Ketiga, Lanjut Velix, pembangunan Papua Pegunungan juga dihadapkan dengan persoalan pembangunan lainnya seperti tingginya harga barang sehingga terjadi inflasi hingga 7,99 persen pada awal Maret 2025 ini dan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya Kabupaten Nduga sekitar 36,10 pada Desember 2024.
“Kami mengusulkan usulan 10 agenda strategis ke Pemerintah Pusat guna mempercepat perubahan sosial ekonomi masyarakat Pegunungan,” ujarnya.
Untuk usulan utama ke empat terkait pembiayaan pembangunan kantor Gubernur, MRP dan DPRP di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) di Jayawijaya,diusulkan agar alokasi pendanaan ini bersifat khusus yang diletakkan di Kementerian Dalam Negeri, sehingga terpisah dari alokasi di Kementerian PUPR.
“Dengan demikian, alokasi pendanaan perkantoran 4 DOB ini bersifat khusus dan terfokus dalam pembinaan dan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri,”bebernya.
Untuk usulan ke lima, Provinsi Papua Pegunungan ini sebagai DOB, juga daerah tertinggal namun potensi sumber daya yang strategis, sangat disayangkan kurangnya perhatian para pejabat di kementerian dan lembaga untuk memberi perhatian wilayah itu atau yang mengunjungi ibukota Wamena. (jo/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Ketiga, Lanjut Velix, pembangunan Papua Pegunungan juga dihadapkan dengan persoalan pembangunan lainnya seperti tingginya harga barang sehingga terjadi inflasi hingga 7,99 persen pada awal Maret 2025 ini dan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya Kabupaten Nduga sekitar 36,10 pada Desember 2024.
“Kami mengusulkan usulan 10 agenda strategis ke Pemerintah Pusat guna mempercepat perubahan sosial ekonomi masyarakat Pegunungan,” ujarnya.
Untuk usulan utama ke empat terkait pembiayaan pembangunan kantor Gubernur, MRP dan DPRP di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) di Jayawijaya,diusulkan agar alokasi pendanaan ini bersifat khusus yang diletakkan di Kementerian Dalam Negeri, sehingga terpisah dari alokasi di Kementerian PUPR.
“Dengan demikian, alokasi pendanaan perkantoran 4 DOB ini bersifat khusus dan terfokus dalam pembinaan dan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri,”bebernya.
Untuk usulan ke lima, Provinsi Papua Pegunungan ini sebagai DOB, juga daerah tertinggal namun potensi sumber daya yang strategis, sangat disayangkan kurangnya perhatian para pejabat di kementerian dan lembaga untuk memberi perhatian wilayah itu atau yang mengunjungi ibukota Wamena. (jo/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
