Kata Pugu, jika bandara terus ditutup tentu masyarakat setempat yang akan mengalami betul dampaknya seperti apa. Pemerintah menurutnya perlu mengambil langkah segera berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengambil k
Pemerintah Provinsi Papua resmi menyesuaikan hari dan jam kerja aparatur sipil negara (ASN) selama bulan Ramadan 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari K
Usulan tersebut disampaikan menyusul adanya temuan di lapangan terkait sistem laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari 14 kampung adat yang dinilai belum berjalan maksimal.
Frangklin menjelaskan, persoalan tata kelola kampu
Langkah penutupan bandara dilakukan sebagai upaya antisipatif untuk menjamin keselamatan penerbangan perintis yang selama ini menjadi urat nadi distribusi logistik dan mobilitas masyarakat di wilayah pedalaman Papua. Keb
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan setiap program yang dirancang harus memiliki target dan ukuran capaian yang terdefinisi dengan baik serta selaras dengan visi Gubernur Papua.
Menurutnya, pengembangan tersebut diharapkan menjadikan Kota Jayapura sebagai salah satu wilayah andalan dalam program cetak sawah di Papua. Selain 100 hektare yang telah disiapkan di Kota Jayapura, Pemprov Papua tahun i
Ketua PMI Papua, Zakius Degei menyampaikan, berdasarkan pengalaman dua tahun terakhir, sejumlah masjid di Jayapura rutin menggelar aksi donor darah usai salat tarawih. Bahkan, hampir seluruh masjid melaksanakan kegiatan
Menurutnya, mutasi yang tidak terukur dapat mengganggu struktur dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua. Karena itu, dalam pelantikan kali ini banyak pejabat yang berasal dari BKD sebagai bagian dari langkah pembe
Manajemen Elsham Papua menilai kebijakan pengiriman personel TNI-Polri yang terus dilakukan pemerintah belum mampu menghentikan konflik bersenjata. Sebaliknya, korban jiwa disebut masih terus berjatuhan, baik dari kalang
Menurut Roy, jika pemerintah telah mengeluarkan regulasi namun tidak ada sinkronisasi lintas departemen bersama lembaga adat, maka sertifikasi tanah ulayat milik masyarakat adat tidak bisa diselesaikan.
