Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu dengan Bupati Jayapura, Yunus Wonda, maupun Wakil Bupati Jayapura, Haris R. Yocku, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jayapura.
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, setiap pemanfaatan wilayah adat harus melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk proses pelepasan tanah adat s
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua, Adyantana Meru Herlambang, mengatakan penyidikan perkara ini telah dimulai sejak 16 April 2025. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 31 orang saksi. "Berdasarkan hasil peny
Pemerintah Provinsi Papua mulai melaksanakan pemanfaatan dana Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output-2 sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan hutan, menekan emisi karbon, serta meningkatkan ketahanan mas
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menilai kerja sama layanan kesehatan dengan Papua Nugini (PNG) berpeluang membuka pengembangan hospital tourism atau wisata medis yang memberikan manfaat bagi sektor kesehatan sekaligus mendorong pertumbu
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua memberikan insentif hingga 30 persen bagi kendaraan berpelat luar daerah sebagai upaya mendorong pemilik kendaraan melakukan mutasi dan balik nama ke wilayah Papua. Kepala Bapenda Papua, Subhan, menga
Kejurda ini memperlombakan beberapa nomor yang dibagi dalam tiga kategori kelompok umur, yaitu Remaja (U-18), usia 21 tahun hingga senior yang mencakup mnomor lintasan seperti lari jarak pendek, menengah, gawang, estafet serta nomor lompat
Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua menyebutkan momentum Hari Raya Galungan menjadi pengingat untuk menjaga toleransi dan keharmonisan serta kelestarian lingkungan. Pembimbing Masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provins
Sebagai bentuk keseriusan institusi, Kabid Humas Polda Papua telah berkoordinasi dengan Ka SPKT, Direktorat Reserse Kriminal Umum, serta Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Papua untuk memastikan seluruh aspek penanganan perkara da
"Saya ingin menyampaikan bahwa TNI itu susah untuk diperiksa. Sebagai pimpinan Komnas HAM, saya mengatakan TNI itu susah untuk diperiksa," ujar Frits di hadapan massa. Ia menjelaskan bahwa kesulitan ini terjadi karena struktur hukum interna
