Menunggu 12 Tahun Hanya 1 Terdakwa Jadi Pertanyaan Pimpinan DPR
NABIRE — Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara pelanggaran HAM berat Paniai Berdarah menjadi momentum bagi negara untuk memperkuat penegakan HAM di Tanah Papua. Tidak cukup hanya memberikan hukuman kepada terdakwa, negara juga harus mengungkap kebenaran secara menyeluruh, memulihkan hak-hak korban, menjamin keamanan masyarakat, serta menghadirkan Pengadilan HAM di Papua agar tragedi serupa tidak kembali terulang.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan putusan bebas Pengadilan HAM Makassar terhadap terdakwa berinisial IS. setelah proses hukum berlangsung hampir 12 tahun sejak peristiwa Paniai Berdarah pada 8 Desember 2014.
John menjadi salah satu tokoh masyarakat Paniai ketika insiden itu terjadi. Ia juga ikut mengawal kasus Paniai Berdarah ini dari nol. John mengapresiasi Kejaksaan Agung yang terus mengawal perkara tersebut hingga mengajukan kasasi. Menurutnya, putusan yang akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun kepada IS. menjadi bagian penting dari perjuangan panjang untuk mendapatkan keadilan bagi korban dan keluarga korban.
“Ini perjuangan panjang, hampir 12 tahun. Akhirnya, kasus pelanggaran HAM Paniai Desember 2014 bisa mendapatkan putusan kasasi,” ujar John saat diwawancarai di Kantor DPR Papua Tengah, Senin (16/11). Meski mengapresiasi putusan tersebut, John menilai masih ada sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti, terutama terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.
Ia mempertanyakan mengapa proses hukum baru menjangkau satu orang terdakwa, sementara dugaan keterlibatan pihak lain masih perlu ditelusuri. Menurutnya, pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur meluas, sistematis, dan terencana. Namun, setiap dugaan keterlibatan pihak lain harus didukung bukti dan keterangan saksi.
Menunggu 12 Tahun Hanya 1 Terdakwa Jadi Pertanyaan Pimpinan DPR
NABIRE — Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara pelanggaran HAM berat Paniai Berdarah menjadi momentum bagi negara untuk memperkuat penegakan HAM di Tanah Papua. Tidak cukup hanya memberikan hukuman kepada terdakwa, negara juga harus mengungkap kebenaran secara menyeluruh, memulihkan hak-hak korban, menjamin keamanan masyarakat, serta menghadirkan Pengadilan HAM di Papua agar tragedi serupa tidak kembali terulang.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan putusan bebas Pengadilan HAM Makassar terhadap terdakwa berinisial IS. setelah proses hukum berlangsung hampir 12 tahun sejak peristiwa Paniai Berdarah pada 8 Desember 2014.
John menjadi salah satu tokoh masyarakat Paniai ketika insiden itu terjadi. Ia juga ikut mengawal kasus Paniai Berdarah ini dari nol. John mengapresiasi Kejaksaan Agung yang terus mengawal perkara tersebut hingga mengajukan kasasi. Menurutnya, putusan yang akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun kepada IS. menjadi bagian penting dari perjuangan panjang untuk mendapatkan keadilan bagi korban dan keluarga korban.
“Ini perjuangan panjang, hampir 12 tahun. Akhirnya, kasus pelanggaran HAM Paniai Desember 2014 bisa mendapatkan putusan kasasi,” ujar John saat diwawancarai di Kantor DPR Papua Tengah, Senin (16/11). Meski mengapresiasi putusan tersebut, John menilai masih ada sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti, terutama terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.
Ia mempertanyakan mengapa proses hukum baru menjangkau satu orang terdakwa, sementara dugaan keterlibatan pihak lain masih perlu ditelusuri. Menurutnya, pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur meluas, sistematis, dan terencana. Namun, setiap dugaan keterlibatan pihak lain harus didukung bukti dan keterangan saksi.