Terkait Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Formasi 2018
JAYAPURA-Pengumuman hasil seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Formasi tahun 2018 Provinsi Papua, sampai saat ini belum ada kejelasan. Sejak selesainya pelaksanaan seleksi tahun 2019 lalu, hingga awal 2020 ini belum jelas kapan hasil seleksi tersebut diumumkan.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional IX Jayapura, Drs. Paulus Dwi Laksono Harjono, MAP., yang dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (9/1) kemarin juga belum bisa memastikan kapan hasil CPNS formasi 2018 untuk Provinsi Papua serta kabupaten dan kota di Papua diumumkan.
Sebab, sampai saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menurut Paulus, sedang menyelesaikan pengisian 80% orang asli Papua (OAP) dan 20% non OAP di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua.
Paulus menjelaskan bahwa dari tes CPNS tahun 2018 yang dilakukan ternyata pembagian 80% OAP tidak terpenuhi. Hal ini karena sebagian besar para CPNS OAP melamar di daerah perkotaan. Padahal ada juga jabatan-jabatan yang dibutuhkan di daerah-daerah pedalaman yang ada di setiap kabupaten/kota.
Misalnya banyak OAP yang melamar CPNS di perkotaan, sementara di daerah pedalaman calon CPNS OAP jarang melakukan pelamar disana. Inilah yang menyebabkan tidak memenuhi kuota 80% OAP, karena calon CPNS banyak memilih formulasi daerah perkotaan.
Ini yang menyebabkan pimpinan-pimpinan kabupaten/kota banyak yang menanyakan bagaimana hal ini bisa diatasi. Oleh karena itu, saat ini Menpan-RB sedang membuat formulasi agar 80% OAP di setiap kabupaten/kota yang ada di Papua bisa terpenuhi,” jelasnya saat ditemui Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Kamis (9/1).
Untuk memenuhi kuota 80% OAP di setiap kabupaten/kota, maka cara pengisian yang dilakukan oleh Kemenpan-RB adalah berdasarkan rangking. Misalnya, untuk perawat yang dibutuhkan untuk daerah perkotaan ada 3 CPNS, sementara yang mendaftar ada 10 CPNS, maka untuk nomor 1-3 dimasukan di perkotaan, sementara untuk rangking 4 dan seterusnya akan dimasukan ke daerah pedalaman setiap kabupaten/kota yang formasi CPNS kurang atau tidak ada sama sekali.
“Siapapun yang diterima adalah mereka yang sesuai dengan rangking. Sistem rangking ini untuk menjamin objektivitas dan mengutamakan akuntabel, transparansi, dan ketepatan. Untuk ketepatan inilah yang memang masih menunggu, karena ada 80% OAP dan 20% non OAP tersebut,” ucap Paulus.
Paulus mengakui saat ini Kemenpan-RB sedang mencari formula, sehingga dapat mengisi 80% OAP dan 20% non OAP yang ada di setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua. “Mudah-mudahan segera rampung dan diharapkan akhir bulan Januari ini bisa segera diumumkan hasil tes CPNS yang ada di Papua,” tuturnya.
“Untuk waktunya saya tidak bisa jamin, karena bolanya ada di Kemenpan-RB. Kita berharap Januari 2020 ini bisa selesai. Mudah-mudahan bisa serentak pengumumannya di bulan Januari ini,”sambungnya.
Saat disinggung tentang maraknya surat keputusan (SK) palsu yang menyebar di berbagai daerah di luar Papua, Paulus mengajak masyarakat, terutama para peserta tes CPNS, untuk tidak mudah percaya dan tergiur dengan SK palsu tersebut.
“Apabila ada masyarakat atau para peserta tes CPNS menemukan adanya edaran SK palsu, maka segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian setempat, sehingga bisa segera ditindaklanjuti. Hal ini penting sekali disampaikan, karena mengingat di luar Papua sudah banyak SK palsu yang beredar di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.
Paulus mengakui saat ini memang ada beredar SK palsu dan itu bukan produk BKN. Untuk itu, sambil menunggu pengumuman tes, dirinya meminta masyarakat khususnya peserta tes agar jangan tergiur dengan orang-orang yang menjanjikan bisa meloloskan dan lain sebagainya, karena itu tidak ada. “Oleh karena itu, kalau ada semacam itu harus lapor polisi,” ujarnya.
Paulus menyebutkan, yang bisa meloloskan peserta tes CPNS adalah dirinya sendiri. Sebab yang melakukan tes adalah orang itu sendiri dan sudah melihat langsung skor atau nilai tesnya pada tahun 2018 yang lalu dan sudah dicatat. Oleh karena itu, jika ada SK palsu yang beredar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka harus segera dilaporkan kepada pihak kepolisian, untuk ditindaklanjuti. (bet/nat)
