​Selanjutnya, persoalan ketiga berhubungan dengan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, mengingat kebijakan penambahan likuiditas melalui perbankan serta pandangan Purbaya mengenai moneter sempat memicu polemik seputar batas independensi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Persoalan keempat terkait dengan komunikasi kebijakan, sebab pasar sangat sensitif terhadap pesan yang disampaikan pemerintah, sehingga komunikasi mengenai APBN, pembiayaan, dan likuiditas yang berubah-ubah dapat memicu volatilitas tinggi.
​”Namun, kita juga harus objektif melihat warisan kebijakan Purbaya. Orientasi untuk mempercepat pertumbuhan, meningkatkan likuiditas, menggerakkan sektor riil, dan menghindari ekonomi terjebak pada pertumbuhan sekitar 5 persen merupakan pendekatan yang layak diperdebatkan secara akademik. Persoalannya adalah bagaimana dorongan pertumbuhan tersebut diseimbangkan dengan stabilitas rupiah, disiplin fiskal, kualitas belanja negara, inflasi, keberlanjutan utang, dan kepercayaan investor,” tutur Otniel.
​Otniel menambahkan bahwa hadirnya Suahasil Nazara sebagai sosok teknokrat senior diharapkan membawa arah fiskal yang lebih terukur. ​”Dengan masuknya Suahasil Nazara, saya melihat pesan kebijakan yang ingin ditonjolkan pemerintah adalah penguatan kembali kredibilitas APBN dan kepastian kebijakan fiskal,” tambahnya.
Sebutnya, pelajaran terpenting dari pergantian Menteri Keuangan ini adalah bahwa Indonesia membutuhkan keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas: pertumbuhan ekonomi tanpa disiplin fiskal dapat menimbulkan risiko, sebaliknya disiplin fiskal tanpa keberanian mendorong pertumbuhan dapat memperlambat transformasi ekonomi
​Dari sudut pandang daerah, Otniel menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran nasional tidak boleh diukur sebatas indikator makro di tingkat pusat.
​”Bagi saya sebagai akademisi di Tanah Papua, hal yang lebih penting adalah bagaimana perubahan kebijakan fiskal nasional berdampak sampai ke daerah. Kredibilitas APBN jangan hanya diterjemahkan sebagai pengendalian defisit dan efisiensi belanja. Daerah-daerah dengan karakteristik khusus seperti Papua menghadapi biaya pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya,” tegas Dekan FEB Uncen tersebut.
​”Karena itu, disiplin fiskal nasional perlu berjalan bersama dengan keadilan fiskal antardaerah. Efisiensi anggaran tidak semestinya hanya berarti mengurangi belanja, melainkan memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat sosial-ekonomi sebesar mungkin. Bagi Papua, ukuran keberhasilan kebijakan fiskal pada akhirnya bukan hanya angka pertumbuhan nasional atau besarnya defisit APBN, tetapi sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas manusia Papua, memperkuat pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja, membangun konektivitas, serta mengurangi kesenjangan,” jelas Otniel.
