*Awal Tahun Diharapkan Mulai Penyuntikan, Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Dibuka
JAKARTA-Pemerintah tengah mengkaji terkait pemberian vaksinasi booster. Rencananya pada awal tahun depan booster sudah bisa diberikan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kemarin (18/10) juga dilakukan rapat evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hasilnya, ada beberapa wilayah yang mengalami pelonggaran.
Plt. Dirjen Pencegahan dan Penangan Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rondonuwu mengungkapkan bahwa kementeriannya bersama Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) tengah melakukan riset terkait pemberian vaksin booster. Riset ini diharapkan akan selesai pada Desember nanti. ”Penelitian vaksin mana yang cocok untuk booster,” ucapnya.
Vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh peneliti tanah air juga masuk dalam penelitian vaksin booster. Selain itu terkait jenis vaksin, homolog atau heterolog, yang akan digunakan untuk vaksin booster juga masih dalam tahap penelitian.
Maxi mengatakan bahwa Indonesia memang merancang vaksinasi booster. Namun, yang mendapat prioritas adalah peserta BPJS Kesehatan golongan PBI. ”Menurut penelitian enam bulan itu sudah menurun (imunitas dari vaksin),” ungkapnya.
Di kesempatan lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah juga tengah fokus pada pencarian obat Covid-19. Menurutnya jika vaksin sudah dilengkapi dengan obat, maka peralihan dari epidemi ke endemi bisa lebih cepat.
”Banyak perkembangan obat baru yang memberikan harapan,” katanya. Budi menyatakan pemerintah sudah melakukan uji klinis obat jenis monoclonal antibody. Selain itu, obat anti virus juga tengah dijajaki.
Berbagai obat telah mulai tahap uji klinis 3. Dia meminta agar uji klinis juga dilakukan di Indonesia agar tahu kecocokan obat ini dengan masyarakat.
Sementara itu, pada evaluasi pelaksanaan aturan PPKM, pemerintah kembali melonggarkan sejumlah ketentuan. Hal ini lantaran kasus konfirmasi harian yang terus menurun hingga saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kasus harian hanya mencapai 18 ribu secara nasional. Sementara Jawa Bali sekitar 7 ribuan per hari. Kasus lebih rendah dibanding pada Juli lalu ketika varian delta merebak dengan sekitar 50 ribuan kasus.
Kemudian, kasus kematian per 17 Oktober 2021 untuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jogjakarta, dan Bali mencapai nol kasus.
Sedangkan di provinsi lain kurang dari lima kematian per hari. Menurutnya, angka kematian bisa terus menurun seiring dengan vaksinasi lansia yang terus digenjot. ”Saat ini cakupan Jawa Bali baru 43 persen, dua bulan ke depan kita harapkan sudah 70 persen. Menkes, panglima TNI dan Kapolri akan habis-habisan untuk vaksinasi ini,” ujarnya.
Penurunan kasus positif Covid-19 ini kemudian diikuti dengan penyesuaian sejumlah aktivitas. Diantaranya, mulai hari ini (19/10), tempat bermain anak sudah boleh dibuka di mall dan pusat perbelanajaan di daerah PPKM level 2. Syaratnya, tempat bermain anak wajib mencatat nomor telepon dan alamat orang tua anak serta waktu bermain anak. ”Ini untuk kebutuhan tracing,” tegasnya.
Kemudian, kapasitas bioskop untuk kabupaten/kota di wilayah PPKM level 1 dan 2 boleh dinaikkan menjadi 70 persen. Kabar baiknya lagi, anak-anaks udah diperkenankan untuk kembali menikmati film di bioskop.
Selain itu, anak-anak di bawah 12 tahun djuga sudah dibolehkan masuk tempat wisata yang berada di wilayah PPKM level 2. Mereka bisa masuk dengan menggunakan aplikasi pedulilindungi dan didampingi orangtua.
Lebih lanjut Luhut mengungkapkan, ujicoba pariwisata yang berada di wilayah PPKM level 3 akan ditambah sesuai persetuan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf). Kemudian, wisata air sudah boleh dibuka pada kabupaten/kota dengan level PPPKM 1 dan 2.
Kendati begitu, kata dia, masyarakat diminta tetap patuh pada protocol kesehatan yang ada. Mengingat, saat ini semua pihak masih terus waspada pada kemungkinan adanya gelombang ketiga Covid-19 terutama saat momen natal dan tahun baru.
”Presiden mengingatkan ,sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dibuka dan kadang mengabaikan prokes, baik itu di pernikahan maupun pariwisata. Kita harus tetap hati-hati, patuhi protocol kesehatan,” ungkapnya.
