1.572 Warga Mengungsi dari Tembagapura
JAYAPURA- Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw tegaskan sebagai aparat keamanan yang bertanggungjawab untuk keselamatan keamanan masyarakat, akan tidak tegas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat.
Dikatakan, sebanyak 1.572 jiwa di empat kampung di Tembagapura pergi dari tempat tinggal mereka karena takut ada kelompok yang menggangu mereka. Sebagaimana masyarakat punya pengalaman beberapa tahun yang lalu terutama kaum perempuan dan anak-anak mengalami kekerasan akibat KKB.
“Kami meminta izin dan doa untuk menghadapi mereka (KKB-red). Kita istilahkan sebagai awan yang mendung di atas yang terus menangis. Masyarakat itu, bila ada awan tebal itu ada kedukaan, ada sakit hati mereka dan ada tangisan mereka. Biarlah kami yang tangani untuk KKB tidak lagi mengganggu masyarakat,” ucap Kapolda Paulus Waterpauw didampingi Wabup Mimika, Dandim dan Kapolres Mimika saat menemui masyarakat yang mengungsi di halaman Gereja Rehobot, Timika, Senin (9/3).
Dikatakan, aparat keamanan yang bertanggung jawab untuk keselamatan keamanan masyarakat. Pihaknya sungguh-sungguh akan menindak tegas KKB yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat.
“Kita akan lakukan tindakan tegas terukur, karena mereka menggunakan senjata api. Sudah banyak anggota kami dan masyarakat yang menjadi korban. Kepolisian bersama TNI, pemerintah daerah dan para tokoh akan berusaha menyelesaikan kasus ini dengan baik,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob menyampaikan pihaknya akan mengantar kembali ratusan warga yang mengungsi dari 4 kampung di Tembagapura ke keluarga masing-masing ke tempat yang ditentukan.
“Setelah aman kita akan antar kembali ke kampung masing-masing. Yang belum ada KTP, pemerintah akan layani dan kembali ke kampung sudah memiliki KTP,” ucap Wabup Johannes Rettob dalam release yang diterima Cenderawasih Pos, Senin (9/3).
Secara terpisah, Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua Frits Ramandey menyampaikan Pemda harus memperhatikan para pengungsi dan berharap kondisi ratusan pengunsi ini seperti kasus 2017. Dimana ada pengungsian namun tidak diurusi.
“Jangan sampai pengungsi ini terlantar lagi. Karena mereka yang merasa terancam dan minta perlindungan kepada semua pihak. Aparat, Pemda dan Freeport harus memberi perhatian kepada mereka,” ucap Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (9/3).
Komnas HAM hingga saat ini lanjut Frits memonitor dari berbagai sumber dan media, serta sudah mendapatkan informasi dari berbagai pihak. Dimana ratusan warga mengungsi akibat diancam langsung oleh KKB atau mereka mengungsi karena ada kontak tembak antara KKB dengan TNI-Polri.
Dari berbagai informasi tersebut, Komnas HAM akan menyimpulkan apakah akan mengirimkan tim ke lokasi atau tidak. Namun, perlunya mendapat keterangan langsung dari pengungsi menjadi penting bagi Komnas HAM untuk memastikan penyebab warga mengungsi.
“Apakah ratusan warga mengungsi akibat kontak tembak pihak sipil bersenjata dengan TNI-Polri atau mereka mendapat intimidasi dari kelompok sipil bersenjata. Kata kuncinya ada di situ. Kemungkinan kami akan ke sana. Kami punya kepentingan untuk melihat secara lagsung kondisi para pengungsi,” ungkap Frits.
Menurut Frits, masyarakat sipil yang tinggal di sekitar Freeport rentan terhadap ketatnya pengamanan di lingkungan Freeport. Tapi juga rentan terhadap kekerasan yang terjadi akibat kontak tembak antara aparat keamanan dan sipil bersenjata.
“Beberapa waktu lalu patut diduga KKB menjadikan masyarakat sipil sebagai tameng. Ini yang jangan sampai terjadi. Sekali lagi jangan ada masyarakat sipil dijadikan sebagai tameng dalam aksi-aksi kontak tembak,” pintanya.
Ia juga meminta aparat keamanan TNI-Polri untuk melakukan tindakan keamanan harus terukur dan menghindari kemungkinan jatuhnya warga sipil yang tidak ada hubungan dengan kelompok sipil bersenjata. “Sekali lagi, KKB tidak menjadikan sipil sebagai tumbal mereka,” tegasnya.
Dari data yang didapat Cenderawasih Pos, pasca pengungsian yang terjadi pada Jumat (6/3) lalu, empat kampung di Tembagapura yakni Kampung Opitawak, Kimbeli, Banti 1 dan Banti 2, dalam kondisi kosong. Tak ada aktivitas di daerah yang penghuninya rata-rata bercocok tanam tersebut.
Perlu diketahui bahwa total warga masyarakat yang telah diturunkan ke Timika dari Distrik Tembagapura dari tanggal 6 hingga Maret 2020 sebanyak 1.572 jiwa (data lengkap lihat grafis).
Sementara itu, Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menjelaskan bahwa dari hasil penyelidikan diketahui memang ada upaya pendudukan sejumlah desa oleh KKB. “Ada indikasi pendudukan terhadap desa,” terangnya di kantor Divhumas Polri kemarin.
Saat ini, Polri bersama TNI berupaya untuk mencegah pendudukan tersebut.”kami dalam masa meniadakan pendudukan,” terangnya. Namun, belum bisa dipastikan apakah KKB berhasil diusir dari sejumlah desa yang menjadi area terdekat dengan PT. Freeport.
Yang pasti, akibat pendudukan itu terjadi gelombang pengungsian masyarakat. “Mereka mengungsi ke gereja di Timika, tempat itu diputuskan menjadi tempat pengungsian sementara,” tuturnya.
Dia mengatakan bahwa memang PT Freeport telah membunyikan sirine kota Karena kejadian tersebut. Namun, Polri bersama TNI berupaya untuk meningkatkan keamanan di PT. Freeport. ”Situasi normal, namun kami berupaya meningkatkan kewaspadaan,” ujarnya.
Sementara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat- Organisasi Papua Mereka (TPNPB-OPM) yang biasa disebut pemerintah KKB mengklaim telah melakukan penembakan terhadap konvoi TNI dan Polri di Oksibil, Papua.
Jubir TPNPB OPM Sebby Sambom mengatakan bahwa penembakan terhadap konvoi Truk TNI dan Polri itu dilakukan beberapa waktu lalu. Dalam kejadian itu ditakoni ada seorang anggota TNI yang tewas. ”ada juga tiga orang terluka,” tuturnya dalam keterangan tertulisanya.
Menurutnya, TPNPB-OPM akan terus melakukan upaya militer untuk mencapai tujuannya. Sehingga, keinginan referendum di Papua visa ditempuh. “Kami akan terus menyerang,” jelasnya.
(fia/idr/nat)
