Ia mengaku telah menyampaikan secara langsung kepada pimpinan DPRP agar pelantikan anggota DPRP jalur pengangkatan tidak lagi ditunda. "Saya sudah sampaikan kepada DPRP bahwa pelantikan anggota DPRP pengangkatan ini haru
Menurut profesor pelanggaran HAM terjadi ketika yang kuat menindas yang lemah. seperti halnya terjadi di Papua saat ini, dimana masyarakat sipil terus menjadi korban dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pro N
"Dalam Pemilu, rakyat Papua berharap saya menjadi gubernur. Namun karena proses politik tidak berjalan sesuai kehendak rakyat, amanah itu tidak dapat kami peroleh. Karena itu, kami pastikan PDIP Papua berada di luar peme
Kedelapan atlet NPCI Papua kini menjalani pemusatan latihan nasional (Pelatnas) di Solo. Mereka adalah Bernadus Zadrak Waipon (para atletik), Dapiel Bayage (para atletik), Scolastika N. Valentin (blind judo), Reiner Wil
PAD Tahun 2026 tercatat mencapai Rp 563,4 miliar lebih, yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 321,5 miliar lebih, retribusi daerah sebesar Rp 25,5 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sbe
Ia mengakui pasca longsor aktivitas masyarakat di Kota Jayapura mengalami gangguan, terutama kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan. Kondisi ini diperparah karena selain longsor di Ringroad, terjadi pula gangguan serup
Fraksi mengingatkan kembali bahwa lahirnya UU Otsus Papua Tahun 2001—yang kemudian direvisi menjadi UU No. 2 Tahun 2021 merupakan solusi meredam dinamika politik di Papua dua dekade lalu. Fraksi juga menyoroti kondisi du
“Anggaran pemangkasan dari pusat cukup signifikan, maka daerah berpikir untuk mencari cara menutupi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026,” kata Plt Kepala Bapenda Papua, Subhan
Menurutnya, kondisi cuaca saat ini sangat buruk. Beberapa titik di Kota Jayapura telah mengalami longsor, sehingga arus lalu lintas dialihkan ke jalur alternatif dan menyebabkan kemacetan parah. Sementara di Sentani, mes
“Peluncuran digitalisasi pembayaran retribusi daerah hari ini bukti nyata implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 serta Permend
