Friday, November 22, 2024
31.7 C
Jayapura

Bahas Pembebasan Pilot hingga Peristiwa Wamena

>>Komnas HAM Bertemu Kapolda dan Pangdam

JAYAPURA – Untuk menyelesaikan beberapa kasus yang terjadi di Papua, Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua yang dipimpin Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits B Ramandey bertemu dengan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri dan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, (14/4)

  Dalam pertemuan tersebut, Frits Ramandey didampingi Melchior Weruin, Livand Breemer, Yohana Tukayo dan M. Ridwan Herdika. Adapun Kapolda ditemui di Kantornya Mapolda Papua begitu juga Pangdam yang ditemui di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan dengan Kapolda, tiga agenda utama yang dibahas yaitu, kasus penyanderaan pilot Philips Mark Mehrtens, kasus kerusuhan di Wamena pada 23 Februari 2023 dan kasus kekerasan di Dogiyai.

Frits menyampaikan bahwa sudah dua bulan lebih dilakukan berbagai upaya untuk pembebasan sandera namun belum berhasil.

“Saat ini justru beredar sebuah video yang didalamnya berisi permintaan Sebby Sembom, Jubir TPNPB-OPM kepada saya bersama Tim Komnas Papua untuk melakukan pemantauan kondisi HAM di daerah Nduga dan meminta penarikan pasukan TNI dan Polri,” terang Frits kepada Cenderawasih Pos.

Baca Juga :  Wali Kota Apresiasi RS Provita

Selain itu kata Frits, TPNPB-OPM bersedia membebaskan pilot melalui jalur diplomasi. Sehingga itu, ia meminta Kapolda Papua agar operasi pembebasan pilot dilakukan dengan mengutamakan negosiasi demi keselamatan jiwanya.

“Mengingat ada ancaman serius terhadap hak hidup sandera dan dampak lainnya yang mengganggu hak atas rasa aman warga,” ungkapnya.

Frits B Ramandey juga meminta Kapolda Papua agar memberi perhatian serius pada upaya penegakan hukum untuk kasus kerusuhan di Wamena dan di Dogiyai.

Dalam pertemuan tersebut kata Frits, Kapolda Papua M Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyampaikan bahwa upaya penegakan hukum masih terus dilakukan hingga saat ini.

“Pihak Kepolisian bersama TNI mengedepankan upaya negosiasi sesuai arahan Presiden juga melalui upaya penindakan yang terukur. Kapolda Papua mempersilahkan Komnas HAM melakukan upaya komunikasi dan negosiasi untuk pembebasan pilot sesuai prinsip-prinsip dan standar HAM,” kata Frits sebagaimana penyampaian Kapolda.

Baca Juga :  Pertarungan Jenderal Panaskan Pilgub Papua, Netralitas Polri Diuji

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Pangdam. Komnas HAM juga membahas upaya pembebasan pilot, Philips Mark Merhtens. Pangdam menyatakan sudah mengetahui soal permintaan Sebby Sembom, juru bicara TPNPB-OPM kepada Frits B Ramandey dan Tim Komnas HAM Papua.

“Pangdam menegaskan bahwa Panglima TNI telah memberi arahan agar upaya pembebasan pilot dilakukan melalui upaya negosiasi secara maksimal demi keselamatan jiwanya,” ucap Frits sebagaimana penyampaian Pangdam dalam pertemuan tersebut.

Bahkan kata Frits, Pangdam mempersilahkan kepada semua pihak yakni, tokoh gereja, tokoh masyarakat, termasuk Tim Komnas HAM agar ikut melakukan berbagai upaya negosiasi kepada pihak-pihak terkait secara maksimal demi pembebasan pilot tersebut.

“Kodam XVII/Cenderawasih mendukung setiap upaya yang dilakukan dengan tujuan utama keselamatan jiwa pilot tersebut,” pungkasnya. (fia/wen)

>>Komnas HAM Bertemu Kapolda dan Pangdam

JAYAPURA – Untuk menyelesaikan beberapa kasus yang terjadi di Papua, Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua yang dipimpin Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits B Ramandey bertemu dengan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri dan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, (14/4)

  Dalam pertemuan tersebut, Frits Ramandey didampingi Melchior Weruin, Livand Breemer, Yohana Tukayo dan M. Ridwan Herdika. Adapun Kapolda ditemui di Kantornya Mapolda Papua begitu juga Pangdam yang ditemui di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan dengan Kapolda, tiga agenda utama yang dibahas yaitu, kasus penyanderaan pilot Philips Mark Mehrtens, kasus kerusuhan di Wamena pada 23 Februari 2023 dan kasus kekerasan di Dogiyai.

Frits menyampaikan bahwa sudah dua bulan lebih dilakukan berbagai upaya untuk pembebasan sandera namun belum berhasil.

“Saat ini justru beredar sebuah video yang didalamnya berisi permintaan Sebby Sembom, Jubir TPNPB-OPM kepada saya bersama Tim Komnas Papua untuk melakukan pemantauan kondisi HAM di daerah Nduga dan meminta penarikan pasukan TNI dan Polri,” terang Frits kepada Cenderawasih Pos.

Baca Juga :  Diduga ada Kecurangan, Tim Seleksi KPU Papua Diprotes

Selain itu kata Frits, TPNPB-OPM bersedia membebaskan pilot melalui jalur diplomasi. Sehingga itu, ia meminta Kapolda Papua agar operasi pembebasan pilot dilakukan dengan mengutamakan negosiasi demi keselamatan jiwanya.

“Mengingat ada ancaman serius terhadap hak hidup sandera dan dampak lainnya yang mengganggu hak atas rasa aman warga,” ungkapnya.

Frits B Ramandey juga meminta Kapolda Papua agar memberi perhatian serius pada upaya penegakan hukum untuk kasus kerusuhan di Wamena dan di Dogiyai.

Dalam pertemuan tersebut kata Frits, Kapolda Papua M Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyampaikan bahwa upaya penegakan hukum masih terus dilakukan hingga saat ini.

“Pihak Kepolisian bersama TNI mengedepankan upaya negosiasi sesuai arahan Presiden juga melalui upaya penindakan yang terukur. Kapolda Papua mempersilahkan Komnas HAM melakukan upaya komunikasi dan negosiasi untuk pembebasan pilot sesuai prinsip-prinsip dan standar HAM,” kata Frits sebagaimana penyampaian Kapolda.

Baca Juga :  Ini alasan Mendagri Perpanjang Jabatan Frans Pekey

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Pangdam. Komnas HAM juga membahas upaya pembebasan pilot, Philips Mark Merhtens. Pangdam menyatakan sudah mengetahui soal permintaan Sebby Sembom, juru bicara TPNPB-OPM kepada Frits B Ramandey dan Tim Komnas HAM Papua.

“Pangdam menegaskan bahwa Panglima TNI telah memberi arahan agar upaya pembebasan pilot dilakukan melalui upaya negosiasi secara maksimal demi keselamatan jiwanya,” ucap Frits sebagaimana penyampaian Pangdam dalam pertemuan tersebut.

Bahkan kata Frits, Pangdam mempersilahkan kepada semua pihak yakni, tokoh gereja, tokoh masyarakat, termasuk Tim Komnas HAM agar ikut melakukan berbagai upaya negosiasi kepada pihak-pihak terkait secara maksimal demi pembebasan pilot tersebut.

“Kodam XVII/Cenderawasih mendukung setiap upaya yang dilakukan dengan tujuan utama keselamatan jiwa pilot tersebut,” pungkasnya. (fia/wen)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya