Berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis yang melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua pada Selasa (21/4) malam, penanganan akan dibagi menjadi dua tahap utama, yakni pemulihan fungsional jangka pendek dan pembanguna
"Rencananya kita akan kembali turun kejalan melakukan aksi demo, namun masih dalam pembahasan. Untuk waktu belum ditentukan tetapi yang pasti kita akan kembali turun kejalan dengan jumlah yang penuh," kata Agus saat di k
Menurut Benhur Tommy Mano, gagasan pembangunan jalur kereta api dari Jayapura menuju Kabupaten Jayapura patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan infrastruktur di Tanah Papua. Namun, ia mengingatk
Hermanto menegaskan, kualitas hasil SID akan menentukan keberhasilan program, termasuk dalam mengantisipasi potensi konflik lahan dan kendala teknis lainnya. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai penting, teruta
Pemerintah Provinsi Papua bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pertanahan. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk mempe
Menurutnya, kebijakan WFH memberikan fleksibilitas bagi ASN untuk bekerja dari mana saja. Namun demikian, ia menekankan bahwa pekerjaan tetap harus diselesaikan sesuai target dan tanggung jawab yang diberikan. Mantan Kap
Dari 90 lulusan program sarjana, masing-masing berasal dari Program Studi Ilmu Komunikasi sebanyak 52 orang, Ilmu Komputer 9 orang, Hukum 12 orang, Psikologi 9 orang, Ilmu Lingkungan 3 orang, dan Kewirausahaan 5 orang. G
Keterlibatannya bersama Persipura Jayapura menjadi bukti nyata kontribusinya dalam menjaga eksistensi dan prestasi klub kebanggaan masyarakat Papua tersebut.
Dukungan terhadap Abisai Rollo pun terus mengalir dari berbaga
Pendekatan ini seringkali dianggap kontraproduktif, memicu eskalasi kekerasan, dan meningkatkan jumlah pengungsi warga sipil menjadi lebih kompleks. Alih-alih menyelesaikan masalah secara fundamental, konflik yang terjad
Sayangnya, dana besar tersebut seringkali tidak terserap untuk pelayanan dasar masyarakat karena buruknya tata kelola oleh pemerintah daerah. "Persoalan yang terjadi sekarang tidak melulu karena kesalahan pusat, kesalaha