Saat ini, menurutnya, untuk menahan peningkatan kasus ditengah pelonggaran aktivitas dan mobilitas, pemerintah terus berpegang pada aplikasi pedulilindungi. Di mana, bisa mendeteksi siapa saja yang sudah divaksin, kondisi kesehatan seseorang, hingga membantu tracing. Saat ini sendiri, aplikasi ini sudah digunakan lebih dari 102 juta kali diberbagai area publik.
Di sisi lain, Luhut turut menyinggung soal pembukaan Bali untuk wisatawan mancanegara. Menurutnya, 19 negara yang dibolehkan masuk suda sesuai dengan ketentuan WHO dalam penanganan masuk. Namun, apabila nantinya mereka tidak membuka border untuk Indonesia, tidak menutup kemungkinan mereka bakal didrop dari list tersebut.
”Presiden juga meminta agar kita mengevalausi ini tiap minggu agar dapat memitigasi dampak buruk dari pembukaan 19 negara tersebut,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, tidak ada provinsi di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM level 4. ‘’Di 27 provinsi luar Jawa Bali, tidak ada di level 4,’’ ujarnya.
Keputusan itu diambil karena kondisi yang semakin membaik dan dibarengi dengan capaian vaksinasi yang telah diperoleh masyarakat. Seperti diketahui, penentuan level asesmen kini juga mencakup akselerasi vaksinasi. Kemenkes mengamanatkan vaksinasi dosis pertama harus 40 persen dari jumlah penduduk.
Apabila cakupan vaksinasi ada di bawah 40 persen, maka level wilayah tersebut akan dinaikkan satu tingkat lebih tinggi. ‘’(Jika) capaian vaksinasi dosis pertama kurang dari 40 persen maka kenaikan diterapkan di 1 level,’’ imbuh Airlangga.
Adapun daerah luar Jawa-Bali menerapkan PPKM level 3, 2, dan 1 sejak 19 Oktober hingga 8 November mendatang. ‘’(PPKM luar Jawa Bali) selama 3 minggu. Dalam hal evaluasi tetap dilakukan setiap minggu,’’ tambahnya.
Airlangga memerinci, PPKM level 1 diterapkan di 18 kab/kota, lalu level 2 di 157 kab/kota, dan level 3 di 211 kab/kota.
Dia melanjutkan, mayoritas wilayah sudah menunjukkan perkembangan signifikan. Pada 16 Oktober, hanya ada 1 provinsi yang ada di level 3 yakni Kalimantan Utara.
Sementara, 23 provinsi di level 2 dan ada 3 provinsi di level 1. Ketiga provinsi itu yakni Sumut, NTB, dan Kepri.
‘’Dari perkembangan PPKM level 4 di luar Jawa Bali (dua minggu lalu), terjadi perbaikan asesmen, 3 kabupaten/kota di level asesmen 3 yaitu Bangka, Bulungan, dan Tarakan. Dan dari 3 kabupaten/kota turun dari level 3 ke level 2, yaitu di Pidie, Padang, dan Banjarmasin,’’ urainya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan kepada semua phak bahwa ancaman Covid-19 sampai saat ini belum berakhir. Meskipun pemerintah sudah memberlakukan pelonggaran-pelonggaran di sejumlah aspek. ’’Mari kita bersama-sama tetap berhati-hati dan waspada,’’ katanya pada peringatan Hari Lahir ke-6 Universitas Alma Ata kemarin (18/10).
Ma’ruf mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bahu membahu berjuang memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Caranya dengan mengikuti program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Kemudian tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes) 3M, utamanya kepatuhan menggunakan masker.
Meskipun saat ini sudah ada pelonggaran-pelonggaran, kedisiplinan menggunakan masker tetap harus dipertahankan. Selain itu masyarakat juga tetap jaga jarak dan menghindari kerumunan. ’’Harapan kita adalah dapat mengendalikan tingkat penyebaran virus Covid-19 sehingga pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan cepat menuju era Indonesia emas,’’ jelasnya.
Dalam kesempatan itu Ma’ruf juga mengajak masyarakat untuk bersyukur. Sebab Indonesia sebagai bangsa yang besar mampu membuktikan diri tetap bertahan dan kokoh menghadapi berbagai persoalan. Khususnya persoalan Covid-19 dengan segala dampaknya.
Menurut dia pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir dua tahun, memberikan tantangan sekaligus peluang dalam semua dimensi kehidupan. Dia mencontohkan di dunia perguruan tinggi, selama penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga proses perkuliahan, riset, dan inovasi di kampus tetap berjalan. Kepada kampus yang mulai menggelar perkuliahan tatap muka, diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. (lyn/mia/dee/wan/JPG)
