Karena kita kan kalau mau gerakan alat bisa kapan saja. Bronjong juga sudah ada. Namun, sampai hari ini tak kunjung ada kepastian. Telah beberapa kali kami melakukan komunikasi dengan dinas terkait untuk tindak lanjut dari pembangunan jalan itu, namun alasannya masih ada urus-urus APBD Perubahan,” bebernya.
Selain masalah administrasi dan ketersediaan material dari Pemkot Jayapura, BWS Papua juga menyayangkan masih maraknya aksi pemalangan oleh oknum masyarakat setempat setiap kali alat berat hendak masuk ke lokasi pekerjaan.
Kondisi tersebut berdampak pada pembengkakan biaya operasional yang harus ditanggung secara mandiri oleh BWS Papua hingga puluhan juta rupiah demi menyelesaikan urusan adat di lapangan, padahal penanganan konflik sosial sama sekali tidak dialokasikan dalam anggaran resmi.
