Jalan Darat Jayapura-Wamena Tetap Ditutup
WAMENA-Aktivitas penumpang di Bandara Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang ditutup sejak pemberlakukan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD), tanggal 26 Maret 2020 lalu, akan kembali dibuka pada tanggal 22 Juni 2020.
Pembukaan kembali aktivitas penumpang di Bandara Wamena, merupakan hasil dari pertemuan Asosiasi Bupati Lapago yang digelar di Gedung Wenehula Hubi Kantor Otonom, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (13/6).
Pembukaan kembali aktivitas Bandara Wamena untuk penerbangan sipil dengan ketentuan Covid -19 rencananya ditetapkan Bupati Jayawijaya setelah Pemprov Papua mencabut peraturan penutupan bandara dan pelabuhan bagi aktivitas penumpang.
Ketua Asosiasi Bupati Lapago yang juga Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom mengakui adanya kesepakatan untuk mengaktifkan kembali Bandara Wamena untuk pelayanan penumpang.
“Kami yang hadir dalam rapat ini dari Bupati Jayawijaya, Lanny Jaya, perwakilan dari Tolikara dan Forkopimda di Jayawijaya menyepakati bandara akan dibuka kembali 22 Juni mendatang. Namun segala sesuatu mengenai teknis pelaksanaan tetap dalam peraturan Covid -19 yang akan dikeluarkan Bupati Jayawijaya,”ungkapnya kepada wartawan usai rapat.
Pembukaan bandara ini menurutnya harus dilakukan. Karena warga Lapago yang ada di Jayapura, Timika dan Merauke sangat banyak. “Sangat berbahaya kalau warga ini berkeliaran dan terkena Covid-19 dan satu saat dibawa ke Lapago. Labih baik dia diperiksa di Jayapura, naik ke Wamena diperiksa lagi lalu dikarantina di sini. Artinya lebih baik pulang,” tegasnya.
“Saya menyadari pasti ada pro kontra. Tetapi nyawa mereka sama seperti nyawa kita di sini. Untuk itu, kita buka pintu agar warga Lapago bisa pulang kampong. Artinya setiap penumpang yang masuk ke Wamena wajib dirapid siapun dia. Meskipun di Jayapura sudah diperiksa 2-3 hari lalu,” sambungnya.
Kesepakatan lain yang diambil menurut Befa Yigibalom yaitu jalan darat Jayapura-Wamena yang ada di Kabupaten Yalimo tetap ditutup. Untuk itu, pihaknya akan minta Bupati Yalimo dan Ketua tim Gugus Lapago untuk turun ke Yalimo untuk mengambil langkah-langkah penutupan. Karena ada informasi jalan itu dibuka kembali.
“Kalau jalan darat dibuka dengan kondisi seperti ini, tidak bisa menjamin keselamatan warga di Pegunungan Tengah Papua. Untuk itu, kami dari Asosiasi Bupati Lapago minta jalan itu harus tetap ditutup,” ujar Bupati Befa Yigibalom.
Adapun untuk jalan darat yang menghubungkan Kabupaten Jayawijaya dengan kabupaten pemekaran di wilayah Lapago menurut Befa Yigibalom. Jalan darat yang dibuka di antaranya, yang menghubungkan Kabupaten Jayawijaya dengan Lanny Jaya,Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Nduga dan Puncak Jaya. “Jadi tidak perlu lagi mengambil surat jalan dari Bupati Jayawijaya,” tuturnya.
Meskipun jalan darat yang menghubungkan antar kabupaten di wilauah Lapago dibuka, namun setiap pemerintah daerah diminta untuk menjaga wilayah perbatasannya dengan membangun posko kesehatan. “Posko ini untuk melakukan rapid tes kepada siapa saja yang masuk ke daerah pemekaran,” tegasnya.
Befa Yigibalom menambahkan bahwa tidak ada ada lagi relawan dan aparat keamanan yang menjaga batas masuk wilayah kabupaten pemekaran. Di daerah perbatasan menurutnya akan ditempatkan petugas medis yang akan melakukan rapid tes kepada setiap warga tanpa terkecuali.
Terkait hal ini, Befa Yigibalom berharap para bupati di wilayah Lapago bisa melaksanakan ini. “Contoh seperti saya di Lanny Jaya. Semua warga Lanny Jaya dan warga lainnya yang masuk ke sana harus merelakan dirinya untuk dirapid tes. Ada tiga tempat masuk akan dilakukan semua sehingga kai harapkan kabupaten lain juga buat seperti itu,” ujarnya.
Befa Yigibalom juga minta seluruh bupati di wilayah Lapago dan tim Gugus tugas di masing-masing kabupaten, agar dalam seminggu ini harus mensosialisasikan masalah ini kepada masyarakat. Terkait apa yang harus dilakukan dalam penerapan new normal di Lapago, bagaimana menerima warga dari Jayapura dan prosedur itu disosialisasikan oleh tim yang ada di kabupaten.
“Semua kabupaten yang berhubungan dengan Wamena, datang untuk membuat Posko tim Gugus tugas di Wamena. Sehingga ketika warganya dijemput tim gugus tugas di Wamena, dia langsung dikawal oleh tim gugus tugas dari kabupaten asalnya. Karena kita banyak maka pemda wajib mengirim tenaga medis untuk mambackup yang ada di Wamena, Jadi urus warganya masing-masing,” pungkasnya.(jo/nat)
