Program Pemagangan Cara Pemprov Atasi Pengangguran di Papua

JAYAPURA – Atasi masalah pengangguran di Provinsi Papua, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat berikan pelatihan di berbagai bidang kepada masyarakat yang ada di bumi cenderawasih.

Kabid Tenaga Kerja Provinsi Papua, Hans Himber menyampaikan, dalam mengatasi pengangguran. Ada program pemagangan dalam negeri yang dibiayai oleh dana pusat maupun pemerintah daerah melalui dana Otsus.

“Program tersebut salah satu cara untuk mengurangi pengangguran di tanah Papua,” kata Hans saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (24/5).

Menurut Hans, lewat pemagangan tersebut. Anak muda Papua atau masyarakat memiliki kompotensi atau skill yang bagus. Dengan begitu, bisa terserap dalam dunia usaha dan industri.

“Ketika mereka selesai mengikuti pemagangan, dengan mudah diterima di dunia perusahaan,” ungkapnya.

Selain itu Hans menerangkan, yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Papua yakni kurangnya industri di bumi cenderawasih. Selain itu, keinginan sebagian orang hanya berpatokan menjadi seorang PNS.

“Kita harus merubah paradigma dengan tidak selalu berharap untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS), tetapi bagaimana kita menciptakan lapangan kerja. Saya sudah melihat ada beberapa anak Papua memiliki ritel dan lainnya. Mereka tidak selalu berharap menjadi  PNS, namun bagaimana menjadi pengusaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain,” tuturnya.

Kata Hans, jika mau berhasil maka buang jauh-jauh rasa malu. Harus bisa mandiri dengan skil yang telah dimiliki, toh lebih banyak gajinya swasta ketimbang ASN.

“Saya harap juga mereka bisa disupport dengan bantuan dana dari pemerintah setempat, dalam menjalankan usaha mereka,” ucapnya.

Dikatakan Hans, jumlah pengangguran di Provinsi Papua sekitar 35 ribu orang. Terbanyak angka pengangguran di Kota Jayapura, disusul Kabupaten Serui, Biak dan daerah lainnya.

”Di Kota Jayapura angka penganggurannya tinggi lantaran kurangnya lapangan pekerjaan dan industri, jika ada suatu perusahaan besar di Papua. Mungkin tenaga kerja bisa terserap dengan baik,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BLK Provinsi Papua Yahya Itlay mengatakan pihaknya sebatas memberikan pelatihan. Setelah mereka mendapatkan ilmu dari BLK, yang bersangkutan bisa mandiri dan jika punya modal. Bisa menerapkan ilmu yang ia dapatkan dengan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

“Kami berikan pelatihan di BLK agar memiliki skil dan memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan atau bahkan membuka lapangan pekerjaan,” ucapnya.

Adapun pelatihan yang diberikan ada 13 jurusan di BLK, diantaranya las, otomotif, perhotelan, mebel, komputer, tataboga, menjahit, tata rias dan lainnya.

“Dengan harapan seusai mereka diberi pelatihan di BLK, tenaga mereka bisa diserap di dunia usaha atau membuka lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan skil yang mereka miliki, tidak harus menjadi pengangguran,” ucapnya.

Pihaknya pun telah melakukan MoU dengan perusahaan Freeport dan lainnya yang ada di Papua, dimana sertifikat BLK adalah suatu prioritas.

“Dalam setahun, kami mengadakan sekali pelatihan kepada anak anak yang ada di 29 kabupaten di wilayah Papua termasuk DOB. Dengan dana pelatihan bersumber dari APBN,” pungkasnya. (fia/wen) 

JAYAPURA – Atasi masalah pengangguran di Provinsi Papua, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat berikan pelatihan di berbagai bidang kepada masyarakat yang ada di bumi cenderawasih.

Kabid Tenaga Kerja Provinsi Papua, Hans Himber menyampaikan, dalam mengatasi pengangguran. Ada program pemagangan dalam negeri yang dibiayai oleh dana pusat maupun pemerintah daerah melalui dana Otsus.

“Program tersebut salah satu cara untuk mengurangi pengangguran di tanah Papua,” kata Hans saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (24/5).

Menurut Hans, lewat pemagangan tersebut. Anak muda Papua atau masyarakat memiliki kompotensi atau skill yang bagus. Dengan begitu, bisa terserap dalam dunia usaha dan industri.

“Ketika mereka selesai mengikuti pemagangan, dengan mudah diterima di dunia perusahaan,” ungkapnya.

Selain itu Hans menerangkan, yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Papua yakni kurangnya industri di bumi cenderawasih. Selain itu, keinginan sebagian orang hanya berpatokan menjadi seorang PNS.

“Kita harus merubah paradigma dengan tidak selalu berharap untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS), tetapi bagaimana kita menciptakan lapangan kerja. Saya sudah melihat ada beberapa anak Papua memiliki ritel dan lainnya. Mereka tidak selalu berharap menjadi  PNS, namun bagaimana menjadi pengusaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain,” tuturnya.

Kata Hans, jika mau berhasil maka buang jauh-jauh rasa malu. Harus bisa mandiri dengan skil yang telah dimiliki, toh lebih banyak gajinya swasta ketimbang ASN.

“Saya harap juga mereka bisa disupport dengan bantuan dana dari pemerintah setempat, dalam menjalankan usaha mereka,” ucapnya.

Dikatakan Hans, jumlah pengangguran di Provinsi Papua sekitar 35 ribu orang. Terbanyak angka pengangguran di Kota Jayapura, disusul Kabupaten Serui, Biak dan daerah lainnya.

”Di Kota Jayapura angka penganggurannya tinggi lantaran kurangnya lapangan pekerjaan dan industri, jika ada suatu perusahaan besar di Papua. Mungkin tenaga kerja bisa terserap dengan baik,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BLK Provinsi Papua Yahya Itlay mengatakan pihaknya sebatas memberikan pelatihan. Setelah mereka mendapatkan ilmu dari BLK, yang bersangkutan bisa mandiri dan jika punya modal. Bisa menerapkan ilmu yang ia dapatkan dengan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

“Kami berikan pelatihan di BLK agar memiliki skil dan memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan atau bahkan membuka lapangan pekerjaan,” ucapnya.

Adapun pelatihan yang diberikan ada 13 jurusan di BLK, diantaranya las, otomotif, perhotelan, mebel, komputer, tataboga, menjahit, tata rias dan lainnya.

“Dengan harapan seusai mereka diberi pelatihan di BLK, tenaga mereka bisa diserap di dunia usaha atau membuka lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan skil yang mereka miliki, tidak harus menjadi pengangguran,” ucapnya.

Pihaknya pun telah melakukan MoU dengan perusahaan Freeport dan lainnya yang ada di Papua, dimana sertifikat BLK adalah suatu prioritas.

“Dalam setahun, kami mengadakan sekali pelatihan kepada anak anak yang ada di 29 kabupaten di wilayah Papua termasuk DOB. Dengan dana pelatihan bersumber dari APBN,” pungkasnya. (fia/wen)