Peradilan HAM Perlu Dibentuk di Papua

“Yang menjadi pertanyaan, kok cuma satu tersangkanya? Kalau memang ada pihak lain yang terlibat, itu harus diungkap,” katanya. John juga menyoroti kendala kehadiran saksi selama proses persidangan di Makassar. Ia menyebut sejumlah orang yang sebelumnya telah memberikan keterangan kepada Komnas HAM tidak semuanya hadir ketika perkara tersebut disidangkan.

Menurutnya, jarak yang jauh dari Papua menuju Makassar, keterbatasan biaya, faktor kenyamanan, serta kondisi psikologis menjadi tantangan bagi para saksi. Ia juga menyinggung adanya kekhawatiran dan dugaan tekanan yang dapat memengaruhi kesediaan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan.

“Orang-orang yang melihat langsung kejadian itu mungkin tidak mau hadir sebagai saksi karena pengadilan HAM berada di Makassar, jauh dari Papua. Ada faktor biaya, kenyamanan, dan psikologis. Kalau pengadilan HAM ada di Jayapura, mungkin mereka lebih mudah untuk hadir,” jelasnya.

Baca Juga :  Pelaku Pembunuhan Dan Mutilasi Dijaga Ketat

Pengalaman tersebut, kata John, menjadi salah satu alasan penting mengapa Pengadilan HAM perlu dibentuk di Tanah Papua. Ia mendesak Kementerian HAM dan Mahkamah Agung agar serius mendorong pembentukan lembaga peradilan tersebut sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Menurutnya, keberadaan Pengadilan HAM di Papua akan mempermudah masyarakat, terutama korban dan saksi, dalam mengakses proses hukum. Dengan demikian, mereka tidak harus menghadapi kendala jarak, biaya, dan tekanan psikologis seperti yang terjadi dalam persidangan kasus Paniai.

“Kementerian HAM harus memikirkan pembentukan Pengadilan HAM di Papua sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Mahkamah Agung juga harus memikirkan bagaimana Pengadilan HAM bisa dibentuk di Papua,” tegasnya. Selain mendesak pembentukan pengadilan, John meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme penanganan perkara pelanggaran HAM agar tidak berlangsung terlalu lama.

Baca Juga :  Pastikan Kota Jayapura Siap Laksanakan Pemilu

Ia berharap Kementerian HAM mempercepat penyusunan mekanisme atau pedoman khusus sehingga proses hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian bagi korban. “Perlu ada evaluasi. Kementerian HAM harus membuat mekanisme acara HAM sehingga penanganan perkara seperti ini tidak berlangsung terlalu lama. Jangan sampai seperti kasus Paniai, hampir 12 tahun baru ada putusan kasasi,” ujarnya.

“Yang menjadi pertanyaan, kok cuma satu tersangkanya? Kalau memang ada pihak lain yang terlibat, itu harus diungkap,” katanya. John juga menyoroti kendala kehadiran saksi selama proses persidangan di Makassar. Ia menyebut sejumlah orang yang sebelumnya telah memberikan keterangan kepada Komnas HAM tidak semuanya hadir ketika perkara tersebut disidangkan.

Menurutnya, jarak yang jauh dari Papua menuju Makassar, keterbatasan biaya, faktor kenyamanan, serta kondisi psikologis menjadi tantangan bagi para saksi. Ia juga menyinggung adanya kekhawatiran dan dugaan tekanan yang dapat memengaruhi kesediaan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan.

“Orang-orang yang melihat langsung kejadian itu mungkin tidak mau hadir sebagai saksi karena pengadilan HAM berada di Makassar, jauh dari Papua. Ada faktor biaya, kenyamanan, dan psikologis. Kalau pengadilan HAM ada di Jayapura, mungkin mereka lebih mudah untuk hadir,” jelasnya.

Baca Juga :  Pelaku Pembunuhan Dan Mutilasi Dijaga Ketat

Pengalaman tersebut, kata John, menjadi salah satu alasan penting mengapa Pengadilan HAM perlu dibentuk di Tanah Papua. Ia mendesak Kementerian HAM dan Mahkamah Agung agar serius mendorong pembentukan lembaga peradilan tersebut sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Menurutnya, keberadaan Pengadilan HAM di Papua akan mempermudah masyarakat, terutama korban dan saksi, dalam mengakses proses hukum. Dengan demikian, mereka tidak harus menghadapi kendala jarak, biaya, dan tekanan psikologis seperti yang terjadi dalam persidangan kasus Paniai.

“Kementerian HAM harus memikirkan pembentukan Pengadilan HAM di Papua sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Mahkamah Agung juga harus memikirkan bagaimana Pengadilan HAM bisa dibentuk di Papua,” tegasnya. Selain mendesak pembentukan pengadilan, John meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme penanganan perkara pelanggaran HAM agar tidak berlangsung terlalu lama.

Baca Juga :  Pembunuhan Brutal di Yahukimo Direkam Oleh Pelaku

Ia berharap Kementerian HAM mempercepat penyusunan mekanisme atau pedoman khusus sehingga proses hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian bagi korban. “Perlu ada evaluasi. Kementerian HAM harus membuat mekanisme acara HAM sehingga penanganan perkara seperti ini tidak berlangsung terlalu lama. Jangan sampai seperti kasus Paniai, hampir 12 tahun baru ada putusan kasasi,” ujarnya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya