Hermanto menegaskan, kualitas hasil SID akan menentukan keberhasilan program, termasuk dalam mengantisipasi potensi konflik lahan dan kendala teknis lainnya. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai penting, teruta
Pemerintah Provinsi Papua bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pertanahan. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk mempe
Menurutnya, kebijakan WFH memberikan fleksibilitas bagi ASN untuk bekerja dari mana saja. Namun demikian, ia menekankan bahwa pekerjaan tetap harus diselesaikan sesuai target dan tanggung jawab yang diberikan. Mantan Kap
Dari 90 lulusan program sarjana, masing-masing berasal dari Program Studi Ilmu Komunikasi sebanyak 52 orang, Ilmu Komputer 9 orang, Hukum 12 orang, Psikologi 9 orang, Ilmu Lingkungan 3 orang, dan Kewirausahaan 5 orang. G
Keterlibatannya bersama Persipura Jayapura menjadi bukti nyata kontribusinya dalam menjaga eksistensi dan prestasi klub kebanggaan masyarakat Papua tersebut.
Dukungan terhadap Abisai Rollo pun terus mengalir dari berbaga
Pendekatan ini seringkali dianggap kontraproduktif, memicu eskalasi kekerasan, dan meningkatkan jumlah pengungsi warga sipil menjadi lebih kompleks. Alih-alih menyelesaikan masalah secara fundamental, konflik yang terjad
Sayangnya, dana besar tersebut seringkali tidak terserap untuk pelayanan dasar masyarakat karena buruknya tata kelola oleh pemerintah daerah. "Persoalan yang terjadi sekarang tidak melulu karena kesalahan pusat, kesalaha
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andry mengatakan nilai tabungan masyarakat Papua hingga Februari 2026 mencapai Rp23,4 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yan
Komnas HAM juga menemukan adanya korban luka, salah satunya seorang perempuan berinisial AT yang tengah hamil enam bulan. Korban mengalami luka tembak di bagian leher. Dalam keterangannya kepada tim Komnas HAM, korban me
BPJS Kesehatan Cabang Jayapura mencatat pembayaran klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Papua mencapai Rp235 miliar hingga Februari 2026. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Erika Verayanti Lumban
