Kasus Paniai Berdarah bermula dari peristiwa pada 8 Desember 2014 yang mengakibatkan empat warga sipil meninggal dunia dan 21 orang lainnya mengalami luka-luka. Dalam proses pengungkapannya, Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat pada 2016.
Hasil penyelidikan diselesaikan pada Desember 2019 dan disetujui melalui sidang paripurna khusus Komnas HAM pada 3 Februari 2020. Hasil penyelidikan tersebut kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik pada 3 Desember 2021 dan menetapkan IS. sebagai tersangka pada 1 April 2022.
Berkas perkara kemudian dilimpahkan ke Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar pada 15 Juni 2022, dengan persidangan dimulai pada 21 September 2022. Namun, pada 8 Desember 2022, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Kejaksaan Agung kemudian mengajukan kasasi hingga Mahkamah Agung pada 10 November 2026 membatalkan putusan tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun kepada IS.
Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung juga menetapkan kompensasi bagi korban dan keluarga korban berdasarkan kategori dampak yang dialami. Nilainya meliputi Rp250 juta bagi korban meninggal dunia, Rp210 juta bagi korban luka berat, Rp115 juta bagi korban luka sedang, dan Rp75 juta bagi korban luka ringan. Total kompensasi yang dilaporkan mencapai sekitar Rp2,3 miliar.
Menanggapi penetapan kompensasi tersebut, John menegaskan bahwa pemulihan korban tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemberian ganti rugi berupa uang. Menurutnya, masyarakat Paniai membutuhkan pemulihan yang lebih menyeluruh, termasuk jaminan keamanan, ketenangan, dan kepastian untuk hidup damai di tanah sendiri.
“Pemulihan korban itu tidak boleh hanya dimaknai dengan pembayaran sejumlah uang. Masyarakat Paniai membutuhkan suasana yang nyaman, hak untuk hidup aman dan damai di negerinya sendiri, serta jaminan bahwa kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” katanya.
Kasus Paniai Berdarah bermula dari peristiwa pada 8 Desember 2014 yang mengakibatkan empat warga sipil meninggal dunia dan 21 orang lainnya mengalami luka-luka. Dalam proses pengungkapannya, Komnas HAM membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat pada 2016.
Hasil penyelidikan diselesaikan pada Desember 2019 dan disetujui melalui sidang paripurna khusus Komnas HAM pada 3 Februari 2020. Hasil penyelidikan tersebut kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik pada 3 Desember 2021 dan menetapkan IS. sebagai tersangka pada 1 April 2022.
Berkas perkara kemudian dilimpahkan ke Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar pada 15 Juni 2022, dengan persidangan dimulai pada 21 September 2022. Namun, pada 8 Desember 2022, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Kejaksaan Agung kemudian mengajukan kasasi hingga Mahkamah Agung pada 10 November 2026 membatalkan putusan tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun kepada IS.
Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung juga menetapkan kompensasi bagi korban dan keluarga korban berdasarkan kategori dampak yang dialami. Nilainya meliputi Rp250 juta bagi korban meninggal dunia, Rp210 juta bagi korban luka berat, Rp115 juta bagi korban luka sedang, dan Rp75 juta bagi korban luka ringan. Total kompensasi yang dilaporkan mencapai sekitar Rp2,3 miliar.
Menanggapi penetapan kompensasi tersebut, John menegaskan bahwa pemulihan korban tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemberian ganti rugi berupa uang. Menurutnya, masyarakat Paniai membutuhkan pemulihan yang lebih menyeluruh, termasuk jaminan keamanan, ketenangan, dan kepastian untuk hidup damai di tanah sendiri.
“Pemulihan korban itu tidak boleh hanya dimaknai dengan pembayaran sejumlah uang. Masyarakat Paniai membutuhkan suasana yang nyaman, hak untuk hidup aman dan damai di negerinya sendiri, serta jaminan bahwa kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” katanya.