JAYAPURA – Ketua DPD Hanura Provinsi Papua, DR Kenius Kogoya mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait perolehan suara pada Pileg Februari lalu. Pihaknya lebih memilih menerima kondisi di lapangan meski bisa memberi kesimpulan bahwa Pemilu 2024 ini menjadi Pemilu terburuk yang pernah ada.
“Kesimpulan saya pada Pemilu kemarin adalah banyak kecurangan dan pelaksanaan Pemilu yang mungkin paling buruk khususnya di Kota Jayapura,” kata Kenius saat ditemui di Entrop, pekan kemarin.
Ia memberi gambaran bahwa di Jayapura sejatinya semua proses bisa dipantau dan diikuti namun terlalu banyak kepentingan dan konspiras sehingga banyak suara pemilih yang diutak atik.
“Suara yang masuk sebenarnya bukan suara lapangan tapi ada rekayasa yang dilakukan penyelenggaran ditingkat DPD. Main caplok sana sini. Dan PPD bisa dibilang menjadi juru kunci suksesi Pemilu tahun ini,” jelasnya.
“Kadang orang bilang suara rakyat adalah suara Tuhan tapi yang terjadi bukan suara rakyat namun demokrasi yang dilakukan penyelenggara. Penyelenggara yang tentukan siapa yang duduk atau siapa yang akan lolos dan bukan dari suara masyarakat,” imbuhnya.
DPD Hanura Papua sendiri hanya mendapatkan 11 kursi untuk 8 kabupaten dimana sebelumnya ada 18 kursi. Untuk Kota Jayapura ada 2 kursi dan ada 2 kabupaten yang dapat unsur pimpinan yakni Mamberamo Raya dan Supiori.
“Ia kami ada penurunan jumlah caleg yang lolos tapi kami tidak mengajukan gugatan tapi kami evaluasi dan tetap menganggap ini pemilu terburuk,” imbuh Kenius Kogoya. (ade/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA – Ketua DPD Hanura Provinsi Papua, DR Kenius Kogoya mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait perolehan suara pada Pileg Februari lalu. Pihaknya lebih memilih menerima kondisi di lapangan meski bisa memberi kesimpulan bahwa Pemilu 2024 ini menjadi Pemilu terburuk yang pernah ada.
“Kesimpulan saya pada Pemilu kemarin adalah banyak kecurangan dan pelaksanaan Pemilu yang mungkin paling buruk khususnya di Kota Jayapura,” kata Kenius saat ditemui di Entrop, pekan kemarin.
Ia memberi gambaran bahwa di Jayapura sejatinya semua proses bisa dipantau dan diikuti namun terlalu banyak kepentingan dan konspiras sehingga banyak suara pemilih yang diutak atik.
“Suara yang masuk sebenarnya bukan suara lapangan tapi ada rekayasa yang dilakukan penyelenggaran ditingkat DPD. Main caplok sana sini. Dan PPD bisa dibilang menjadi juru kunci suksesi Pemilu tahun ini,” jelasnya.
“Kadang orang bilang suara rakyat adalah suara Tuhan tapi yang terjadi bukan suara rakyat namun demokrasi yang dilakukan penyelenggara. Penyelenggara yang tentukan siapa yang duduk atau siapa yang akan lolos dan bukan dari suara masyarakat,” imbuhnya.
DPD Hanura Papua sendiri hanya mendapatkan 11 kursi untuk 8 kabupaten dimana sebelumnya ada 18 kursi. Untuk Kota Jayapura ada 2 kursi dan ada 2 kabupaten yang dapat unsur pimpinan yakni Mamberamo Raya dan Supiori.
“Ia kami ada penurunan jumlah caleg yang lolos tapi kami tidak mengajukan gugatan tapi kami evaluasi dan tetap menganggap ini pemilu terburuk,” imbuh Kenius Kogoya. (ade/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
