JAYAPURA-Hingga Kamis (13/7) kemarin nampaknya belum satupun wakil rakyat dari DPR Kota Jayapura yang angkat suara. Padahal dalam lembaga ini ada beberapa wakil rakyat yang merupakan putra asli Port Numbay. Selain itu ada komisi yang membidangi lingkungan.
Pemerintah Kota sendiri saat dilakukan penggerebekan dihadiri oleh Penjabat Sekda, Roby Awi dan Kadis DLH Kota Jayapura, Jece Mano.
“Belum tahu juga apakah persoalan hutan bakau yang rusak dan ditimbun ini diketahui oleh anggota DPR di Kota Jayapura atau tidak sebab sampai sekarang kami juga tidak tahu ada statemen dari mereka atau tidak, masih sepi – sepi saja,” kata Petronela Merauje, satu tokoh perempuan asal Engros, Kamis (13/7).
Diakui Petronela, terkadang jika berbicara terkait isu lingkungan para wakil rakyat di Kota Jayapura seperti kurang peka. Entah apakah harus diberitahu dulu atau harus dirapatkan dulu sementara kejadian terjadi di depan mata.
“Inikan di dalam kota dan Jayapura ini punya sedikit hutan mangrove yang tersisa. Tapi yang tersisa ini seperti mau dihabisi dan seperti tidak ada perhatian juga. Apa sampai habis baru ada yang bicara,” cecar Petronela.
Ia pun kembali mengulas bahwa permintaan masyarakat adat khususnya perempuan jelas, lokasi ini ditutup dan dikembalikan pada posisi semula kemudian dilakukan penegakan hukum.
“Kami perempuan di kampung yang selama ini hidup dan menggantungkan hidup dari hutan bakau akan terus mempertanyakan persoalan ini agar dilanjutkan ke penegakan hukum. Lalu oknum aparat keamanan yang terlibat itu juga proses hukum. Bagaimana mungkin ada plang dengan logo Polisi di depan eh di belakang malah dijaga,” sindir Petronela. (fia/ade/wen)
JAYAPURA-Hingga Kamis (13/7) kemarin nampaknya belum satupun wakil rakyat dari DPR Kota Jayapura yang angkat suara. Padahal dalam lembaga ini ada beberapa wakil rakyat yang merupakan putra asli Port Numbay. Selain itu ada komisi yang membidangi lingkungan.
Pemerintah Kota sendiri saat dilakukan penggerebekan dihadiri oleh Penjabat Sekda, Roby Awi dan Kadis DLH Kota Jayapura, Jece Mano.
“Belum tahu juga apakah persoalan hutan bakau yang rusak dan ditimbun ini diketahui oleh anggota DPR di Kota Jayapura atau tidak sebab sampai sekarang kami juga tidak tahu ada statemen dari mereka atau tidak, masih sepi – sepi saja,” kata Petronela Merauje, satu tokoh perempuan asal Engros, Kamis (13/7).
Diakui Petronela, terkadang jika berbicara terkait isu lingkungan para wakil rakyat di Kota Jayapura seperti kurang peka. Entah apakah harus diberitahu dulu atau harus dirapatkan dulu sementara kejadian terjadi di depan mata.
“Inikan di dalam kota dan Jayapura ini punya sedikit hutan mangrove yang tersisa. Tapi yang tersisa ini seperti mau dihabisi dan seperti tidak ada perhatian juga. Apa sampai habis baru ada yang bicara,” cecar Petronela.
Ia pun kembali mengulas bahwa permintaan masyarakat adat khususnya perempuan jelas, lokasi ini ditutup dan dikembalikan pada posisi semula kemudian dilakukan penegakan hukum.
“Kami perempuan di kampung yang selama ini hidup dan menggantungkan hidup dari hutan bakau akan terus mempertanyakan persoalan ini agar dilanjutkan ke penegakan hukum. Lalu oknum aparat keamanan yang terlibat itu juga proses hukum. Bagaimana mungkin ada plang dengan logo Polisi di depan eh di belakang malah dijaga,” sindir Petronela. (fia/ade/wen)
