MIMIKA-Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dengan tegas menolak rencana pembangunan smelter Freeport di Fakfak. “Itu tegas saya tolak. Kalau mau bangun smelter harus di Timika karena kami dari masyarakat adat sudah siapkan tanah, kenapa Freeport harus bawa keluar terus,” katanya saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Mimika, Rabu (15/11) kemarin.
Pembangunan smelter di daerah penghasil ditegaskan Bupati Omaleng merupakan amanat Undang Undang Minerba yang dibuat oleh pemerintah. Tapi Freeport justru membangun smelter bukan di Timika tetapi ke Gresik, Jawa Timur bahkan sekarang akan dibawa ke Fakfak. “Fakfak mau bangun di daerah mana lagi, daerah sana kan gunung-gunung,” terangnya.
Tidak hanya terkait smelter, Omaleng juga menyampaikan keberatannya atas penambahan 10 persen saham PT Freeport Indonesia kepada pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah pusat sudah memiliki 40 persen saham. Kemudian Papua mendapat 10 persen.
“Terus masyarakat adat dapat apa? Kami Pemda yang harus berhadapan dengan masyarakat adat. Tuntut saham kepada kami, sampai tidak pernah selesai,” tegasnya.
Jika kebijakan ini terus dilanjutkan, Bupati Omaleng meminta agar Freeport Indonesia yang mengeruk kekayaan alam di Mimika ditutup. “Kalau begitu Freeport kita tutup saja, tidak usah kata-kata lain. Nanti Pak Bupati sendiri yang akan pimpin tutup Freeport,” tandasnya.(antara/ryu)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
MIMIKA-Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dengan tegas menolak rencana pembangunan smelter Freeport di Fakfak. “Itu tegas saya tolak. Kalau mau bangun smelter harus di Timika karena kami dari masyarakat adat sudah siapkan tanah, kenapa Freeport harus bawa keluar terus,” katanya saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Mimika, Rabu (15/11) kemarin.
Pembangunan smelter di daerah penghasil ditegaskan Bupati Omaleng merupakan amanat Undang Undang Minerba yang dibuat oleh pemerintah. Tapi Freeport justru membangun smelter bukan di Timika tetapi ke Gresik, Jawa Timur bahkan sekarang akan dibawa ke Fakfak. “Fakfak mau bangun di daerah mana lagi, daerah sana kan gunung-gunung,” terangnya.
Tidak hanya terkait smelter, Omaleng juga menyampaikan keberatannya atas penambahan 10 persen saham PT Freeport Indonesia kepada pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah pusat sudah memiliki 40 persen saham. Kemudian Papua mendapat 10 persen.
“Terus masyarakat adat dapat apa? Kami Pemda yang harus berhadapan dengan masyarakat adat. Tuntut saham kepada kami, sampai tidak pernah selesai,” tegasnya.
Jika kebijakan ini terus dilanjutkan, Bupati Omaleng meminta agar Freeport Indonesia yang mengeruk kekayaan alam di Mimika ditutup. “Kalau begitu Freeport kita tutup saja, tidak usah kata-kata lain. Nanti Pak Bupati sendiri yang akan pimpin tutup Freeport,” tandasnya.(antara/ryu)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
