​”Aksi ini adalah aksi peringatan kepada negara untuk hati-hati melakukan seluruh tindakannya. Karena kalau negara tidak bertanggung jawab terhadap warga negaranya, akan menjadi ancaman bagi kedaulatan negara itu sendiri dari perspektif hak asasi manusia,” tegas Frits. ​Komnas HAM menilai pendekatan keamanan yang represif dan penggunaan senjata pemusnah berdaya ledak tinggi di kawasan pemukiman warga hanya akan memperpanjang trauma, memicu pelanggaran HAM yang tidak manusiawi, serta mengancam disintegrasi bangsa.
​
​Terkait pengaduan spesifik mengenai dugaan penggunaan bom granat di Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya, yang dibawa oleh aliansi mahasiswa, Komnas HAM Papua memastikan kasus ini menjadi prioritas penanganan. ​Frits menyatakan bahwa peta konflik di Lanny Jaya merupakan hal yang sudah sangat dipahaminya secara mendalam karena telah berulang kali turun langsung membantu korban di sana.
Komnas HAM berjanji akan menelaah seluruh berkas pengaduan secara objektif sesuai dengan kewenangan pengawasan undang-undang yang berlaku guna mendorong penegakan hukum dan kemanusiaan yang adil di Papua. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk konsisten mengawal penegakan HAM di Papua secara bersama-sama. Sementara aksi yang dikoordinir Bendera Tabuni menyatakan ini merupakan bentuk protes keras dan kecaman terhadap dinamika situasi keamanan, serta dugaan eskalasi operasi militer yang terjadi di wilayah Lanny Jaya.
