Menurut Roy, jika pemerintah telah mengeluarkan regulasi namun tidak ada sinkronisasi lintas departemen bersama lembaga adat, maka sertifikasi tanah ulayat milik masyarakat adat tidak bisa diselesaikan.
Dulu, Gubernur Lukas Enembe sempat mengeluarkan penyataan aneh namun masuk akal. “Jika ingin membangun Papua harus bekerja seperti orang gila” kata Lukas ketika itu. Mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang kadang tida
"Zakat, infak, dan sedekah adalah instrumen ampuh untuk membangun kesejahteraan sehingga kami mengajak masyarakat untuk aktif menunaikan kewajiban zakat agar dana yang terkumpul dapat dikelola secara profesional dan disa
Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, mengatakan kegiatan tersebut nantinya dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Pangan Nasional, pemerintah kabupaten/kota, distributor, serta badan usaha milik negara di sektor
Menurut Wagub Aryoko, hasil pertemuan tersebut pihaknya menyepakati skema kerja sama, dimana Rumah Sakit Dok II Jayapura tetap berperan sebagai rumah sakit pendidikan utama dengan fokus pengembangan program pascasarjana
Didampingi Ketua Umum MUI Papua Selatan H. Abdul Awal Gebze, dan Ketua Komisi Fatwa Miftah Fuad Alhamad, SH, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Papua Selatan Abdul Kholiq membacakan keputusan Fatwa MUI Papua Selatan yang berisi
Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana menyampaikan bahwa dalam kunjungan tersebut, Panglima Komando Daerah Udara (Pangkodau) III Marsekal Muda TNI Azhar Aditama turut serta.
Kekerasan bersenjata hingga jatuhnya korban jiwa disebut masih berlangsung, bahkan pengungsian warga masih terjadi di sejumlah wilayah. Terbaru, insiden penembakan yang menewaskan Kapten Pilot Egon Irawan dan Kopilot Bas
Pemekaran tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan kapasitas fiskal daerah. Jika sebelumnya APBD Papua mampu mencapai sekitar Rp14 triliun, maka pada tahun 2026 ini nilainya turun drastis menjadi sekitar Rp2,3 tr
Data Dinas Pendidikan Provinsi Papua mencatat, sebanyak 25 guru di 12 sekolah binaan Pemprov akan memasuki masa purna tugas dalam kurun tahun 2025 hingga 2026. Sebanyak 13 orang pensiun tahun 2025 dan 12 orang lainnya me
