JAYAPURA – Persoalan kasus mutilasi di Kabupaten Mimika yang diduga melibatkan oknun TNI menjadi perhatian banyak pihak. Preseden tak mengenakkan ini didorong untuk segera dituntaskan agar tak ada lagi tanya dan protes yang dilakukan masyarakat. Pihak TNI juga sepakat agar kasus ini bisa secepatnya dituntaskan kemudian menjadi evaluasi institusi. Pihak Komnas HAM Republik Indonesia juga masih mengawal kasus ini.
Ini seperti disampaikan Muhammad Choirul Anam selaku Komisioner Pemantauan Penyelidikan Komnas HAM RI didampingi Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey yang mendatangi Kodam XVII Cenderawasih untuk menemui Pangdam XVII Cenderawasih Mayjend TNI, TNI Muhammad Saleh Mustafa, Selasa (13/9).
Kedatangan Khoirul ini untuk membahas perkembangan penyelidikan kasus pembunuhan serta mutilasi 4 warga sipil di Mimika yang melibatkan oknum TNI dari Kesatuan Brigif 20/IJK/3 Kostrad.
“Ini (pertemuan) sebagai bentuk transparasi dari proses hukum yang dilakukan oleh Kodam XVII/Cenderawasih terhadap keterlibatan prajurit TNI dalam kasus pembunuhan di Mimika yang menyebabkan 4 warga sipil tewas. Pihak Komnas HAM kami berikan akses untuk melihat secara utuh apa yang terjadi sebenarnya,” kata Pangdam Mustafa kepada wartawan di Makodam, Selasa kemarin. Pangdam menyatakan tidak akan menutup nutupi perkara tersebut dan ia juga berkeinginan agar kasus ini bisa segera bergulir di pengadilan.
Ia malah siap memfasilitasi jika pihak Komnas HAM ingin bertemu penyidik maupun para tersangka. “Pada prinsipnya selaku pangdam dan perintah dari Pak Kasad kami terbuka dan sama – sama akan menyelesaikan kasus ini. Dari kerjasama ini ada kepastian dan keadilan hukum. Artinya prosesnya cepat dan di mata hukum semua sama,” jelas Mustafa.
Sementara Khoirul menyebut bahwa dari proses penggalian keterangan ini pihaknya mendapat akses yang baik. Untuk kasus Timika Komnas HAM RI mendapat ruang untuk bisa menggali keterangan kepada siapa saja dan pihaknya mengapresiasi ini. “Kami juga diberikan akses jika ingin ketemu tersangka dan kalau bisa sore ini juga silahkan. Dan karena sudah ada yang di Jayapura maka kami akan langsung meminta keterangan. Kami dijamin bisa bekerja professional dan kami diberi akses seluas – luasnya,” beber Khoirul.
Iapun menyampaikan kepada semua masyarakat untuk perlu mendukung agar semua terang benderang. “Semakin cepat semakin baik. Sebelumnya tim kami juga sudah datang ke Timika jadi itu akan menjadi data awal,” tambahnya. Disinggung bahwa kasus pembunuhan yang disertai mutilasi ini telah sampai ke dewan HAM PBB, dimana pada Senin (12/9) Nada Al Nashif selaku Komisioner HAM PBB dalam Sidang Dewan HAM PBB menyinggung soal kasus ini, kata Khoirul pihaknya cukup mengetahui mekanisme terkait sidang PBB terutama berkaitan dengan HAM.
“Setahu kami belum ada sidang yang membahas kasus Timika jadi kami luruskan bahwa itu belum ada dan berbagai konteks prinsip yang dipegang adalah mereka (PBB) menghormati mekanisme yang dilakukan Komnas HAM makanya penting untuk bekerja professional,” bebernya. Tak hanya itu, kata Khoirul dalam akreditasi internasional, Komnas HAM RI mendapat akreditasi A dan tidak banyak lembaga Komnas HAM RI. Untuk kasus Mimika sendiri kata Khoirul pihaknya ingin menemui para pelaku dan mengambil keterangan langsung.
“Kami diberi kepercayaan oleh dunia internasional dimana dari berbagai kasus di Indonesia kami diberi kesempatan gali lebih dalam menuntaskan,” imbuhnya. Sementara disinggung soal statemen juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB), Sebby Sembom yang menyatakan tidak lagi mempercayai Komnas HAM bahkan siap menembak komisionernya, Khoirul enggan berkomentar. “Tidak perlu dikomentari,” tangkisnya. (ade/wen)
