JAYAPURA – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyampaikan bahwa persoalan yang saat ini dialami ratusan atau bahkan ribuan mahasiswa yang mengambil studi di berbagai negara di luar sejatinya tidak semata – mata menjadi persoalan pemerintah provinsi Papua melainkan menjadi persoalan bangsa.
Pasalnya dulunya persoalan ini bisa diselesaikan ketika sistem penganggaran masih dikelola di pemerintah provinsi namun karena langsung terbagi ke provinsi daerah otonomi baru akhirnya muncul masalah baru. Meski demikian kata Jhony pihaknya tak menampik jika ada sistem yang salah di BPSDM Provinsi Papua.
BPSDM dianggap tidak transparan dalam perekrutan mahasiswa termasuk berkaitan soal anggaran. “Bisa kami sampaikan bahwa persoalan beasiswa atau biaya studi ini bukan hanya masalah Papua tapi masalah bangsa Indonesia,” kata Jhony menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, Selasa (16/1) di Kotaraja.
Pasalnya ia menyatakan bahwa yang dibiayai adalah generasi muda bangsa Indonesia yang persoalan pendidikannya harus dijamin dan tidak boleh gagal akibat pemerintah yang kesulitan anggaran. Jhony mengaku statemennya beberapa waktu lalu terkait Pemprov tak mampu lagi membiayai biaya pendidikan mahasiswa luar negeri dianggap tidak populis dan ia justru mendapat banyak cibiran disana sini.
Meski demikian Jhony menyebut bahwa itulah kondisi riil yang harus diterima. Hingga akhirnya pihaknya berinisiatif untuk menggunakan dana cadangan di tahun 2023. Selain itu ia masih teringat penyampaian Wamendagri yang menyebut bahwa sisa biaya studi akan dituntaskan oleh pemerintah pusat.
“Tapi ternyata tidak. Mereka (pemerintah pusat) memimpin rapat memang benar tapi kami yang diminta menyelesaikan itu dan menggunakan uang dari Papua dan uang dari dana cadangan itu yang digunakan,” jelasnya. Jhony bahkan menjamin bahwa sampai saat ini tak ada dana dari pemerintah pusat untuk mahasiswa.
JAYAPURA – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyampaikan bahwa persoalan yang saat ini dialami ratusan atau bahkan ribuan mahasiswa yang mengambil studi di berbagai negara di luar sejatinya tidak semata – mata menjadi persoalan pemerintah provinsi Papua melainkan menjadi persoalan bangsa.
Pasalnya dulunya persoalan ini bisa diselesaikan ketika sistem penganggaran masih dikelola di pemerintah provinsi namun karena langsung terbagi ke provinsi daerah otonomi baru akhirnya muncul masalah baru. Meski demikian kata Jhony pihaknya tak menampik jika ada sistem yang salah di BPSDM Provinsi Papua.
BPSDM dianggap tidak transparan dalam perekrutan mahasiswa termasuk berkaitan soal anggaran. “Bisa kami sampaikan bahwa persoalan beasiswa atau biaya studi ini bukan hanya masalah Papua tapi masalah bangsa Indonesia,” kata Jhony menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, Selasa (16/1) di Kotaraja.
Pasalnya ia menyatakan bahwa yang dibiayai adalah generasi muda bangsa Indonesia yang persoalan pendidikannya harus dijamin dan tidak boleh gagal akibat pemerintah yang kesulitan anggaran. Jhony mengaku statemennya beberapa waktu lalu terkait Pemprov tak mampu lagi membiayai biaya pendidikan mahasiswa luar negeri dianggap tidak populis dan ia justru mendapat banyak cibiran disana sini.
Meski demikian Jhony menyebut bahwa itulah kondisi riil yang harus diterima. Hingga akhirnya pihaknya berinisiatif untuk menggunakan dana cadangan di tahun 2023. Selain itu ia masih teringat penyampaian Wamendagri yang menyebut bahwa sisa biaya studi akan dituntaskan oleh pemerintah pusat.
“Tapi ternyata tidak. Mereka (pemerintah pusat) memimpin rapat memang benar tapi kami yang diminta menyelesaikan itu dan menggunakan uang dari Papua dan uang dari dana cadangan itu yang digunakan,” jelasnya. Jhony bahkan menjamin bahwa sampai saat ini tak ada dana dari pemerintah pusat untuk mahasiswa.
